Basuki: Mendagri Seharusnya Tegur Demonstran, Bukan Jokowi

Kompas.com - 27/09/2013, 21:00 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang mengimbau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemindahan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Menurut dia, sebagai seorang menteri, semestinya Gamawan menegur para demonstran yang menolak Susan, bukan menegur Jokowi.

"Harusnya yang musti diomelin itu mereka yang demo dong, bukan Pak Gubernur. Tugas Mendagri kan itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Melalui pernyataan Mendagri itu, artinya Mendagri menginginkan seseorang dapat dipindah dari jabatannya hanya karena penolakan ataupun aksi unjuk rasa. Menurut Basuki, Mendagri khawatir kinerja aparat pemerintahan akan menurun karena ada penolakan warga. Namun, Basuki membuktikan kekhawatiran Mendagri terhadap kinerja Susan tidak terbukti hingga sekarang.

"Justru yang harus terjadi, pendemo-pendemo itu harus dididik supaya mengerti gitu loh. Enggak boleh mendemo orang cuma gara-gara beda agama," kata Basuki.

Basuki menyebutkan, apabila berpendapat bahwa sebaiknya Jokowi memindahkan Lurah Susan, maka berarti Mendagri sepakat dengan demonstran. Basuki berpendapat, sikap Mendagri itu terkesan menjadikan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai suatu pertimbangan menentukan sebuah jabatan.

Sebelumnya, Gamawan meminta Jokowi mengevaluasi penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

"Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah, ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013) lalu.

Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Hal itu dikarenakan tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan bukan merupakan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X