Mobil Murah, Kebijakan yang Menabrak Upaya Pembenahan Jakarta...

Kompas.com - 16/09/2013, 06:59 WIB
Pengguna kendaraan terjebak kemacetan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013). KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan terjebak kemacetan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah dinilai sebagai satu lagi contoh kebijakan yang bertabrakan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 dinilai mempersulit upaya mengatasi kemacetan parah di Jakarta. Tak hanya itu, peraturan tersebut juga seolah "menjegal" upaya perbaikan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

"Ketika Jokowi bersikeras memperbaiki angkutan umum tiba-tiba kebijakan ini masuk sehingga tidak selaras di antara dua kebijakan ini," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2013).

Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2013 pada intinya membebaskan pajak penjualan untuk mobil yang berkapasitas mesin di bawah 1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak 20 kilometer per liter. Dengan poin aturan itu, muncullah istilah "mobil murah".

Sudah begitu, lanjut Danang, mobil murah yang kini hadir bukan merupakan bentuk terobosan teknologi dalam negeri. Kehadiran mobil yang diklaim berharga murah ini semata karena pemberlakuan insentif berupa penghapusan pajak penjualan itu.

"Tidak ada pajak ini, pajak itu. Sebenarnya di situ ada pengurangan pajak negara kan kalau kita telaah lebih jauh," kecam Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini. Bukan berarti, aku Danang, kebijakan itu mutlak salah. Dari sisi otomotif, bisa jadi kebijakan tersebut memacu lonjakan penjualan yang memperlihatkan bahwa industri di bidang ini seolah menggeliat.

Pada awal munculnya kebijakan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan ketidaksetujuannya. Pertimbangan ketidaksetujuan Jokowi adalah beban arus lalu lintas Jakarta akan bertambah lagi dengan kehadiran produk "penikmat" peraturan ini. Namun, belakangan dia mengaku tak bisa berbuat apa-apa karena keputusan sudah dibuat.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, mobil murah ramah lingkungan akan didistribusikan untuk 500 kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Ia berseloroh, Indonesia sudah 68 tahun merdeka. Karena itu, menurut dia, tidak ada salahnya jika rakyat miskin juga bisa membeli mobil.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Megapolitan
DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Megapolitan
Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Megapolitan
Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Megapolitan
WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Megapolitan
Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Megapolitan
Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Megapolitan
Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.