Jika Ortu Tak Mempan, Jokowi Minta Satpol PP Awasi Jam Belajar

Kompas.com - 25/09/2013, 14:17 WIB
Menteri Agama Suryadharma Ali dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Fabian Januarius KuwadoMenteri Agama Suryadharma Ali dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan Satuan Polisi Pamong Praja tetap berperan dalam pengawasan jam wajib belajar anak di Jakarta. Namun, penurunan Satpol PP adalah pilihan terakhir jika pengawasan yang dilakukan orangtua, RT, dan RW dianggap gagal.

"Satpol PP itu cara terakhir, jika orangtua, RT, RW enggak bisa mengawasi. Tetap kita libatkan," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Jokowi pun berharap perangkat RT, RW, serta keluarga dapat melaksanakan fungsi tanggung jawab kepada anak di lingkungannya, demi kebaikan pendidikan anak itu sendiri. Dengan demikian, tak perlu memerlukan kehadiran petugas Satpol PP.

Rencananya, penerapan jam wajib belajar akan diujicobakan di 10 RT di tiap wilayah Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto memastikan salah satu lokasi uji coba adalah rumah susun karena pengawasannya lebih mudah.

"Setiap wilayah ada dua RT sebagai tempat uji coba. Oktober nanti akan dimulai," ucap Jokowi.

Pemberlakuan jam malam bagi anak mencuat setelah kasus kecelakaan di Tol Jagorawi, beberapa waktu lalu. AQJ atau Dul (13), putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty, mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi pada tengah malam yang mengakibatkan kecelakaan dan menewaskan tujuh orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Megapolitan
IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

Megapolitan
RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

Megapolitan
Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Megapolitan
Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Megapolitan
Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Megapolitan
50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Megapolitan
18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

Megapolitan
UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Megapolitan
Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Megapolitan
Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X