"Sudah Saatnya Presiden Bantu Jokowi-Ahok"

Kompas.com - 16/09/2013, 08:39 WIB
KOMPAS.COM/Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menata Ibu Kota terbilang tinggi. Namun, apa daya, tumpang tindih kebijakan menunjukkan kewenangannya tak sebesar ekspektasi.

Jokowi-Ahok pun disangsikan mampu mewujudkan harapan warga Jakarta, yakni menyelesaikan masalah macet dan banjir di Ibu Kota. Kedua masalah itu tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.

Program gebrakan lemah seketika. Di tengah-tengah upaya Jokowi-Ahok meminimalisasi kemacetan dengan memperbaiki transportasi umum di Jakarta, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC.

Soal lain, di tengah upaya Jokowi-Ahok mengatasi masalah banjir dengan normalisasi sungai dan waduk di DKI, di mana harus merelokasi warga bantaran terlebih dahulu, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Pembebasan lahan yang biasanya dilakukan Panitia Pembebasan Tanah di bawah gubernur pun menjadi dialihkan ke Badan Pertanahan Nasional, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ya mau gimana lagi," ujar Jokowi pasrah.

Pemerintah pusat jadi juru kunci

Menanggapi benturan kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Profesor Hamdi Moeloek, melihat dari kacamata yang lebih luas. Hamdi menilai, persoalan di DKI memang terkait dengan provinsi lain. Namun, kerja sama antarprovinsi dianggap tidak efisien lantaran ego otonomi daerah. Kebuntuan inilah yang harusnya dimanfaatkan pemerintah pusat untuk masuk serta mengambil kebijakan "siapa yang mengatur apa".

"Contohnya transportasi. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membuat, membagi otoritas transportasi," ujarnya.

"Belum lagi soal banjir. Itu hanya bisa diatasi kalau penataan dari hulu sampai hilir dilakukan. Koordinasi antara pimpinan daerah itu hanya bisa dilakukan kalau presiden yang turun tangan," lanjutnya.

"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," ujarnya.

Hamdi menilai, tidak ada kata terlambat meski kepemimpinan kepala negara telah memasuki garis finis. Namun, berhasil melewati pita finis belum tentu memenangi perlombaan. Penataan itu secepatnya, setepatnya, menjadi ajang pembuktian pengabdian pemerintah pusat kepada masyarakat.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSD Wisma Atlet Rawat 3.339 Pasien Covid-19, Mayoritas Orang Bergejala

RSD Wisma Atlet Rawat 3.339 Pasien Covid-19, Mayoritas Orang Bergejala

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemkot Tangsel Tambah Kerja Sama RS Swasta

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemkot Tangsel Tambah Kerja Sama RS Swasta

Megapolitan
Kebakaran Terjadi di SPBU MT Haryono Pancoran

Kebakaran Terjadi di SPBU MT Haryono Pancoran

Megapolitan
Kegiatan Anies Sepekan Terakhir, Bertemu Kapolda Metro Jaya hingga Hadiri Acara di Hotel Borobudur

Kegiatan Anies Sepekan Terakhir, Bertemu Kapolda Metro Jaya hingga Hadiri Acara di Hotel Borobudur

Megapolitan
Penembakan Mahasiswa Halu Oleo, Vonis Brigadir AM Dijadwal Hari Ini

Penembakan Mahasiswa Halu Oleo, Vonis Brigadir AM Dijadwal Hari Ini

Megapolitan
Jasad Pria Ditemuka di Dekat Rel, Diduga Korban Tertabrak Kereta

Jasad Pria Ditemuka di Dekat Rel, Diduga Korban Tertabrak Kereta

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies Minta Doa Masyarakat Jakarta

Positif Covid-19, Anies Minta Doa Masyarakat Jakarta

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Megapolitan
Sejumlah Wilayah di Jaksel Padam Listrik, Lampu Merah Pertigaan Kalibata Tidak Berfungsi

Sejumlah Wilayah di Jaksel Padam Listrik, Lampu Merah Pertigaan Kalibata Tidak Berfungsi

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies Mengaku Tanpa Gejala

Positif Covid-19, Anies Mengaku Tanpa Gejala

Megapolitan
Terpapar Covid-19, Anies Tetap Akan Pimpin Rapat Virtual

Terpapar Covid-19, Anies Tetap Akan Pimpin Rapat Virtual

Megapolitan
Anies dan Riza Positif Covid-19, Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Ditutup

Anies dan Riza Positif Covid-19, Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Ditutup

Megapolitan
Jumlah RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta Bertambah, Kini Jadi 21

Jumlah RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta Bertambah, Kini Jadi 21

Megapolitan
Kronologi Anies Tertular Covid-19 dari Wagub DKI

Kronologi Anies Tertular Covid-19 dari Wagub DKI

Megapolitan
Terpapar Covid-19, Anies Isolasi Mandiri di Rumah Dinas Gubernur

Terpapar Covid-19, Anies Isolasi Mandiri di Rumah Dinas Gubernur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X