KBN Cakung, Tenang tetapi Menghanyutkan

Kompas.com - 09/09/2013, 09:01 WIB
KOMPAS/AGUS SUSANTO Buruh garmen berunjuk rasa di depan pintu masuk utama Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (19/1/2012). Mereka menuntut agar upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dikoreksi dari lima persen menjadi 20 persen di atas UMSP yang sudah ditetapkan.
Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara sempat bingung dengan datanya sendiri. Tahun ini, ada delapan investor memutuskan kontraknya dengan KBN, sementara empat investor lain mengurangi luasan usaha diikuti pengurangan jumlah pekerja. Akibatnya, sesuai laporan direksi KBN, ada 20.000 pekerja yang kehilangan lapangan kerja.

Pada rentang waktu yang sama, direksi KBN mencatat ada lima investor baru masuk dan delapan perusahaan menambah sewa lahannya. Direktur Operasi PT KBN Sudiro Agung bertanya-tanya, lalu memanggil Kepala Bagian Pemasaran PT KBN Henry Mauritz untuk menjelaskan data itu. Henry menyatakan KBN masih tetap diminati investor walau situasi ekonomi cenderung memburuk.

”Mereka masih memilih berinvestasi di sini karena ada sejumlah kemudahan. Selain akses, kami juga menyediakan layanan terpadu di satu kawasan,” kata Henry, Jumat (6/9), di Cakung, Jakarta Utara.

Apakah demikian yang sesungguhnya terjadi? Dilihat sepintas, informasi dari direksi PT KBN tidak ada salahnya. Aktivitas buruh masih hidup saat Kompas mengunjungi KBN, Jumat lalu. Pengusaha makanan di kawasan itu mengaku tidak mengalami dampak serius karena krisis ekonomi. Begitu pun dengan dampak kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Ketua Human Resources Development (HRD) KBN Cakung Bambang Haryanto mengistilahkan situasi saat ini seperti air tenang, tetapi menghanyutkan. Ada persoalan besar yang bisa terjadi pada satu tahun mendatang jika tidak diantisipasi mulai saat ini. Informasi yang disampaikan direksi KBN tidak sepenuhnya salah, tetapi ada persoalan yang terjadi di lapangan yang belum mendapat penjelasan.

”Kelihatannya masih tenang, tetapi sebenarnya bisa menjadi mengkhawatirkan. Di lapangan, kami belum melihat tanda-tanda penambahan investor dan perluasan usaha seperti data
direksi KBN,” kata Bambang.

Tidak diperpanjang

KBN yang hampir semua investornya bergerak pada industri garmen memiliki karakter sendiri. Saat ini, mereka tak bisa berkutik pada situasi karena terikat kontrak bisnis satu sampai dua tahun lalu. Pengusaha garmen yang umumnya investor asing itu memilih tak memperpanjang kontrak kerja para buruh. Catatan forum komunikasi HRD KBN Cakung, fenomena ini terjadi sejak Maret 2013.

”Data sementara kami, sudah ada 30.000 buruh yang tidak kami perpanjang kontraknya. Cara ini kami lakukan untuk mengurangi beban usaha karena dampak kenaikan upah,” kata Bambang.

Langkah tersebut, menurut dia, cukup efektif membantu pengusaha karena tidak dapat menaikkan nilai produknya sebab harus mengacu pada kontrak bisnis sebelumnya.

Mengapa tidak memutuskan hengkang ke tempat lain? Menurut Bambang, langkah itu untuk sementara belum bisa dilakukan dengan cepat. Selain terikat kontrak bisnis, mereka juga masih harus menyelesaikan produksi sesuai dengan kontrak. Pemindahan investasi ke tempat lain paling tidak membutuhkan waktu 12 bulan.

Waktu ini diperlukan untuk menyelesaikan nilai kontrak, survei tempat baru, dan pengurusan administrasi di KBN. ”Kami terus memantau situasi yang berkembang. Saya kira dampak serius akan terjadi satu tahun lagi,” kata Bambang.

Pada saat situasi investasi di Cakung diliputi kegalauan, muncul tempat-tempat baru yang menjadi pesaing Indonesia. Beberapa negara menawarkan tempat investasi dengan sarana yang tidak jauh berbeda, yakni Myanmar dan Kamboja. ”Kenaikan upah di sana tidak secepat di Jakarta. Ini yang perlu dipikirkan juga,” katanya.

Hampir semua perusahaan garmen di Cakung mengajukan penangguhan UMP tahun 2013. Mereka mengajukan penawaran beragam, sebagian besar mengacu pada kebutuhan hidup layak Rp 1,9 juta per bulan. Lantas, bagaimana dengan tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan UMP 2014 menjadi Rp 3,7 juta per bulan?

Bambang yakin situasinya makin sulit. Investasi di KBN Cakung bisa kalah bersaing dengan tempat lain. ”Tetapi, lebih baik dibicarakan terbuka, apa yang sebaiknya diputuskan bersama bagi buruh dan pengusaha,” kata Bambang.

