Kompas.com - 16/09/2013, 08:39 WIB
KOMPAS.COM/Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menata Ibu Kota terbilang tinggi. Namun, apa daya, tumpang tindih kebijakan menunjukkan kewenangannya tak sebesar ekspektasi.

Jokowi-Ahok pun disangsikan mampu mewujudkan harapan warga Jakarta, yakni menyelesaikan masalah macet dan banjir di Ibu Kota. Kedua masalah itu tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.

Program gebrakan lemah seketika. Di tengah-tengah upaya Jokowi-Ahok meminimalisasi kemacetan dengan memperbaiki transportasi umum di Jakarta, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC.

Soal lain, di tengah upaya Jokowi-Ahok mengatasi masalah banjir dengan normalisasi sungai dan waduk di DKI, di mana harus merelokasi warga bantaran terlebih dahulu, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Pembebasan lahan yang biasanya dilakukan Panitia Pembebasan Tanah di bawah gubernur pun menjadi dialihkan ke Badan Pertanahan Nasional, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ya mau gimana lagi," ujar Jokowi pasrah.

Pemerintah pusat jadi juru kunci

Menanggapi benturan kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Profesor Hamdi Moeloek, melihat dari kacamata yang lebih luas. Hamdi menilai, persoalan di DKI memang terkait dengan provinsi lain. Namun, kerja sama antarprovinsi dianggap tidak efisien lantaran ego otonomi daerah. Kebuntuan inilah yang harusnya dimanfaatkan pemerintah pusat untuk masuk serta mengambil kebijakan "siapa yang mengatur apa".

"Contohnya transportasi. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membuat, membagi otoritas transportasi," ujarnya.

"Belum lagi soal banjir. Itu hanya bisa diatasi kalau penataan dari hulu sampai hilir dilakukan. Koordinasi antara pimpinan daerah itu hanya bisa dilakukan kalau presiden yang turun tangan," lanjutnya.

"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," ujarnya.

Hamdi menilai, tidak ada kata terlambat meski kepemimpinan kepala negara telah memasuki garis finis. Namun, berhasil melewati pita finis belum tentu memenangi perlombaan. Penataan itu secepatnya, setepatnya, menjadi ajang pembuktian pengabdian pemerintah pusat kepada masyarakat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Megapolitan
Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Megapolitan
Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Megapolitan
Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Megapolitan
Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Megapolitan
Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Megapolitan
Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Megapolitan
Sembilan Kios di Pasar Rebo Terbakar

Sembilan Kios di Pasar Rebo Terbakar

Megapolitan
Resmi Diluncurkan, Angkot Ber-AC di Jakarta Dilengkapi Kamera CCTV hingga Emergency Button

Resmi Diluncurkan, Angkot Ber-AC di Jakarta Dilengkapi Kamera CCTV hingga Emergency Button

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.