Kompas.com - 26/09/2013, 15:36 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana program jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk melintas di jalan-jalan protokol, seperti Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin, mendapat dukungan positif. Hanya saja, infrastruktur dan angkutan massal juga diperbaiki.

Ahmad (28), salah seorang pengendara mobil yang bekerja di kawasan perkantoran di Jalan Sudirman, mengaku setuju apabila pemerintah menerapkan sistem ERP asal mekanismenya sesuai aturan. Tidak hanya itu, pemerintah juga jangan berhenti pada peraturan yang hanya diterapkan kepada pengguna mobil.

"Saya setuju diberlakukannya program ERP, jadi kalau mau masuk kawasan ERP, dikenai biaya. Namun, pemerintah jangan cuma merangin orang yang punya mobil terus, tetapi pajak orang yang punya mobil tidak dikembalikan lagi buat infrastruktur," ujar Ahmad saat ditemui Kompas.com, Kamis (26/9/2013).

Tidak hanya itu, ia mengingatkan bahwa setiap pemilik kendaraan bermobil atau bermotor selalu memberikan kewajibannya untuk membayar pajak. Sementara pada kenyataannya, insfrastruktur masih belum memadai di Ibu Kota.

"Sekarang aja jalan enggak nambah-nambah, transportasi publik juga tidak beres, ya mana mau orang beralih ke angkot ataupun bus walaupun sudah diberlakukan sistem ERP," kata pria asal Bekasi ini.

Ia mengatakan, Jakarta seharusnya bisa mencontoh sistem transportasi di Bangkok, yaitu sistem skytrain yang bergerak di atas rel melintas udara kota, dan mass rapid transport (MRT), yaitu sistem jalur kereta api bawah tanah.

"Intinya, pemerintah jangan terus bangun jalan raya, tapi benerin transportasi publik, seperti MRT, masa kalah sama Bangkok," kata Ahmad.

Budi (30), pengendara mobil yang sering melewati kawasan Thamrin, menuturkan hal yang sama mengenai sistem ERP yang akan diberlakukan awal tahun 2014. "Saya setuju aja, kalau itu bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Jadi yang lewat kawasan itu harus bayar pajak istilahnya," kata Budi.

Sistem jalan berbayar (ERP) bagi pengguna kendaraan bermotor akan diberlakukan mulai tahun 2014. Setiap melintasi ruas jalan yag diberlakukan ERP harus membayar sesuai dengan ketentuan, paling mahal sebesar Rp 21.072.

Nantinya, akan ada teknologi pemindai kendaraan di ruas jalan tertentu. Gunanya untuk mengidentifikasi kendaraan yang melintas melalui jalan tersebut. Selain itu, petugas Dishub juga akan menempel kendaraan dengan cip bersaldo khusus yang telah sinkron dengan alat pemindai ERP. Jika kendaraan melewati alat pemindai ERP, otomatis saldo berkurang. Jadi kendaraan tidak perlu berhenti membayar seperti layaknya di jalan tol.

Penerapan ERP, menurut rencana, akan dibagi menjadi tiga area. Area I itu meliputi Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M, serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan.

Sementara Area II meliputi Dukuh Atas–Manggarai–Matraman–Gunung Sahari serta Jatinegara–Kampung Melayu-Casablanca–Jalan Satrio-Tanah Abang. Adapun Area III meliputi Grogol–Roxi-Harmoni, Tomang–Harmoni–Pasar Baru, Cempaka Putih–Senen–Gambir, Cawang–Pluit–Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok, dan Sunter–Kemayoran. Lalu Jalan Sudirman-Thamrin yang akan menjadi percobaan sistem ERP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

Megapolitan
JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan 'Parkir'

Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

Megapolitan
Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Megapolitan
Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, 'Debt Collector' dan Bosnya Jadi Tersangka

Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, "Debt Collector" dan Bosnya Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Megapolitan
Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.