Kompas.com - 26/09/2013, 09:29 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui jalan berbayar elektronik (ERP) bisa dipercepat. Percepatan dilakukan dengan mencukupi kebutuhan angkutan massal, menyiapkan regulasinya, dan menyosialisasikannya kepada masyarakat. Butuh kerja keras dan dukungan pemangku kepentingan guna mewujudkan rencana itu.

"Landasan hukum dari pemerintah pusat sudah ada sejak akhir 2012. Aturan ini yang sebelumnya menjadi alasan molornya penerapan ERP di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI perlu segera menyiapkan perda yang mengatur hal itu," kata Direktur Eksekutif Institute for Transportation and Development Policy Yoga Adiwinarto, Rabu (25/9), di Jakarta.

Landasan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain mengatur retribusi, ketentuan ini juga mengatur kriteria jalan yang bisa menjadi tempat pemberlakuan ERP. "Di kawasan pusat kota, banyak jalan yang memenuhi syarat diberlakukannya ERP," kata Yoga.

Namun, sebelum penerapan ERP, menurut Yoga, sebaiknya Pemprov DKI memperbaiki sistem angkutan umum. Tidak hanya mengganti armada yang sudah tidak laik jalan, tetapi juga memenuhi kekurangan akan bus. Sebab, mobilitas angkutan pribadi ditekan. Paling tidak Jakarta masih membutuhkan 10.000 angkutan umum baru.

Sejak rencana ini muncul tahun 2007, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah langkah. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, saat ini kajian tentang legalitas ERP sedang dirampungkan. Legalitas ini menyangkut sistem pembayaran, pengelolaan keuangan, dan bentuk lembaga pengelola.

"Konsepnya, uang dari ERP akan dikembalikan untuk kepentingan transportasi. Dana yang masuk dari ERP cepat dikelola, tetapi juga bisa cepat digunakan," katanya.

Matangkan konsep

Salah satu skenario awal, ERP akan diberlakukan dari Blok M ke Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto-Senayan, dan Jalan HR Rasuna Said-Tendean. Adapun tarifnya Rp 6.579 sampai Rp 21.072 per kendaraan. Namun, menurut Pristono, konsep ini sedang diperbaiki dan dimatangkan kembali.

"Desain konsep juga masih mengkaji program serupa yang sudah diterapkan di Singapura, London, dan Stockholm. Akan kami lihat konsep mana yang lebih cocok diterapkan atau perlu digabungkan semua konsep itu," katanya.

Gubernur Joko Widodo mengatakan, saat ini ERP belum bisa diterapkan dalam waktu dekat karena transportasi massal belum siap. Selain itu, Pemprov DKI juga sedang menunggu formula hukum yang tepat. "Ini perlu waktu," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemkot Depok Ngotot Tambah  'Barcode' Pohon meski Dianggap Warga Tak Efektif...

Saat Pemkot Depok Ngotot Tambah "Barcode" Pohon meski Dianggap Warga Tak Efektif...

Megapolitan
Keroyok Sopir Truk Tanah di Tangerang, 4 Pengamen Ditangkap Polisi

Keroyok Sopir Truk Tanah di Tangerang, 4 Pengamen Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kesiapan Terminal Kalideres Hadapi Lonjakan Penumpang Jelang Natal dan Tahun Baru

Kesiapan Terminal Kalideres Hadapi Lonjakan Penumpang Jelang Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Dishub DKI Bantah Biarkan Parkir Liar Marak di Jakarta

Dishub DKI Bantah Biarkan Parkir Liar Marak di Jakarta

Megapolitan
Copot Pelat Nomor Kendaraan hingga Balap Liar Bakal Ditilang Manual

Copot Pelat Nomor Kendaraan hingga Balap Liar Bakal Ditilang Manual

Megapolitan
Pemkot Jakarta Utara Cari Solusi Atasi Kebocoran Tanggul Muara Baru

Pemkot Jakarta Utara Cari Solusi Atasi Kebocoran Tanggul Muara Baru

Megapolitan
Intip Keseharian Soleh, Kucing 'Pegawai' Kantor Pajak Serpong yang Jadi Primadona

Intip Keseharian Soleh, Kucing "Pegawai" Kantor Pajak Serpong yang Jadi Primadona

Megapolitan
Fakta Baru Balita Tewas Dianiaya Pacar Ibunya: Diinjak, Kepala Terbentur 3 Kali hingga Tengkorak Retak

Fakta Baru Balita Tewas Dianiaya Pacar Ibunya: Diinjak, Kepala Terbentur 3 Kali hingga Tengkorak Retak

Megapolitan
15 Titik Ruas Jalan Pulau Panggang Rusak Terkikis Air Hujan dan Dilintasi Kendaraan

15 Titik Ruas Jalan Pulau Panggang Rusak Terkikis Air Hujan dan Dilintasi Kendaraan

Megapolitan
Detik-detik Penangkapan Ibu yang Buang Bayi di Terminal Pulogebang, Naik Bus AKAP dengan Baju Berlumuran Darah

Detik-detik Penangkapan Ibu yang Buang Bayi di Terminal Pulogebang, Naik Bus AKAP dengan Baju Berlumuran Darah

Megapolitan
Tumbangnya Kejayaan Satu Per Satu Mal di Jakarta, dari Mal Blok M hingga Plaza Semanggi

Tumbangnya Kejayaan Satu Per Satu Mal di Jakarta, dari Mal Blok M hingga Plaza Semanggi

Megapolitan
ART di Jagakarsa Ditangkap karena Curi Emas Majikan 100 Gram

ART di Jagakarsa Ditangkap karena Curi Emas Majikan 100 Gram

Megapolitan
Sempat Berjaya, Sederet Mal Berikut Makin Sepi Pengunjung…

Sempat Berjaya, Sederet Mal Berikut Makin Sepi Pengunjung…

Megapolitan
Ibu yang Diduga Buang Bayi di Terminal Pulogebang Sempat Kabur Naik Bus AKAP, Pakaian Masih Berlumuran Darah

Ibu yang Diduga Buang Bayi di Terminal Pulogebang Sempat Kabur Naik Bus AKAP, Pakaian Masih Berlumuran Darah

Megapolitan
Wali Kota Idris Sebut Pengelolaan Limbah di Depok Terbaik Kedua Setelah Bali

Wali Kota Idris Sebut Pengelolaan Limbah di Depok Terbaik Kedua Setelah Bali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.