"Semurah Apa Pun Mobilnya, Saya Enggak Akan Sanggup Beli..."

Kompas.com - 13/09/2013, 16:25 WIB
Salah satu blok di Rusun Marunda Cluster B. Saat ini warga Rusun Marunda membutuhkan transportasi yang bisa menjangkau tempat kerjanya atau pasar. KOMPAS.COM/RATIH WINANTI RAHAYUSalah satu blok di Rusun Marunda Cluster B. Saat ini warga Rusun Marunda membutuhkan transportasi yang bisa menjangkau tempat kerjanya atau pasar.
|
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah yang tengah digalakkan pemerintah tak serta-merta disambut hangat publik.

Sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) Marunda misalnya. Mereka mengaku tak tergiur dengan iming-iming mobil murah yang ditawarkan pemerintah.

"Terserah, mau ada mobil murah kek, semurah apa pun juga saya enggak bakal sanggup beli," ujar Enci (70), warga Rusun Marunda, ditemui Kompas.com, Jumat (13/9/2013).

Diakui Enci, sedikit pun ia tak tergiur dengan tawaran mobil rakyat yang katanya murah itu. Bagi Enci, untuk memenuhi hidup sehari-hari saja, ia sudah cukup kelabakan, apalagi di usianya yang sudah tua.

Sikap apatis lainnya juga diutarakan Jamal (39), warga Rusun Marunda lainnya. Menurut Jamal, ketimbang menyediakan mobil murah untuk rakyat, pemerintah pusat seharusnya menyediakan transportasi massal yang murah untuk rakyat dan memperbaiki sarana transportasi angkutan umum.

"Kalau untuk fasilitas umum, saya sih setuju-setuju aja," ujarnya.

Isu soal mobil murah untuk rakyat kini memang tengah jadi perbincangan hangat. Pro kontra pun bermunculan. Banyak yang menilai program pemerintah yang diperkuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan, yang dirilis Juni 2013 lalu itu, dituding bakal menambah beban kemacetan di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak begitu sreg dengan rencana itu. Bagaimana tidak, rencana pemerintah pusat itu justru berbenturan dengan program penanggulangan kemacetan yang tengah dijalankannya, yakni memperbaiki sarana publik agar publik beralih ke transportasi umum.  
 
Jokowi, begitu ia disapa, cukup sadar diri. Sebagai Gubernur, ia tak mungkin "melawan" kebijakan pemerintah. Ia pun mengaku tengah mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kemacetan akibat kebijakan mobil murah ini. Di antaranya ialah melalui kebijakan ganjil-genap, penerapan pajak progresif, dan sistem jalan berbayar (ERP).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap Belum Diterapkan di Jakarta

Kadishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap Belum Diterapkan di Jakarta

Megapolitan
Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Megapolitan
Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Megapolitan
Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Megapolitan
Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Megapolitan
Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Megapolitan
Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Megapolitan
Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

Megapolitan
Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Megapolitan
Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Megapolitan
RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X