Subsidi silang

Untuk meringankan beban buruh, direksi KBN tengah melengkapi fasilitas untuk pekerja. Beberapa fasilitas tersebut, antara lain, rumah susun sederhana milik (rusunami), rumah sakit pekerja, dan sarana transportasi di dalam kawasan KBN Cakung seluas 176 hektar.

Rumah sakit pekerja hampir selesai dikerjakan, ada 168 kamar yang disediakan untuk pekerja. Adapun bus untuk pekerja sudah siap dioperasikan dengan tarif Rp 1.000 per orang per hari. Harapannya buruh bisa menekan biaya transportasi di dalam kawasan.

Sementara rusunami yang rencananya terdiri atas 1.760 unit sudah siap desain, lokasi, dan pendanaannya. ”Semua fasilitas ini untuk kepentingan pekerja, semacam subsidi silang agar beban hidup mereka tidak semakin berat,” kata Direktur Operasi PT KBN Sudiro Agung.

Namun, proyek ini tidak berjalan mulus. Sejumlah warga yang mengatasnamakan forum RW sekitar KBN menolak sejumlah fasilitas itu, terutama pembangunan rusunami. Akibatnya, pembangunan rusunami tertunda, yang seharusnya bisa dimulai Mei hingga saat ini belum bisa dilaksanakan.

KBN Cakung salah satu dari tiga KBN di wilayah Jakarta selain Marunda dan Tanjung Priok. Di tiga tempat kawasan berikat ini terdapat 306 investor dengan jumlah tenaga kerja 640 orang asing dan 100.000 tenaga kerja Indonesia. Sementara di KBN Cakung 94 perusahaan yang sebagian besar penanaman modal asing di bidang garmen.
(ANDY RIZA HIDAYAT)

 


EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkini Lainnya

15 Camat Dikawal Super Hero 'Avengers' Saat Diperiksa Bawaslu Sulsel

15 Camat Dikawal Super Hero "Avengers" Saat Diperiksa Bawaslu Sulsel

Regional
Sebelum Diterjang Angin Kencang, 4 Desa di Sukabumi Diguyur Hujan Es

Sebelum Diterjang Angin Kencang, 4 Desa di Sukabumi Diguyur Hujan Es

Regional
Hamili Mahasiswi, Oknum Polisi Dilaporkan ke Polda Sumsel

Hamili Mahasiswi, Oknum Polisi Dilaporkan ke Polda Sumsel

Regional
Hati-hati, Komplotan Begal Ini Incar Korban yang Taruh Ponsel di Speedometer

Hati-hati, Komplotan Begal Ini Incar Korban yang Taruh Ponsel di Speedometer

Megapolitan
Rusia Tuduh AS Kirim Bantuan ke Venezuela sebagai Taktik Militer

Rusia Tuduh AS Kirim Bantuan ke Venezuela sebagai Taktik Militer

Internasional
Polisi Tak Tahan Joko Driyono karena Dinilai Kooperatif

Polisi Tak Tahan Joko Driyono karena Dinilai Kooperatif

Nasional
Kereta yang Alami Gangguan Dievakuasi, KRL Jakarta-Bogor Mulai Dijalankan

Kereta yang Alami Gangguan Dievakuasi, KRL Jakarta-Bogor Mulai Dijalankan

Megapolitan
Biografi Tokoh Dunia: George Washington, Pendiri dan Presiden Pertama AS

Biografi Tokoh Dunia: George Washington, Pendiri dan Presiden Pertama AS

Internasional
Integrasi LRT Palembang dan BRT Hanya Satu Kali Bayar, Ini Tarifnya

Integrasi LRT Palembang dan BRT Hanya Satu Kali Bayar, Ini Tarifnya

Regional
'Mereka Harus Dihukum Mati, Nyawa Dibayar Nyawa'

"Mereka Harus Dihukum Mati, Nyawa Dibayar Nyawa"

Regional
KRL yang Alami Gangguan di Stasiun Lenteng Agung Sempat Keluarkan Asap

KRL yang Alami Gangguan di Stasiun Lenteng Agung Sempat Keluarkan Asap

Megapolitan
Tenggak Miras Palsu, 25 Pekerja Perkebunan Teh di India Tewas

Tenggak Miras Palsu, 25 Pekerja Perkebunan Teh di India Tewas

Internasional
Bau Sampah dari TPA Cipeucang Sering Tercium hingga Stasiun Serpong

Bau Sampah dari TPA Cipeucang Sering Tercium hingga Stasiun Serpong

Megapolitan
DKI Disarankan Ajukan Gugatan untuk Kembalikan Kerugian Lahan Cengkareng Barat

DKI Disarankan Ajukan Gugatan untuk Kembalikan Kerugian Lahan Cengkareng Barat

Megapolitan
Jaksa Ajukan 10 Saksi Pada Sidang Lanjutan 'Vlog Idiot' Ahmad Dhani

Jaksa Ajukan 10 Saksi Pada Sidang Lanjutan "Vlog Idiot" Ahmad Dhani

Regional

Close Ads X