Kompas.com - 12/09/2013, 08:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Tak ada yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam menghadapi peraturan pemerintah pusat yang berbenturan dengan kebijakannya. Mau atau tidak, dia harus mengikuti mekanisme yang ada, tentunya dengan cara-cara yang kreatif.

Soal program mengatasi kemacetan yang ingin dilakukan Jokowi misalnya. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, kebijakan pemerintah pusat mendukung keberadaan mobil murah harus disikapi kreatif oleh orang nomor satu di Jakarta itu. Ibarat ditutup di pintu yang satu, Jokowi harus mencari pintu yang lain.

"Niat Jokowi membatasi kendaraan bagus. Tapi kalau tak didukung pusat, memang sulit berjalan. Sebaiknya dia laksanakan saja menyediakan angkutan umum murah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (11/9/2013).

"Jangan membatasi kendaraan karena dia akan terbentur dengan industri, dan Jokowi tidak mungkin menang," kata Agus.

Agus yakin mantan Wali Kota Surakarta tersebut memiliki kebijakan alternatif lain untuk mengatasi benturan kebjakannya dengan pemerintah pusat itu. Jadi, Jokowi tak perlu curhat pusing ke media masa lantaran kebijakannya terbentur peraturan.

"Kalau angkutan umum baik, lancar, murah, pasti otomatis, penjualan kendaraan itu turun. Terlebih lagi (mobil pribadi) dipajaki tinggi, jangan khawatir," lanjut Agus.

Demikian pula soal pembebasan lahan yang terbentur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Menurut Agus, tidak mungkin Jokowi mendobrak aturan tersebut. Yang harus dilakukan Jokowi adalah tetap berpikir positif dan tak perlu bertindak seolah pusat mengganjal kebijakannya.

"Itulah birokrasi. Jika semua pihak berniat demi kebaikan publik, pasti tidak akan lama," ucapnya.

Agus pun menyarankan, jika ingin program Jokowi lekas terlaksana tanpa terbentur aturan pemerintah pusat, maka Jokowi harus ada di pusat. Dengan kata lain, harus Jokowi yang duduk di kursi presiden agar dapat melakukan intervensi terhadap aturan yang berbenturan.

"Kalau dia (Jokowi) mau cepat, dari sudut publik menyenangkan, tapi kan tidak bisa. Atau Jokowi jadi presiden RI dulu, baru bisa," ujarnya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Varian Omicron di Jakarta Didominasi Transmisi Lokal

Kasus Covid-19 Varian Omicron di Jakarta Didominasi Transmisi Lokal

Megapolitan
Pengemudi Tak Sengaja Injak Pedal Gas, Mobil Sedan Terperosok ke Kali di Ciputat

Pengemudi Tak Sengaja Injak Pedal Gas, Mobil Sedan Terperosok ke Kali di Ciputat

Megapolitan
PT KAI Daop 1 Berinovasi Hadirkan Fasilitas Ruang Tunggu yang Instagramable

PT KAI Daop 1 Berinovasi Hadirkan Fasilitas Ruang Tunggu yang Instagramable

Megapolitan
BOR RS Rujukan Covid-19 di Bekasi Melonjak, Pekan Lalu 7 Persen, Kini Nyaris 22 Persen

BOR RS Rujukan Covid-19 di Bekasi Melonjak, Pekan Lalu 7 Persen, Kini Nyaris 22 Persen

Megapolitan
Kadis Pendidikan: Jangan Sampai karena PTM Ada yang Terpapar Covid-19

Kadis Pendidikan: Jangan Sampai karena PTM Ada yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Setelah Diundang Anies, JRMK Batal Gelar Demo Akbar di Balai Kota

Setelah Diundang Anies, JRMK Batal Gelar Demo Akbar di Balai Kota

Megapolitan
Jelang Imlek, Warga Berburu Permen dan Kue Keranjang di Pecinan Glodok

Jelang Imlek, Warga Berburu Permen dan Kue Keranjang di Pecinan Glodok

Megapolitan
Bantah Twit Viral, Polisi Pastikan 2 Orang yang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online adalah Penjambret

Bantah Twit Viral, Polisi Pastikan 2 Orang yang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online adalah Penjambret

Megapolitan
Fortuner Hilang Kendali, Tabrak Pagar dan Hantam Avanza di Tol Dalam Kota

Fortuner Hilang Kendali, Tabrak Pagar dan Hantam Avanza di Tol Dalam Kota

Megapolitan
Langgar Jam Operasional, Duck Down Bar di Jakarta Selatan Disegel Polisi

Langgar Jam Operasional, Duck Down Bar di Jakarta Selatan Disegel Polisi

Megapolitan
16 Obyek di Jakarta Utara Direkomendasikan sebagai Cagar Budaya

16 Obyek di Jakarta Utara Direkomendasikan sebagai Cagar Budaya

Megapolitan
Penyelundupan 11 Kg Sabu Berhasil Digagalkan, Barang Dimasukkan ke Dalam Ban Mobil

Penyelundupan 11 Kg Sabu Berhasil Digagalkan, Barang Dimasukkan ke Dalam Ban Mobil

Megapolitan
107 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Suyoto, 3 Terkonfirmasi Omicron

107 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Suyoto, 3 Terkonfirmasi Omicron

Megapolitan
Pramudi Bus TransJakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri Dihadiahi Emas Antam

Pramudi Bus TransJakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri Dihadiahi Emas Antam

Megapolitan
PTM di Kota Tangerang Akan Kembali Diterapkan Saat Kasus Covid-19 Melandai

PTM di Kota Tangerang Akan Kembali Diterapkan Saat Kasus Covid-19 Melandai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.