Kompas.com - 18/09/2013, 12:58 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebelum kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) disetujui Pemerintah Pusat, rupanya Wakil Presiden Boediono telah mengeluarkan 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta. Dua kebijakan itu jelas bertentangan.

"Beliau sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan DKI. Jadi, kan seolah-olah tidak berguna lagi kalau dibanjiri mobil," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Hal itulah yang membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyurati Wapres Boediono. Sebab, posisi Pemprov tidak bisa menolak peredaran mobil murah yang sudah disetujui Pemerintah Pusat.

Apabila memang mobil murah ramah lingkungan telah membanjiri Jakarta, maka Pemprov DKI akan serius untuk menerapkan electronic road pricing (ERP). Melalui penerapan ERP, walaupun warga berbondong-bondong menggunakan mobil murah, mereka akan ditetapkan tarif hingga Rp 100.000 apabila melintasi jantung kota Jakarta.

Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan penambahan bus transjakarta sebanyak 310, ditambah puluhan unit yang dibeli operator melalui lelang Unit Pengelola Transjakarta. Selain itu, ada penertiban angkutan umum yang bobrok, penertiban terminal bayangan, dan penaikan tarif parkir on street.

Pemprov DKI juga masih menunggu kedatangan ratusan bus sedang pada November mendatang. "Pokoknya sekarang prinsip Pak Gubernur, kalau belum ada bus yang nyaman, kamu jangan sampai menyusahkan orang," kata Basuki.

Pada September 2010 lalu, Wapres Boediono telah menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta":
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilkan busway transjakarta
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum
4. Perbaikan sarana-prasarana jalan
5. Tambah jalur transjakarta hingga mencapai 12 koridor
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus
7. Tertibkan angkutan umum liar terutama bus kecil yang tak efisien
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan rerouting, yakni hanya akan single operation.
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ)
12. Tambah jalan tol—rencananya akan dibangun enam ruas jalan tambahan
13. Batasi kendaraan bermotor
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT
17. Percepat pembangunan KA bandaraDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Tracing di SMAN 4 Jakarta, 4 Siswa Dinyatakan Positif Covid-19

Hasil Tracing di SMAN 4 Jakarta, 4 Siswa Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Perumahan Vida di Bekasi Dipertimbangkan Jadi Lokasi 'Street Race'

Perumahan Vida di Bekasi Dipertimbangkan Jadi Lokasi "Street Race"

Megapolitan
Hingga Vonis Diketok, Bruder Angelo Tak Juga Akui Perbuatan Cabulnya

Hingga Vonis Diketok, Bruder Angelo Tak Juga Akui Perbuatan Cabulnya

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Bus Transjakarta Rute Senen-JIS Akan Diuji Coba Tahun Ini

Dishub DKI Sebut Bus Transjakarta Rute Senen-JIS Akan Diuji Coba Tahun Ini

Megapolitan
Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Megapolitan
Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Megapolitan
 Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Megapolitan
Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Megapolitan
Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Megapolitan
Pelaku Cabul 'Bruder Angelo' Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Pelaku Cabul "Bruder Angelo" Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tak 'Panic Buying' agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Masyarakat Diminta Tak "Panic Buying" agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Megapolitan
Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.