Kompas.com - 12/09/2013, 14:20 WIB
Ahmad Dhani usai menjalani pemeriksaan pihak kepolisian di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Rabu (11/9/2013). Dhani diperiksa terkait kecelakaan yang dialami oleh putra bungsunya, AQJ alias Dul (13). Alsadad RudiAhmad Dhani usai menjalani pemeriksaan pihak kepolisian di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Rabu (11/9/2013). Dhani diperiksa terkait kecelakaan yang dialami oleh putra bungsunya, AQJ alias Dul (13).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemidanaan putra Ahmad Dhani, AQJ alias Dul, yang terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan enam orang, dianggap tidak bermanfaat bagi perkembangan psikologisnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyarankan agar Dul tak dipenjara, tetapi menjalani proses rehabilitasi.

"Konsep KPAI, prosesnya harus dilakukan demi kepentingan anak. Kalau pemidanaan untuk anak, tidak ada manfaatnya. Kalau dia ditahan dalam penjara, bisa jadi nanti dieksploitasi dan berinteraksi dengan pelaku kriminal lainnya. Jadi, tidak ada manfaat," kata Ketua Divisi Pengawasan dan Monitoring KPAI M Ikhsan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2013) siang.

Hal ini juga disampaikannya saat diminta kepolisian sebagai saksi ahli penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur di Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada hari ini juga.

Menurutnya, proses pidana berupa penahanan terhadap anak akan memunculkan masalah baru. Penjara malah akan memengaruhi perkembangan psikis bocah 13 tahun itu. Sebaiknya, Dul dibina di pusat rehabilitasi hingga dikembalikan kepada orangtuanya.

"Makanya, yang paling penting bagaimana anak bisa masuk di tempat rehabilitasi untuk dilakukan pembinaan," ujar Ikhsan.

Dijelaskannya, meski dasar hukum pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Anak, yang salah satunya memuat ketentuan mengenai diversi (restorative justice) baru berlaku dua tahun lagi, penyidik dapat menggunakan diversi kepolisian agar kasus tersebut tidak perlu sampai di pengadilan.

"Diversi bisa di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan. Secara hukum sangat dibolehkan. Tapi, pertanyaannya, apakah penyidik mau melakukan itu," ujar Ikhsan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengacu UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta SKB 6 menteri negara tentang bagaimana penegakan anak secara hukum, kata dia, itu lebih mengutamakan pada pemulihan kondisi si anak. Dengan begitu, lanjutnya, Dul hanya perlu dibina melalui tempat penampungan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Megapolitan
Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Megapolitan
Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Megapolitan
Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Megapolitan
Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.