Pasca-Kebakaran, DKI Tak Akan Tata Instalasi Listrik Kawasan Ilegal

Kompas.com - 10/09/2013, 16:12 WIB
Petugas memasang sambungan baru kabel listrik PLN sebuah perkantoran di Jalan Budikemulyaan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2013). Padatnya sambungan kabel listrik di sejumlah kawasan di Jakarta bisa beresiko terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. KOMPAS / WAWAN H PRABOWOPetugas memasang sambungan baru kabel listrik PLN sebuah perkantoran di Jalan Budikemulyaan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2013). Padatnya sambungan kabel listrik di sejumlah kawasan di Jakarta bisa beresiko terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik.
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI tak akan menata ulang instalasi listrik pasca-kebakaran di sejumlah kawasan kampung kumuh di Jakarta.

Alasan Basuki sederhana. Menurutnya, kebanyakan kawasan kumuh itu merupakan kawasan ilegal yang berdiri di atas lahan negara. Rata-rata warganya tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB). "Enggak bisalah ya karena mereka di daerah-daerah permukiman terlarang," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Namun bila kawasan itu merupakan daerah yang sesuai dengan peruntukannya, maka Pemprov DKI akan membantu merombaknya sejalan dengan program penataan kampung atau bedah kampung. Oleh karena itu, Pemprov DKI terus mendorong warga yang menetap di daerah ilegal untuk segera menetap di rumah susun.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, ia mengatakan bahwa hampir semua peristiwa kebakaran disebabkan korsleting listrik. Hal itulah yang kemudian menyebabkan listrik menjadi mudah panas dan terbakar. Inilah yang kemudian memicu banyak kebakaran di kawasan padat dan kumuh di Jakarta. 

Basuki menegaskan jika di kawasan kumuh itu terjadi kebakaran, Pemprov DKI akan memberikan surat edaran kepada warga agar tidak membangun kembali permukiman di wilayah tersebut. Jika tetap membandel, maka Pemprov DKI tak akan segan-segan membongkarnya.

Sementara itu, apabila kawasan itu memiliki surat tanah yang jelas, maka pihaknya akan melakukan penataan kampung melalui kampung deret.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Subejo mengatakan, buruknya tata instalasi listrik di kawasan padat penduduk menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perawatan dan pengamanan sangat kurang. Mereka alasannya enggak punya duit," kata Subejo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Megapolitan
Kasus Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa: Diduga Kelelahan, Kegiatan Tak Berizin

Kasus Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa: Diduga Kelelahan, Kegiatan Tak Berizin

Megapolitan
UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Megapolitan
Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Megapolitan
Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Megapolitan
UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 18 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 18 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Berbelasungkawa atas Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa

Wagub DKI Berbelasungkawa atas Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
UPDATE 30 November: 44 Kasus Baru di Jakarta, Nihil Kematian akibat Covid-19

UPDATE 30 November: 44 Kasus Baru di Jakarta, Nihil Kematian akibat Covid-19

Megapolitan
Masih Pandemi, Ridwan Kamil Sarankan Reuni 212 di Masjd Az Zikra Sentul Dibatalkan

Masih Pandemi, Ridwan Kamil Sarankan Reuni 212 di Masjd Az Zikra Sentul Dibatalkan

Megapolitan
Reuni 212 di Sentul, Anies dan Riza Disebut Belum Terima Undangan

Reuni 212 di Sentul, Anies dan Riza Disebut Belum Terima Undangan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Megapolitan
Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Megapolitan
Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.