Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2015, ERP Diuji Pertama di Blok M-Kota

Kompas.com - 24/09/2013, 22:54 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun 2015 mendatang. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih fokus untuk persiapan tender pengadaan alat penunjangnya.

"Awal tender selesai di tahun 2014, pemasangan alat, dan 2015 baru bisa jalan kebijakannya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Rencananya, rute Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) akan diprioritaskan untuk jalan berbayar tersebut.

Penerapan ERP rencananya akan dibagi menjadi tiga area. Area I meliputi Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan.

Area II meliputi, Dukuh Atas–Manggarai–Matraman–Gunung Sahari serta Jatinegara–Kampung Melayu-Casablanca–Jalan Satrio-Tanah Abang. Lalu, Area III meliputi Grogol–Roxi-Harmoni, Tomang–Harmoni–Pasar Baru, Cempaka Putih–Senen–Gambir, Cawang–Pluit–Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok, dan Sunter–Kemayoran.

Selain itu, Basuki juga akan membicarakan lebih lanjut kepada pihak kepolisian untuk membuat konsep realisasi penerapan ERP dan membuat warga untuk lebih tertarik menggunakan Transjakarta daripada melintasi jalan berbayar.

Ia juga akan meminta kepolisian untuk lebih ketat mengawasi kendaraan pribadi yang menerobos masuk ke jalur Transjakarta. "Kalau masuk jalur Transjakarta, kita pikirkan mungkin kita akan tolak STNK mereka atau cabut pentil lagi," ujar Basuki.

Pengerjaan jalan berbayar memakai kartu elektronik ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga, baik swasta maupun perusahaan daerah. Sistem kerja sama itu, kata dia, adalah dengan sistem bagi hasil.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan sudah ada dua bank yang tertarik dengan program ERP, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Sistem investasi melalui model bussines to bussines (B to B) itu pun telah mendapat restu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem bagi hasilnya bisa 1,5 hingga 2 persen dari pendapatan. Untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan mengantisipasi datangnya low cost green car (LCGC), Basuki berwacana untuk menerapkan tarif jalan berbayar mencapai Rp 100 ribu.

Tarif ERP hingga mencapai Rp 100 ribu tersebut lebih tinggi dari hasil kajian yang pernah dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dishub DKI beberapa waktu lalu pernah mengusulkan tarif ERP sebesar Rp 6.579 hingga Rp 21.072.

Melihat upaya Pemprov DKI untuk menerapkan ERP, apakah berarti DKI gagal menerapkan sistem ganjil genap?

Menurut Basuki, semua keputusan dikembalikan kembali kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Bisa ganjil genap dulu malahan kalau busnya sudah datang. Tergantung Pak Gubernur," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bangunan Toko 'Saudara Frame' yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Bangunan Toko "Saudara Frame" yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Megapolitan
Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Megapolitan
Cerita 'Horor' Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta 'Resign'

Cerita "Horor" Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta "Resign"

Megapolitan
Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Megapolitan
MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Satpam dan 'Office Boy' dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Polisi Periksa Satpam dan "Office Boy" dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Megapolitan
Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Megapolitan
4 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

4 Korban Kebakaran "Saudara Frame" yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

Megapolitan
4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Megapolitan
Maling Motor di Tanah Abang Ditangkap Warga, Sempat Sembunyi di Kandang Ayam

Maling Motor di Tanah Abang Ditangkap Warga, Sempat Sembunyi di Kandang Ayam

Megapolitan
Kondisi Jasad Perempuan di Pulau Pari Sudah Membusuk, Ada Luka di Dada dan Leher

Kondisi Jasad Perempuan di Pulau Pari Sudah Membusuk, Ada Luka di Dada dan Leher

Megapolitan
Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar

Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar

Megapolitan
Motor Adu Banteng dengan Pembalap Liar di Bekasi, Seorang Perempuan Tewas di Tempat

Motor Adu Banteng dengan Pembalap Liar di Bekasi, Seorang Perempuan Tewas di Tempat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com