JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah perlu segera memberikan dukungan bagi pembangunan transportasi publik di Indonesia, bukan hanya insentif dalam pengembangan kendaraan pribadi seperti mobil hemat.

Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian insentif atau dana alokasi khusus demi pengembangan transportasi umum di daerah-daerah.

"Saatnya bagi Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan para kepala daerah berkumpul untuk menyamakan persepsi dalam membangun transportasi publik," kata ahli transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno ketika dihubungi, Jumat (20/9) malam.

Menurut Djoko, pertemuan seperti ini penting untuk menyelesaikan kendala minimnya perhatian banyak kepala daerah dan keterbatasan anggaran dalam membangun sarana transportasi publik yang memadai.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, ada kebijakan pemerintah untuk mendukung angkutan publik. Hidayat menyepakati hal itu dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

"Menteri Perhubungan kemarin mengajak diskusi untuk mengadakan bus angkutan umum yang bisa didapat relatif murah dengan insentif tertentu, khusus untuk komersial. Termasuk juga dalam hal ini adalah keringanan dalam pengadaan suku cadang," kata Hidayat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menuturkan, pihaknya akan mencari waktu untuk memastikan dukungan kebijakan bagi angkutan publik ini dengan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Kebijakan itu diharapkan bisa membantu penyediaan angkutan massal yang murah sehingga meringankan beban masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Pekalongan, Jawa Tengah, menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi basis produksi industri otomotif, termasuk dalam produksi mobil murah. Apabila basis otomotif di Tanah Air berkembang, industri komponen kendaraan juga akan berkembang.

Menurut Hatta, ukuran keberhasilan mobil murah adalah Indonesia bisa menjadi basis produksi untuk pasar di Asia. Selain itu, penggunaan komponen lokal juga harus terus ditingkatkan serta subsidi dan efek rumah kaca harus mampu dikurangi .