Jokowi Hentikan Pembangunan Mal, Apa Respons Publik?

Kompas.com - 18/09/2013, 07:58 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat hanya menjadi wacana selama Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta, moratorium alias penghentian sementara untuk pembangunan mal kini mulai dijalankan di masa kepemimpinan Joko Widodo. Ruang terbuka hijau di Jakarta selama ini tergerus deretan mal yang terus dibangun. Bagaimana respons publik?

"Jakarta sudah saatnya menyeimbangkan diri," kata Turseena Amelia Yahya (24), menyambut gembira moratorium mal tersebut. Lulusan universitas ternama Malaysia yang sering bepergian ke beragam negara ini mengatakan di negara-negara yang pernah didatanginya, keseimbangan antara ruang terbuka hijau dan bangunan sangat terasa.

Turseena mencontohkan Ueno Park dan Yoyogi Park di Jepang, adalah ruang terbuka hijau yang mengimbangi "kegarangan" nuansa perkotaan di Jepang. Demikian juga Victoria Park di Hong Kong dan Botanical Garden di Singapura.

"Sangat setuju (moratorium mal). Mal di Jakarta sudah kebanyakan. Sudah itu nambah-nambahin titik kemacetan juga," ujar Turseena yang kini menjadi karyawati sebuah bank tersebut ketika ditemui Kompas.com, Selasa (17/9/2013).

Turseena berkeyakinan harapan Jokowi agar suatu ketika warga Jakarta dapat berbondong-bondong pergi ke taman, dapat terwujud. Demikian juga impian Jokowi tentang berlangsungnya interaksi warga Jakarta di tengah kesegaran udara. "Positifnya, warga jadi punya tempat untuk kumpul-kumpul. Di Ueno Park itu orang bisa datang lihat bunga Sakura. Di Yoyogi Park tiap weekend juga ada musik gratis, jadinya seru," lanjut Turseena.

Jakarta, kota dengan 173 mal

Dukungan tak hanya datang dari warga biasa. Wakil rakyat di DKI Jakarta pun ikut bersuara sama. Salah satunya Ketua Komisi A DPRD DKI, Ida Mahmuda.

Ida mengatakan pembatasan pembangunan mal juga akan berperan mengurangi kemacetan di Jakarta. Apalagi, imbuh dia, bila pembatasan itu diikuti dengan perbaikan sarana transportasi publik.

Meski jelas mendukung kebijakan Jokowi, Ida mengakui rencana pembatasan tersebut tak akan berjalan mulus. Tentangan, ujar dia, bisa dipastikan bakal datang dari para pengembang properti yang dirugikan kebijakan ini. "Ini harus diantisipasi Jokowi," tegas Ida.

Sebelumnya, Jokowi mengaku ada 14 proposal pembangunan mal yang dibiarkannya tergeletak di meja kerjanya. Dia beralasan, sekarang sudah ada 173 mal di Jakarta. "Paling banyak sedunia. Sekarang sudah saya stop (pembangunan mal)," tegas dia.

Menurut Ida, untuk bisa terus menjalankan kebijakan terkait mal ini Jokowi butuh dukungan rakyat. "Pengusaha juga harus sadar kondisi Jakarta sudah tak memungkinkan untuk dibangun mal. Pengusaha tak boleh egois mencari keuntungan semata," tegas Ida.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, menyarankan Jokowi membuat payung hukum bila memang benar-benar hendak menjalankan moratorium pembangunan mal. Namun dia mengakui, payung hukum tanpa komitmen juga tak akan berguna. "Kalau tidak diformalkan dalam bentuk Pergub, ya silahkan. Tapi harus konsisten, itu," kata dia. 

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X