Kompas.com - 27/09/2013, 21:00 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang mengimbau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemindahan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Menurut dia, sebagai seorang menteri, semestinya Gamawan menegur para demonstran yang menolak Susan, bukan menegur Jokowi.

"Harusnya yang musti diomelin itu mereka yang demo dong, bukan Pak Gubernur. Tugas Mendagri kan itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Melalui pernyataan Mendagri itu, artinya Mendagri menginginkan seseorang dapat dipindah dari jabatannya hanya karena penolakan ataupun aksi unjuk rasa. Menurut Basuki, Mendagri khawatir kinerja aparat pemerintahan akan menurun karena ada penolakan warga. Namun, Basuki membuktikan kekhawatiran Mendagri terhadap kinerja Susan tidak terbukti hingga sekarang.

"Justru yang harus terjadi, pendemo-pendemo itu harus dididik supaya mengerti gitu loh. Enggak boleh mendemo orang cuma gara-gara beda agama," kata Basuki.

Basuki menyebutkan, apabila berpendapat bahwa sebaiknya Jokowi memindahkan Lurah Susan, maka berarti Mendagri sepakat dengan demonstran. Basuki berpendapat, sikap Mendagri itu terkesan menjadikan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai suatu pertimbangan menentukan sebuah jabatan.

Sebelumnya, Gamawan meminta Jokowi mengevaluasi penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

"Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah, ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013) lalu.

Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Hal itu dikarenakan tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan bukan merupakan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Megapolitan
Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang, PKL Diminta Rp 5.000 Tiap Malam Minggu

Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang, PKL Diminta Rp 5.000 Tiap Malam Minggu

Megapolitan
Dinkes DKI Imbau Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tak Perlu ke Rumah Sakit

Dinkes DKI Imbau Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tak Perlu ke Rumah Sakit

Megapolitan
Anies Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Atasi Kemacetan Jakarta

Anies Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Atasi Kemacetan Jakarta

Megapolitan
International Youth Championship di JIS Akan Digelar Tanpa Penonton

International Youth Championship di JIS Akan Digelar Tanpa Penonton

Megapolitan
Jakpro Pastikan International Youth Championship Digelar 5 Februari 2022

Jakpro Pastikan International Youth Championship Digelar 5 Februari 2022

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Polri Melonjak 45 Persen dalam Sepekan Terakhir

Pasien Covid-19 di RS Polri Melonjak 45 Persen dalam Sepekan Terakhir

Megapolitan
Lanjutan Kasus Pencemaran Nama Baik Anak Ahok, Ayu Thalia Tidak Ditahan Usai 5 Jam Pemeriksaan

Lanjutan Kasus Pencemaran Nama Baik Anak Ahok, Ayu Thalia Tidak Ditahan Usai 5 Jam Pemeriksaan

Megapolitan
Muatan Tanah dari Truk Tumpah di Simpang Cengkareng, Petugas Bersihkan hingga 2,5 Jam

Muatan Tanah dari Truk Tumpah di Simpang Cengkareng, Petugas Bersihkan hingga 2,5 Jam

Megapolitan
Pemuda di Jatiwaringin Tewas Disekap dengan Tali dan Lakban yang Dibeli Sendiri

Pemuda di Jatiwaringin Tewas Disekap dengan Tali dan Lakban yang Dibeli Sendiri

Megapolitan
7 Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran, Polisi Sebut Ikut-ikutan Anak SMP

7 Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran, Polisi Sebut Ikut-ikutan Anak SMP

Megapolitan
Penyebab Kematian Pemuda di Jatiwaringin Bekasi Terungkap, Aliran Napas Tertutup Saat Disekap

Penyebab Kematian Pemuda di Jatiwaringin Bekasi Terungkap, Aliran Napas Tertutup Saat Disekap

Megapolitan
Satu Siswanya Positif Covid-19, SMPN 4 Tangsel Ditutup Sementara

Satu Siswanya Positif Covid-19, SMPN 4 Tangsel Ditutup Sementara

Megapolitan
Demo Pengelola, Penjual Cilok yang Mengaku Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall Tuntut Haknya

Demo Pengelola, Penjual Cilok yang Mengaku Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall Tuntut Haknya

Megapolitan
Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.