Kompas.com - 20/09/2013, 07:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) dan Gubernur Bangkok Sukhumband Paribatra (tengah) melakukan pertemuan di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/20130. Mereka saling belajar penyelesaian permasalahan yang ada di masing-masing kotanya. Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) dan Gubernur Bangkok Sukhumband Paribatra (tengah) melakukan pertemuan di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/20130. Mereka saling belajar penyelesaian permasalahan yang ada di masing-masing kotanya.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Memulai adalah hal paling sulit dalam sebuah kebijakan. Kesulitan akan berlipat jika kebijakan itu mendapat tentangan dari masyarakat. Kondisi itulah yang dialami Gubernur Bangkok MR Sukhumbhand Paribatra saat kali pertama membangun sky train dan mass rapid transit.

"Kami mulai sky train sekitar 15 tahun lalu, sedangkan MRT sekitar 7 tahun lalu. Reaksi (masyarakat) memang tidak terlalu bagus," ujarnya di sela-sela Meeting of the Governors/Majors of the Capitals of ASEAN di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Waktu itu, tutur Paribatra, masyarakat menolak pembangunan sky train karena lahan yang digunakan untuk pembangunan fondasi adalah milik masyarakat. Adapun penolakan terhadap MRT, yang dibangun kemudian, adalah ketakutan menggusur sky train. Pemerintah kala itu pun melaksanakan sejumlah langkah untuk meyakinkan masyarakat.

"Memang masyarakat itu perlu waktu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru," lanjut Paribatra.

Tahun-tahun berjalan, dua moda transportasi itu menjadi angkutan paling sukses yang mengangkut ribuan penumpang setiap hari. Saban hari, ada 15 juta-17 juta penumpang yang bergerak di ibu kota Thailand. Dari jumlah itu, 40 persen ditampung MRT dan sky train. Sisanya menggunakan kendaraan pribadi.

Belum mengatasi macet

Meski telah membangun dua moda transportasi, Paribatra mengakui bahwa Bangkok belum bisa lepas dari masalah kemacetan. Sistem transportasi di Bangkok hanya menjangkau dalam kota, tidak menjangkau seluruh Bangkok dan daerah sekitar.

"Masalah terberat itu tidak adanya transportasi massal yang baik di sekitar Bangkok atau provinsi tetangga karena orang bekerja di Bangkok banyak tinggal di daerah sekitarnya. Kalau kita tidak punya transportasi yang mengakomodasi itu, masalah kemacetan pasti tetap ada," ujarnya.

Oleh sebab itu, tak ada jalan lain yang bisa dilakukannya untuk membangun fasilitas transportasi massal lain agar warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan begitu, permasalahan kemacetan pun dapat teratasi.

"Program kita sekarang dalam waktu 10 tahun, kami akan memiliki 400 kilometer railway. Dalam 20 tahun, semoga lebih dari itu," ujarnya yakin.

fondasiDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakek Wiyanto yang Tewas Dikeroyok Sedang Berjuang Urus Sengketa Tanah

Kakek Wiyanto yang Tewas Dikeroyok Sedang Berjuang Urus Sengketa Tanah

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Januari: Tambah 102 Kasus di Kota Tangerang, 831 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Nonton Bioskop di Jakarta selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Dipanggil BK Terkait Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Sudah Lama Saya Tunggu

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

Megapolitan
Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

Megapolitan
PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

Megapolitan
Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Megapolitan
Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Megapolitan
Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Megapolitan
Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Megapolitan
Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.