Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2013, 22:54 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun 2015 mendatang. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih fokus untuk persiapan tender pengadaan alat penunjangnya.

"Awal tender selesai di tahun 2014, pemasangan alat, dan 2015 baru bisa jalan kebijakannya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Rencananya, rute Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) akan diprioritaskan untuk jalan berbayar tersebut.

Penerapan ERP rencananya akan dibagi menjadi tiga area. Area I meliputi Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan.

Area II meliputi, Dukuh Atas–Manggarai–Matraman–Gunung Sahari serta Jatinegara–Kampung Melayu-Casablanca–Jalan Satrio-Tanah Abang. Lalu, Area III meliputi Grogol–Roxi-Harmoni, Tomang–Harmoni–Pasar Baru, Cempaka Putih–Senen–Gambir, Cawang–Pluit–Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok, dan Sunter–Kemayoran.

Selain itu, Basuki juga akan membicarakan lebih lanjut kepada pihak kepolisian untuk membuat konsep realisasi penerapan ERP dan membuat warga untuk lebih tertarik menggunakan Transjakarta daripada melintasi jalan berbayar.

Ia juga akan meminta kepolisian untuk lebih ketat mengawasi kendaraan pribadi yang menerobos masuk ke jalur Transjakarta. "Kalau masuk jalur Transjakarta, kita pikirkan mungkin kita akan tolak STNK mereka atau cabut pentil lagi," ujar Basuki.

Pengerjaan jalan berbayar memakai kartu elektronik ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga, baik swasta maupun perusahaan daerah. Sistem kerja sama itu, kata dia, adalah dengan sistem bagi hasil.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan sudah ada dua bank yang tertarik dengan program ERP, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Sistem investasi melalui model bussines to bussines (B to B) itu pun telah mendapat restu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem bagi hasilnya bisa 1,5 hingga 2 persen dari pendapatan. Untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan mengantisipasi datangnya low cost green car (LCGC), Basuki berwacana untuk menerapkan tarif jalan berbayar mencapai Rp 100 ribu.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Megapolitan
Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Megapolitan
Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Megapolitan
Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Megapolitan
Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Megapolitan
Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Megapolitan
Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Megapolitan
Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Megapolitan
Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Megapolitan
Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Megapolitan
Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Megapolitan
Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Megapolitan
Bripka Madih Sambangi Polda Metro Jaya, Klarifikasi Kasus Penyerobotan Tanah

Bripka Madih Sambangi Polda Metro Jaya, Klarifikasi Kasus Penyerobotan Tanah

Megapolitan
Mahasiswa UI Hasya Tewas Dilindas, Pakar Hukum Sebut Peluang AKBP (Purn) Eko Jadi Tersangka Sangat Besar

Mahasiswa UI Hasya Tewas Dilindas, Pakar Hukum Sebut Peluang AKBP (Purn) Eko Jadi Tersangka Sangat Besar

Megapolitan
Ada Pawai Cap Go Meh, 7 Ruas Jalan di Kota Bekasi Ditutup Siang Ini

Ada Pawai Cap Go Meh, 7 Ruas Jalan di Kota Bekasi Ditutup Siang Ini

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.