Kompas.com - 19/09/2013, 06:53 WIB
KOMPAS.COM/Sandro Gatra
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan komitmen pemerintah pusat menangani kemacetan. Semangat pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah dinilai bertolak belakang dengan upaya menangani kemacetan.

"Wakil Presiden pernah menginstruksikan 17 langkah mengatasi macet di Jakarta. Setelah ada kebijakan mobil murah, kami memohon arahan apa yang bisa dilakukan,” kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri pertemuan gubernur dan wali kota ibu kota negara di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Lantaran instruksi itu dikeluarkan Wapres Boediono, Gubernur Jokowi mengirim surat mengenai hal itu kepada Wapres. Surat yang dimaksud dikirim pada Senin dan belum mendapat balasan dari Boediono.

Upaya yang bisa dilakukan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta adalah menyiapkan aturan antisipasi agar Jakarta tidak jadi ”neraka” kemacetan. Kebijakan yang bisa ditempuh dalam batas kewenangan Pemprov DKI, kata Jokowi, mempercepat pemberlakuan jalan berbayar di ruas tertentu (electronic road pricing/ERP), pembatasan penggunaan kendaraan berbasis nomor kendaraan, meningkatkan jumlah dan kualitas layanan angkutan umum, serta meningkatkan biaya parkir di badan jalan (on street).

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kewajibannya seperti yang tertuang dalam instruksi tersebut. ”Kami terus melakukan percepatan mengatasi kemacetan sesuai instruksi itu,” kata Jokowi.

Turun tangan

Sementara itu, menurut pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, pemerintah seakan lupa dan abai bahwa sebenarnya sudah memiliki program 17 aksi atasi kemacetan Jakarta. ”Anehnya, yang muncul duluan justru kebijakan mobil murah. Mestinya program 17 aksi tersebut dipercepat dan difasilitasi dengan beragam kebijakan penunjang dan pendorong,” katanya.

Kini, nasi sudah jadi bubur. Agar tidak tambah runyam, pusat didesak segera mengeluarkan kebijakan yang mempermudah revitalisasi angkutan umum dan pembangunan angkutan massal.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, yang diperlukan sekarang adalah mempercepat program pembangunan angkutan umum dan massal di DKI. Upaya ini tidak akan berhasil jika tidak didukung pemerintah pusat, seperti masalah mematok rendah bunga kredit pengadaan armada angkutan umum baru.

Organda menilai, jika pajak masuk impor angkutan dibebaskan atau setidaknya dibuat serendah mungkin, tentu perusahaan angkutan akan berlomba berinvestasi. Di sisi lain, perlu ada kebijakan pengadaan suku cadang, termasuk oli dengan harga stabil dalam jangka waktu tertentu.

Hal yang sama juga disampaikan Barry Damanik, operator metromini. Peremajaan armada tidak bisa diserahkan hanya kepada operator lantaran harga armada baru terlalu tinggi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Hamil di Depok Ingin Jual Ginjal, Apakah Jual Beli Organ Tubuh Dibolehkan?

Ibu Hamil di Depok Ingin Jual Ginjal, Apakah Jual Beli Organ Tubuh Dibolehkan?

Megapolitan
Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjal, Mulanya Rugi Nyaris Rp 1 Miliar dari Bisnis Minyak Goreng

Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjal, Mulanya Rugi Nyaris Rp 1 Miliar dari Bisnis Minyak Goreng

Megapolitan
Jadi TNI Gadungan Untuk Nikahi Kekasih, Seorang Pria Ditangkap Polisi di Jatinegara

Jadi TNI Gadungan Untuk Nikahi Kekasih, Seorang Pria Ditangkap Polisi di Jatinegara

Megapolitan
Hendak Antar Pesanan, Kurir Makanan Diduga Dikeroyok Dua Pria di Ciledug Raya

Hendak Antar Pesanan, Kurir Makanan Diduga Dikeroyok Dua Pria di Ciledug Raya

Megapolitan
Duduk Perkara Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjalnya, Terlilit Utang dan Dikejar Rentenir

Duduk Perkara Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjalnya, Terlilit Utang dan Dikejar Rentenir

Megapolitan
Kelurahan Jurumudi Direndam Banjir 4 Hari, Bantuan Belum Merata hingga Warga Harus Berebut

Kelurahan Jurumudi Direndam Banjir 4 Hari, Bantuan Belum Merata hingga Warga Harus Berebut

Megapolitan
Bobol Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Malah Lewat Tongkrongan Korban dan Tertangkap

Bobol Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Malah Lewat Tongkrongan Korban dan Tertangkap

Megapolitan
Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Megapolitan
Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Megapolitan
Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Megapolitan
Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Megapolitan
Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran 'Kurang Kerjaan'

Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran "Kurang Kerjaan"

Megapolitan
Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Megapolitan
Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.