Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Kenapa Tidak Suruh Pindahkan Pak SBY?

Kompas.com - 27/09/2013, 19:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penyataan keras Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menyebutkan kalau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebaiknya belajar konstitusi terlebih dahulu, mendapat respons dari sang menteri.

Gamawan, diakui Basuki, sempat mengirimkan pesan singkat (SMS) kepadanya. Salah satu isi pesannya memberi teguran atas ucapan Basuki. "Sudah ditegur kok, biasa saja. Tadi dia sudah SMS, intinya beliau mengatakan bahwa beliau mengerti konstitusi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Sayangnya, Basuki tidak menjelaskan secara detail isi perbincangan antara dirinya dan Gamawan. Yang pasti, kata dia, mereka berdua saling membalas SMS dan menjadi sebuah perbincangan yang panjang.

Menurut Basuki, ada perbedaan persepsi antara Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gamawan menganggap, adanya demo penolakan keberadaan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli akan menurunkan kinerja lurah tersebut.

Melihat itu, Basuki justru berpendapat kalau argumen Gamawan tidak tepat. Jangan sampai, seseorang tidak mendapat pembelaan hanya karena aksi unjuk rasa oleh sekelompok pihak. "Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY? Beliau kan sering didemo juga. Soalnya, saya khawatir nih kinerja Pak SBY juga turun. Kalau begitu, dia mesti diganti dong," ungkap Basuki.

Selain "menyindir" tentang demo ke Istana, Basuki juga menyinggung Jokowi yang setiap hari mendapatkan aksi unjuk rasa dari berbagai pihak. Misalnya saja dari buruh, sopir metromini, pedagang kaki lima (PKL), kusir andong, dan sebagainya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian mengeluarkan celetukannya. "Saya juga khawatir Pak Jokowi kinerjanya jadi turun karena didemo terus. Mungkin dia lebih cocok dipindahkan ke Merdeka Utara," canda Basuki lagi.

Merdeka Utara merupakan alamat Istana Negara atau tempat berkantor Presiden RI. Pasalnya, apabila pihak Istana didemo, maka tidak ada lagi pihak yang meminta pejabat itu untuk pindah ke jabatan lainnya.

Dalam hal ini, Basuki kembali menyindir Mendagri yang tidak bisa mengomentari Presiden karena Mendagri adalah anak buah Presiden.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga.

Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com