Kompas.com - 18/09/2013, 12:58 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebelum kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) disetujui Pemerintah Pusat, rupanya Wakil Presiden Boediono telah mengeluarkan 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta. Dua kebijakan itu jelas bertentangan.

"Beliau sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan DKI. Jadi, kan seolah-olah tidak berguna lagi kalau dibanjiri mobil," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Hal itulah yang membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyurati Wapres Boediono. Sebab, posisi Pemprov tidak bisa menolak peredaran mobil murah yang sudah disetujui Pemerintah Pusat.

Apabila memang mobil murah ramah lingkungan telah membanjiri Jakarta, maka Pemprov DKI akan serius untuk menerapkan electronic road pricing (ERP). Melalui penerapan ERP, walaupun warga berbondong-bondong menggunakan mobil murah, mereka akan ditetapkan tarif hingga Rp 100.000 apabila melintasi jantung kota Jakarta.

Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan penambahan bus transjakarta sebanyak 310, ditambah puluhan unit yang dibeli operator melalui lelang Unit Pengelola Transjakarta. Selain itu, ada penertiban angkutan umum yang bobrok, penertiban terminal bayangan, dan penaikan tarif parkir on street.

Pemprov DKI juga masih menunggu kedatangan ratusan bus sedang pada November mendatang. "Pokoknya sekarang prinsip Pak Gubernur, kalau belum ada bus yang nyaman, kamu jangan sampai menyusahkan orang," kata Basuki.

Pada September 2010 lalu, Wapres Boediono telah menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta":
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilkan busway transjakarta
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum
4. Perbaikan sarana-prasarana jalan
5. Tambah jalur transjakarta hingga mencapai 12 koridor
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus
7. Tertibkan angkutan umum liar terutama bus kecil yang tak efisien
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan rerouting, yakni hanya akan single operation.
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ)
12. Tambah jalan tol—rencananya akan dibangun enam ruas jalan tambahan
13. Batasi kendaraan bermotor
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT
17. Percepat pembangunan KA bandaraDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Megapolitan
Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Megapolitan
Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

Megapolitan
Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Megapolitan
Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.