Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Program DKI Tak Terbentur Pusat, Jokowi Harus Jadi Presiden

Kompas.com - 12/09/2013, 08:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Tak ada yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam menghadapi peraturan pemerintah pusat yang berbenturan dengan kebijakannya. Mau atau tidak, dia harus mengikuti mekanisme yang ada, tentunya dengan cara-cara yang kreatif.

Soal program mengatasi kemacetan yang ingin dilakukan Jokowi misalnya. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, kebijakan pemerintah pusat mendukung keberadaan mobil murah harus disikapi kreatif oleh orang nomor satu di Jakarta itu. Ibarat ditutup di pintu yang satu, Jokowi harus mencari pintu yang lain.

"Niat Jokowi membatasi kendaraan bagus. Tapi kalau tak didukung pusat, memang sulit berjalan. Sebaiknya dia laksanakan saja menyediakan angkutan umum murah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (11/9/2013).

"Jangan membatasi kendaraan karena dia akan terbentur dengan industri, dan Jokowi tidak mungkin menang," kata Agus.

Agus yakin mantan Wali Kota Surakarta tersebut memiliki kebijakan alternatif lain untuk mengatasi benturan kebjakannya dengan pemerintah pusat itu. Jadi, Jokowi tak perlu curhat pusing ke media masa lantaran kebijakannya terbentur peraturan.

"Kalau angkutan umum baik, lancar, murah, pasti otomatis, penjualan kendaraan itu turun. Terlebih lagi (mobil pribadi) dipajaki tinggi, jangan khawatir," lanjut Agus.

Demikian pula soal pembebasan lahan yang terbentur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Menurut Agus, tidak mungkin Jokowi mendobrak aturan tersebut. Yang harus dilakukan Jokowi adalah tetap berpikir positif dan tak perlu bertindak seolah pusat mengganjal kebijakannya.

"Itulah birokrasi. Jika semua pihak berniat demi kebaikan publik, pasti tidak akan lama," ucapnya.

Agus pun menyarankan, jika ingin program Jokowi lekas terlaksana tanpa terbentur aturan pemerintah pusat, maka Jokowi harus ada di pusat. Dengan kata lain, harus Jokowi yang duduk di kursi presiden agar dapat melakukan intervensi terhadap aturan yang berbenturan.

"Kalau dia (Jokowi) mau cepat, dari sudut publik menyenangkan, tapi kan tidak bisa. Atau Jokowi jadi presiden RI dulu, baru bisa," ujarnya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Megapolitan
Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com