Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maksimalkan Teknologi, Minimalkan Jumlah Polisi

Kompas.com - 27/09/2013, 14:56 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, kota yang beradab adalah kota yang jumlah polisi lalu lintasnya sedikit. Untuk meminimkan jumlah polantas, tentunya harus memaksimalkan penggunaan teknologi di jalan raya.

Tigor membandingkan jumlah polantas yang ada di Jakarta dengan yang ada di kota Frankfurt, Jerman. Menurutnya, jumlah polantas yang ada di Jakarta mencapai ribuan orang.

"Kalau di Frankfurt cuma 250 orang. Mereka sudah menerapkan teknologi di jalan rayanya," kata Tigor saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2013).

Untuk itu, Tigor mengharapkan agar electronic registration and identification (ERI) segera diterapkan di Jakarta. Dengan adanya ERI, penerapan electronic road pricing (ERP) pun akan lebih mudah.

"ERI harus segera diterapkan karena ini sudah lama dibahas. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera merealisasikannya," harapnya.

ERI merupakan sistem yang berbentuk bank data kendaraan bermotor. Nantinya dengan penerapan sistem ini, akan ada sejenis alat berbentuk chip yang ditempelkan di kendaraan bermotor.

Kendaraan yang sudah dilengkapi chip akan dengan mudah dideteksi jika melakukan pelanggaran, baik jika terekam CCTV maupun terdeteksi oleh alat pemindai yang dipasang di lapangan. Dengan adanya ERI pula, tidak akan ada lagi penindakan hukum maupun pembayaran denda di jalan raya karena seluruhnya telah berbasis elektronik atau electronic law enforcement (ELE).

Sementara kaitannya dengan ERP, nantinya di dalam chip tersebut akan berisi saldo. Apabila chip melewati gerbang-gerbang elektronik di jalan-jalan yang diterapkannya ERP, maka gerbang elektronik akan otomaris memindai chip tersebut dan saldo akan otomatis berkurang.

Selain untuk jalan-jalan yang menerapkan ERP, sistem ERI juga sangat berguna apabila digunakan di jalan tol. Nantinya, ketika ada kendaraan yang hendak masuk gerbang tol, maka kendaraan tersebut tidak perlu berhenti lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com