Basuki Harap Tak Ada Lagi Pejabat DKI Jadi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap tidak ada lagi pegawai negeri sipil yang melakukan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Basuki, penahanan dua pejabat di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara merupakan risiko terburuk bagi mereka yang sudah melakukan kesalahan.

"Ya, itu risiko lah. Kalau memang benar terjadi karena hukum, kan yang memutuskan pengadilan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Pria yang biasa disapa Ahok ini berharap para PNS Pemprov DKI mengambil pelajaran dari kasus korupsi proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di Kepulauan Seribu tersebut. Dengan adanya penyidikan oleh kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para pejabat diharapkan dapat berpikir dua kali sebelum menggunakan anggaran.

Basuki menegaskan, ia bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah berupaya menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi yang transparan, jujur, dan bersih. "Maunya setelah kami masuk ke Pemprov DKI, enggak ada lagi kejadian kayak begitu," kata Basuki.

Dua pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta yang ditangkap Kejari Jakarta Utara pada Jumat pekan lalu adalah Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu Mursalin Muhaiyang dan Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu Susilo Budi Riyanto. Kepala Kejari Jakarta Utara Tedjolekmono mengatakan, kedua pejabat itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang seusai pemeriksaan di kantor Kejari Jakarta Utara. Keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar telah selesai.

"Padahal, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, misalnya, tak ada pekerjaan sama sekali. Di tempat lain, komponen yang dibeli tak dipasang, generator bahkan sudah tak berfungsi," kata Tedjolekmono.

Proyek itu mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Ada 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA), 4 generator berkapasitas 250 KVA, 4 generator 125 KVA, dan 4 generator 60-90 KVA. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kuitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. Sisa anggaran, kata dia, tidak dapat dipertanggungjawabkan.