Kompas.com - 24/09/2013, 22:54 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun 2015 mendatang. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih fokus untuk persiapan tender pengadaan alat penunjangnya.

"Awal tender selesai di tahun 2014, pemasangan alat, dan 2015 baru bisa jalan kebijakannya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Rencananya, rute Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) akan diprioritaskan untuk jalan berbayar tersebut.

Penerapan ERP rencananya akan dibagi menjadi tiga area. Area I meliputi Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan.

Area II meliputi, Dukuh Atas–Manggarai–Matraman–Gunung Sahari serta Jatinegara–Kampung Melayu-Casablanca–Jalan Satrio-Tanah Abang. Lalu, Area III meliputi Grogol–Roxi-Harmoni, Tomang–Harmoni–Pasar Baru, Cempaka Putih–Senen–Gambir, Cawang–Pluit–Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok, dan Sunter–Kemayoran.

Selain itu, Basuki juga akan membicarakan lebih lanjut kepada pihak kepolisian untuk membuat konsep realisasi penerapan ERP dan membuat warga untuk lebih tertarik menggunakan Transjakarta daripada melintasi jalan berbayar.

Ia juga akan meminta kepolisian untuk lebih ketat mengawasi kendaraan pribadi yang menerobos masuk ke jalur Transjakarta. "Kalau masuk jalur Transjakarta, kita pikirkan mungkin kita akan tolak STNK mereka atau cabut pentil lagi," ujar Basuki.

Pengerjaan jalan berbayar memakai kartu elektronik ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga, baik swasta maupun perusahaan daerah. Sistem kerja sama itu, kata dia, adalah dengan sistem bagi hasil.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan sudah ada dua bank yang tertarik dengan program ERP, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Sistem investasi melalui model bussines to bussines (B to B) itu pun telah mendapat restu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem bagi hasilnya bisa 1,5 hingga 2 persen dari pendapatan. Untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan mengantisipasi datangnya low cost green car (LCGC), Basuki berwacana untuk menerapkan tarif jalan berbayar mencapai Rp 100 ribu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Megapolitan
Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Megapolitan
Sah! APBD Kota Tangerang Tahun 2023 Sebesar Rp 5,1 Triliun

Sah! APBD Kota Tangerang Tahun 2023 Sebesar Rp 5,1 Triliun

Megapolitan
Motor Tukang Servis AC di Jakbar Dibawa Kabur Maling, Korban Baru 2 Hari Buka Toko

Motor Tukang Servis AC di Jakbar Dibawa Kabur Maling, Korban Baru 2 Hari Buka Toko

Megapolitan
Fraksi PKS: Warga Kampung Bayam Sudah Terima Kompensasi, Seharusnya Ikut Aturan Soal Tarif Rusun

Fraksi PKS: Warga Kampung Bayam Sudah Terima Kompensasi, Seharusnya Ikut Aturan Soal Tarif Rusun

Megapolitan
Pemkot Depok Izinkan Siswa Gunakan Bangunan SDN Pondok Cina 1, tetapi Hanya untuk UAS

Pemkot Depok Izinkan Siswa Gunakan Bangunan SDN Pondok Cina 1, tetapi Hanya untuk UAS

Megapolitan
Penggerebekan Kampung Bahari Diwarnai Bunyi Petasan saat Polisi Datang

Penggerebekan Kampung Bahari Diwarnai Bunyi Petasan saat Polisi Datang

Megapolitan
Jenguk Tukang Kayu yang Jadi Korban Begal, Kapolres Bekasi Janjikan Segera Tangkap Pelaku

Jenguk Tukang Kayu yang Jadi Korban Begal, Kapolres Bekasi Janjikan Segera Tangkap Pelaku

Megapolitan
Saat Kenaikan UMP DKI 2023 Tak Puaskan Buruh, Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran Direncanakan

Saat Kenaikan UMP DKI 2023 Tak Puaskan Buruh, Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran Direncanakan

Megapolitan
Gagal Terpilih meski Bagi-bagi Amplop, Calon Ketua LPM Bedahan Depok Minta Uangnya Dikembalikan

Gagal Terpilih meski Bagi-bagi Amplop, Calon Ketua LPM Bedahan Depok Minta Uangnya Dikembalikan

Megapolitan
Jalur Sepeda di Bendungan Hilir Masih Tak Steril Malam Ini, Tak Ada Petugas yang Menjaga

Jalur Sepeda di Bendungan Hilir Masih Tak Steril Malam Ini, Tak Ada Petugas yang Menjaga

Megapolitan
Marak Kendaraan Lepas Pelat Nomor untuk Hindari ETLE, Belum Ada yang Ditilang Manual di Jakbar

Marak Kendaraan Lepas Pelat Nomor untuk Hindari ETLE, Belum Ada yang Ditilang Manual di Jakbar

Megapolitan
Berharap Olahan Minyak Jelantah Tak Hanya Dinikmati Negara Lain, Tapi Juga Negeri Sendiri..

Berharap Olahan Minyak Jelantah Tak Hanya Dinikmati Negara Lain, Tapi Juga Negeri Sendiri..

Megapolitan
Grebek Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga dengan Batu hingga Petasan

Grebek Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga dengan Batu hingga Petasan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.