Kompas.com - 13/09/2013, 17:38 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com — Penolakan terhadap kebijakan mobil murah yang digulirkan pemerintah pusat tidak hanya datang dari pengguna moda transportasi umum. Pengguna moda transportasi pribadi juga bersikap sama. Mereka berpendapat, kebijakan tersebut hanya akan memperparah kemacetan di Ibu Kota.

"Mobil harus tetap dikategorikan barang mewah. Makin murah mobil, makin macet jalanan," ujar Eros (23) di Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Pria yang bertempat tinggal di bilangan Condet, Jakarta Timur, tersebut sehari-hari menggunakan sepeda motor menuju kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ia berpendapat, keberadaan mobil murah malah semakin menambah keruwetan jalanan di Jakarta. Imbasnya, kemacetan tersebut makin memperlambat lalu lintas ekonomi karena terganggunya distribusi barang. "Jadinya enggak efisien," katanya.

Ia menambahkan, jika mau mencontoh New York atau Tokyo, harga mobil seharusnya dinaikkan sehingga hanya orang-orang yang benar-benar kaya yang memiliki mobil, sementara kebanyakan orang menggunakan transportasi umum. "Tapi, kalau di desa ya (mobil murah) sah-sah saja untuk distribusi hasil tani," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Khasyim (24). Mahasiswa jurusan Hukum Universitas Trisakti yang biasa menggunakan mobil dari tempat tinggalnya di Cibubur, Jakarta Timur, itu mengaku tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat itu.  

Ia pun bahkan memikirkan untuk tidak menggunakan mobil karena mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM). "Dengan adanya mobil murah, buat apa adanya angkutan umum, bus, transjakarta?" katanya.

Sementara Arina (26), karyawan perusahaan swasta di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengapresiasi keinginan pemerintah pusat untuk mengakomodasi kelas menengah ke bawah untuk memiliki mobil murah. Kendati demikian, ia menilai pemerintah juga harus memikirkan konsekuensi kebijakan tersebut terkait dengan kemacetan. "Ada konsekuensi logis yang harus dipertimbangkan matang-matang," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Awal Juni 2013, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM. Kebijakan ini membuat produsen mobil bisa menekan harga jual menjadi lebih murah.

Namun, kebijakan ini tak disambut hangat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi menilai kebijakan ini hanya akan menambah kemacetan di Jakarta. Tak kalah akal, Jokowi pun sudah siap mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengantisipasi kemacetan, misalnya melalui pengadaan bus ukuran sedang, penerapan sistem jalan berbayar, dan penerapan pelat nomor ganjil dan genap.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Megapolitan
Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Megapolitan
Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

Megapolitan
Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Megapolitan
Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.