Kompas.com - 26/09/2013, 09:29 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui jalan berbayar elektronik (ERP) bisa dipercepat. Percepatan dilakukan dengan mencukupi kebutuhan angkutan massal, menyiapkan regulasinya, dan menyosialisasikannya kepada masyarakat. Butuh kerja keras dan dukungan pemangku kepentingan guna mewujudkan rencana itu.

"Landasan hukum dari pemerintah pusat sudah ada sejak akhir 2012. Aturan ini yang sebelumnya menjadi alasan molornya penerapan ERP di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI perlu segera menyiapkan perda yang mengatur hal itu," kata Direktur Eksekutif Institute for Transportation and Development Policy Yoga Adiwinarto, Rabu (25/9), di Jakarta.

Landasan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain mengatur retribusi, ketentuan ini juga mengatur kriteria jalan yang bisa menjadi tempat pemberlakuan ERP. "Di kawasan pusat kota, banyak jalan yang memenuhi syarat diberlakukannya ERP," kata Yoga.

Namun, sebelum penerapan ERP, menurut Yoga, sebaiknya Pemprov DKI memperbaiki sistem angkutan umum. Tidak hanya mengganti armada yang sudah tidak laik jalan, tetapi juga memenuhi kekurangan akan bus. Sebab, mobilitas angkutan pribadi ditekan. Paling tidak Jakarta masih membutuhkan 10.000 angkutan umum baru.

Sejak rencana ini muncul tahun 2007, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah langkah. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, saat ini kajian tentang legalitas ERP sedang dirampungkan. Legalitas ini menyangkut sistem pembayaran, pengelolaan keuangan, dan bentuk lembaga pengelola.

"Konsepnya, uang dari ERP akan dikembalikan untuk kepentingan transportasi. Dana yang masuk dari ERP cepat dikelola, tetapi juga bisa cepat digunakan," katanya.

Matangkan konsep

Salah satu skenario awal, ERP akan diberlakukan dari Blok M ke Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto-Senayan, dan Jalan HR Rasuna Said-Tendean. Adapun tarifnya Rp 6.579 sampai Rp 21.072 per kendaraan. Namun, menurut Pristono, konsep ini sedang diperbaiki dan dimatangkan kembali.

"Desain konsep juga masih mengkaji program serupa yang sudah diterapkan di Singapura, London, dan Stockholm. Akan kami lihat konsep mana yang lebih cocok diterapkan atau perlu digabungkan semua konsep itu," katanya.

Gubernur Joko Widodo mengatakan, saat ini ERP belum bisa diterapkan dalam waktu dekat karena transportasi massal belum siap. Selain itu, Pemprov DKI juga sedang menunggu formula hukum yang tepat. "Ini perlu waktu," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDN Pondok Cina 1 Harus Kosongkan Usai Ujian, Wali Kota Depok: Sudah Kesepakatan Forkopimda

SDN Pondok Cina 1 Harus Kosongkan Usai Ujian, Wali Kota Depok: Sudah Kesepakatan Forkopimda

Megapolitan
Heru Budi Temui Imam Besar Masjid Istiqlal: Sowan untuk Tingkatkan Sinergi

Heru Budi Temui Imam Besar Masjid Istiqlal: Sowan untuk Tingkatkan Sinergi

Megapolitan
Fraksi PKS Nilai Jabatan Sekda Sebaiknya Diisi ASN Pemprov DKI

Fraksi PKS Nilai Jabatan Sekda Sebaiknya Diisi ASN Pemprov DKI

Megapolitan
Rumah 4 Lantai di Kembangan Terbakar

Rumah 4 Lantai di Kembangan Terbakar

Megapolitan
Satu Pegawai Terluka dalam Kebakaran di Gedung Kemenkumham

Satu Pegawai Terluka dalam Kebakaran di Gedung Kemenkumham

Megapolitan
Tidak Ada Dokumen Penting yang Terbakar dalam Gedung Kemenkumham

Tidak Ada Dokumen Penting yang Terbakar dalam Gedung Kemenkumham

Megapolitan
Pemkot Depok Diminta Segera Perbaiki Turap yang Longsor di Cilodong

Pemkot Depok Diminta Segera Perbaiki Turap yang Longsor di Cilodong

Megapolitan
Kebakaran Gedung Kemenkumham, 20 WNA Tahanan Imigrasi Dipindahkan ke Rutan Imigrasi Kalideres

Kebakaran Gedung Kemenkumham, 20 WNA Tahanan Imigrasi Dipindahkan ke Rutan Imigrasi Kalideres

Megapolitan
Menteri Yasonna Tak Ada di Kantor Saat Gedung Kemenkumham Terbakar

Menteri Yasonna Tak Ada di Kantor Saat Gedung Kemenkumham Terbakar

Megapolitan
Harga Daging Sapi dan Ayam di Pasar Nangka Bungur Kemayoran Masih Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Harga Daging Sapi dan Ayam di Pasar Nangka Bungur Kemayoran Masih Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Pegawai Kemenkumham Dipulangkan Lebih Cepat Imbas Kebakaran Gedung

Pegawai Kemenkumham Dipulangkan Lebih Cepat Imbas Kebakaran Gedung

Megapolitan
PKS DPRD DKI Minta Sekda Terpilih Lebih Lincah Bekerja

PKS DPRD DKI Minta Sekda Terpilih Lebih Lincah Bekerja

Megapolitan
Perampok Alfamart di Sunter Sekap Kasir, Mulut dan Tangan Korban Dilakban

Perampok Alfamart di Sunter Sekap Kasir, Mulut dan Tangan Korban Dilakban

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Dua Kali Dicabuli Kenalan Orangtuanya di Hotel Kawasan Tambora

Bocah 11 Tahun Dua Kali Dicabuli Kenalan Orangtuanya di Hotel Kawasan Tambora

Megapolitan
Cerita Pemilik Turap Longsor di Cilodong Depok, Bengkelnya Ikut Rusak

Cerita Pemilik Turap Longsor di Cilodong Depok, Bengkelnya Ikut Rusak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.