2015, ERP Diuji Pertama di Blok M-Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun 2015 mendatang. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih fokus untuk persiapan tender pengadaan alat penunjangnya.

"Awal tender selesai di tahun 2014, pemasangan alat, dan 2015 baru bisa jalan kebijakannya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Rencananya, rute Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) akan diprioritaskan untuk jalan berbayar tersebut.

Penerapan ERP rencananya akan dibagi menjadi tiga area. Area I meliputi Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan.

Area II meliputi, Dukuh Atas–Manggarai–Matraman–Gunung Sahari serta Jatinegara–Kampung Melayu-Casablanca–Jalan Satrio-Tanah Abang. Lalu, Area III meliputi Grogol–Roxi-Harmoni, Tomang–Harmoni–Pasar Baru, Cempaka Putih–Senen–Gambir, Cawang–Pluit–Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok, dan Sunter–Kemayoran.

Selain itu, Basuki juga akan membicarakan lebih lanjut kepada pihak kepolisian untuk membuat konsep realisasi penerapan ERP dan membuat warga untuk lebih tertarik menggunakan Transjakarta daripada melintasi jalan berbayar.

Ia juga akan meminta kepolisian untuk lebih ketat mengawasi kendaraan pribadi yang menerobos masuk ke jalur Transjakarta. "Kalau masuk jalur Transjakarta, kita pikirkan mungkin kita akan tolak STNK mereka atau cabut pentil lagi," ujar Basuki.

Pengerjaan jalan berbayar memakai kartu elektronik ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga, baik swasta maupun perusahaan daerah. Sistem kerja sama itu, kata dia, adalah dengan sistem bagi hasil.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan sudah ada dua bank yang tertarik dengan program ERP, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Sistem investasi melalui model bussines to bussines (B to B) itu pun telah mendapat restu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem bagi hasilnya bisa 1,5 hingga 2 persen dari pendapatan. Untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan mengantisipasi datangnya low cost green car (LCGC), Basuki berwacana untuk menerapkan tarif jalan berbayar mencapai Rp 100 ribu.

Tarif ERP hingga mencapai Rp 100 ribu tersebut lebih tinggi dari hasil kajian yang pernah dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dishub DKI beberapa waktu lalu pernah mengusulkan tarif ERP sebesar Rp 6.579 hingga Rp 21.072.

Melihat upaya Pemprov DKI untuk menerapkan ERP, apakah berarti DKI gagal menerapkan sistem ganjil genap?

Menurut Basuki, semua keputusan dikembalikan kembali kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Bisa ganjil genap dulu malahan kalau busnya sudah datang. Tergantung Pak Gubernur," ujar dia.