Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Menagih Janji Wapres

Kompas.com - 19/09/2013, 06:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan komitmen pemerintah pusat menangani kemacetan. Semangat pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah dinilai bertolak belakang dengan upaya menangani kemacetan.

"Wakil Presiden pernah menginstruksikan 17 langkah mengatasi macet di Jakarta. Setelah ada kebijakan mobil murah, kami memohon arahan apa yang bisa dilakukan,” kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri pertemuan gubernur dan wali kota ibu kota negara di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Lantaran instruksi itu dikeluarkan Wapres Boediono, Gubernur Jokowi mengirim surat mengenai hal itu kepada Wapres. Surat yang dimaksud dikirim pada Senin dan belum mendapat balasan dari Boediono.

Upaya yang bisa dilakukan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta adalah menyiapkan aturan antisipasi agar Jakarta tidak jadi ”neraka” kemacetan. Kebijakan yang bisa ditempuh dalam batas kewenangan Pemprov DKI, kata Jokowi, mempercepat pemberlakuan jalan berbayar di ruas tertentu (electronic road pricing/ERP), pembatasan penggunaan kendaraan berbasis nomor kendaraan, meningkatkan jumlah dan kualitas layanan angkutan umum, serta meningkatkan biaya parkir di badan jalan (on street).

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kewajibannya seperti yang tertuang dalam instruksi tersebut. ”Kami terus melakukan percepatan mengatasi kemacetan sesuai instruksi itu,” kata Jokowi.

Turun tangan

Sementara itu, menurut pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, pemerintah seakan lupa dan abai bahwa sebenarnya sudah memiliki program 17 aksi atasi kemacetan Jakarta. ”Anehnya, yang muncul duluan justru kebijakan mobil murah. Mestinya program 17 aksi tersebut dipercepat dan difasilitasi dengan beragam kebijakan penunjang dan pendorong,” katanya.

Kini, nasi sudah jadi bubur. Agar tidak tambah runyam, pusat didesak segera mengeluarkan kebijakan yang mempermudah revitalisasi angkutan umum dan pembangunan angkutan massal.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, yang diperlukan sekarang adalah mempercepat program pembangunan angkutan umum dan massal di DKI. Upaya ini tidak akan berhasil jika tidak didukung pemerintah pusat, seperti masalah mematok rendah bunga kredit pengadaan armada angkutan umum baru.

Organda menilai, jika pajak masuk impor angkutan dibebaskan atau setidaknya dibuat serendah mungkin, tentu perusahaan angkutan akan berlomba berinvestasi. Di sisi lain, perlu ada kebijakan pengadaan suku cadang, termasuk oli dengan harga stabil dalam jangka waktu tertentu.

Hal yang sama juga disampaikan Barry Damanik, operator metromini. Peremajaan armada tidak bisa diserahkan hanya kepada operator lantaran harga armada baru terlalu tinggi.

Harga bus sedang dengan pendingin udara Rp 450 juta per unit. ”Sebagai sebuah investasi, harga ini masih tinggi bagi operator. Idealnya, harga berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta.

Dengan harga setinggi itu, operator sulit mengganti armada mereka dengan yang baru meskipun armada itu sudah tidak layak lagi. ”Kalau tidak ada bantuan dari Pemprov, peremajaan bus sulit dilakukan sehingga kualitas pelayanan juga akan turun. Padahal, kami ingin berpartisipasi mengubah wajah Jakarta dan membantu pengguna sepeda motor agar beralih memakai angkutan umum,” kata Barry.

Ketua Kopami Jaya Ramses Tobing menambahkan, 90 persen bus tidak layak operasi. Namun, operator tidak sanggup meremajakan kendaraan yang dimiliki. ”Kalau ada bantuan pemerintah, kami siap mengikuti aturan pemerintah,” katanya.

Sekretaris Dishub DKI Jakarta Drajad Adhyaksa mengatakan, 346 unit bus sedang sudah selesai tender dan akan datang tahun ini. Masih ada 14 unit yang akan ditender. Jika proses tender 14 unit ini lancar, pengadaan bus sedang tahun ini berjumlah 360 unit. ”Pengadaan bus tahun ini tidak bisa mencapai 1.000 unit karena berbagai hal, antara lain tidak adanya kesepakatan lelang bus,” katanya.

”Mekanismenya, bus tidak bisa diberikan ke perorangan atau operator begitu saja. Harus ada wadah, seperti BUMD atau kelompok, yang punya standar pelayanan tertentu untuk menggunakan bus yang dibeli dari APBD,” ujar Drajad. (ndy/nel/art)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Megapolitan
Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Megapolitan
Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com