Kompas.com - 11/09/2013, 09:38 WIB
Penumpang tengah mencari bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013). Sebagian warga telah melakukan perjalanan mudik dan jumlahnya semakin meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, walaupun belum mencapai puncak arus mudik. KOMPAS / TOTOK WIJAYANTOPenumpang tengah mencari bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013). Sebagian warga telah melakukan perjalanan mudik dan jumlahnya semakin meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, walaupun belum mencapai puncak arus mudik.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan meleset dari target yang ditetapkan. Kenyataan ini terjadi karena proses lelang yang berkepanjangan. Tahun depan, Pemprov DKI Jakarta mempercepat lelang dengan sistem katalog elektronik atau e-katalog. Sistem ini diharapkan bisa menghemat anggaran dan memangkas jumlah pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah program Pemprov DKI Jakarta yang meleset tahun ini salah satunya pengadaan bus sedang. Rencananya pemerintah mengadakan 1.000 bus, tetapi sampai awal September proses lelang baru mengadakan 420 bus sedang, tidak ada separuh dari target awal. Sebagian anggaran pengadaan bus terpaksa dialihkan untuk menyuntik modal badan usaha milik daerah.

"Program ini meleset karena proses lelang lambat. Bukan hanya pengadaan bus, pengadaan alat berat untuk penanganan banjir di dinas pekerjaan umum juga meleset. Kami evaluasi, proses lelang seperti ini tidak boleh terjadi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (10/9/2013), di Jakarta.

Menurut Basuki, tahun depan, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggunakan e-katalog. Dengan menggunakan sistem e-katalog akan ada efisiensi anggaran dan pegawai. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta tidak sempat menggunakan sistem e-katalog ini.

Sistem e-katalog

Dengan sistem e-katalog ini, semua daftar, jenis, spesifikasi teknis, serta harga barang dari berbagai penyedia barang dan jasa ditampilkan secara elektronik.

Penyedia barang dan jasa yang menjadi pengguna aplikasi e-katalog adalah mereka yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Selama ini, proses lelang bisa diikuti oleh siapa saja dengan spesifikasi yang ditawarkan pemerintah. Akibatnya, proses ini memerlukan waktu panjang. Sementara penggunaan anggaran dibatasi hingga akhir tahun anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Anggaran yang diloloskan atau tidak, dipantau dengan cara manual. Saya harus periksa satu per satu. Ada anggaran yang sudah dicoret, berkali-kali muncul, ini terjadi di dinas pekerjaan umum. Saya tidak tahu mengapa sampai begini,” kata Basuki.

Menyiapkan sistem

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Wijayanti mengatakan, penerapan e-katalog secara khusus akan disiapkan untuk pengadaan 3.000 armada bus sedang tahun 2014.

”Kami dorong agar semua pakai e-katalog supaya dalam pelaksanaan anggaran bisa langsung jalan,” kata Endang.

Proses lelang dengan cara biasa memakan waktu berbulan-bulan. Setelah penetapan pemenang lelang, masih ada masa sanggah. Selain itu, menurut Endang, barang pun baru datang cukup lama setelah lelang selesai.

Endang menambahkan, dengan e-katalog, proses tunggu yang berbulan-bulan bisa dipersingkat menjadi kurang dari satu bulan.

”LKPP akan mendorong para produsen untuk mendaftar melalui e-katalog. Dengan begitu proses tidak berlarut-larut. Spesifikasi barang dan jasa pun jelas,” ujarnya.

Selain mendorong penerapan e-katalog, LKPP juga tengah melatih tenaga teknis untuk unit layanan pengadaan. ”Unit layanan sudah ada, tetapi untuk badan layanan pengadaan masih dalam proses. Pemprov DKI sudah mengajukan perda pembentukannya kepada DPRD,” ungkapnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang berencana menggunakan sistem e-katalog. Langkah ini mendorong proses lelang berjalan transparan dan cepat.

Persoalannya, sistem anggaran pemerintah masih berbasis pendapatan. ”Pendapatan tahun ini dipakai tahun ini. Dengan demikian, proyek pemerintah harus menunggu pencairan pendapatan yang sebagian besar dari dinas pelayanan pajak. Biasanya anggaran baru bisa dipakai pada semester kedua,” kata Uchok.

Dengan sistem baru, seharusnya anggaran bisa dipakai secepat mungkin sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lebih cepat. (FRO/NDY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMPN 10 Depok Gelar Tes Antigen Covid-19 untuk 92 Warga Sekolah Kontak Erat, Hasilnya Semua Negatif

SMPN 10 Depok Gelar Tes Antigen Covid-19 untuk 92 Warga Sekolah Kontak Erat, Hasilnya Semua Negatif

Megapolitan
Karyawan Pinjol di Cengkareng Dapat Komisi 12 Persen Tiap Sukses Tagih Utang

Karyawan Pinjol di Cengkareng Dapat Komisi 12 Persen Tiap Sukses Tagih Utang

Megapolitan
Sepekan Terakhir, Pemkot Tangerang Catat Ada 33 Kasus Baru Covid-19

Sepekan Terakhir, Pemkot Tangerang Catat Ada 33 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Jadi Tersangka, 6 Pegawai Kantor Pinjol Cengkareng Dijerat UU ITE dan Pornografi

Jadi Tersangka, 6 Pegawai Kantor Pinjol Cengkareng Dijerat UU ITE dan Pornografi

Megapolitan
Polres Metro Bekasi Terima Banyak Aduan Warga soal Pinjol Ilegal lewat Medsos

Polres Metro Bekasi Terima Banyak Aduan Warga soal Pinjol Ilegal lewat Medsos

Megapolitan
Polisi: Pemilik Kantor Pinjol di Cengkareng Diduga Seorang WNA

Polisi: Pemilik Kantor Pinjol di Cengkareng Diduga Seorang WNA

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Orangtua Bijak Sikapi Syarat Siswa SD Ikut PTM Terbatas

Wali Kota Tangerang Minta Orangtua Bijak Sikapi Syarat Siswa SD Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Kasus Sekuriti Keroyok 3 Pengunjung Bar, Manajemen Ajak Korban Cabut Laporan

Kasus Sekuriti Keroyok 3 Pengunjung Bar, Manajemen Ajak Korban Cabut Laporan

Megapolitan
Soal Pelonggaran PPKM, Wali Kota Tangerang Ingatkan Orangtua Awasi Anak di Bawah 12 Tahun

Soal Pelonggaran PPKM, Wali Kota Tangerang Ingatkan Orangtua Awasi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingatkan ASN Jangan Cuti pada 18-22 Oktober

Wali Kota Tangerang Ingatkan ASN Jangan Cuti pada 18-22 Oktober

Megapolitan
Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Megapolitan
Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Megapolitan
Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Megapolitan
Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.