Organda Pertanyakan Konsep Mobil Murah Ramah Lingkungan

Kompas.com - 29/09/2013, 16:51 WIB
Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena, dan Mantan Menteri Perhubungan, Jusman Syafi'I Jamal, dalam acara peluncuran buku KOMPAS.COM/RATIH WINANTI RAHAYUKetua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena, dan Mantan Menteri Perhubungan, Jusman Syafi'I Jamal, dalam acara peluncuran buku "Ayo Lawan Kemacetan" di Gramedia Pondok Indah Mall, Minggu (29/9/2013). Buku tersebut juga mengkritisi mengenai konsep mobil murah yang beredar di Indonesia saat ini.
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena mempertanyakan konsep mobil murah ramah lingkungan - "Low Cost Green Car" atau LCGC.

Menurut Eka, konsep LCGC yang ada di Indonesia saat ini masih belum sesuai. "Sebenarnya, LCGC baru bisa dikeluarkan kalau sistem transportasi umumnya sudah baik. Sedangkan, transportasi umum di Indonesia belum baik, tapi LCGC sudah dikeluarkan," kata Eka saat peluncuran buku "Ayo Lawan Kemacetan" di toko buku Gramedia, Mal Pondok Indah, Minggu (29/9/2013).

Eka menegaskan, konsep "green" pada mobil murah di Indonesia ini belum sesuai karena ukurannya yang kecil. Mobil murah atau LCGC itu seharusnya berukuran besar dan memuat banyak penumpang di dalamnya.

"Yang ada sekarang ini, apakah itu bener green? Green-nya itu di mana? Karena konsep green itu biasanya mobilnya gede dan memuat banyak orang. Jadinya bisa mengurangi jumlah kendaraan di jalanan," ujarnya.

Seperti yang diberitakan, produsen mobil di Indonesia berurut-urutan meluncurkan mobil murah dengan konsep LCGC tersebut. Konon, hal tersebut bertujuan untuk menjangkau kebutuhan warga pada tingkat ekonomi menengah.

Selain itu, LCGC diproduksi dengan tujuan untuk membantu Pemerintah dalam mengurangi polusi di jalan, karena mobil murah tersebut diproduksi dengan konsep ramah lingkungan.

Namun, peluncuran mobil murah tersebut mendapat penolakan dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Jokowi menganggap peluncuran mobil murah tersebut akan membuat Jakarta semakin macet.

Jokowi menganggap pemerintah tidak mendukung pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan massal. Namun,di sisi lain, Jokowi tidak bisa melarang masyarakat untuk membeli mobil murah tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Megapolitan
Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Megapolitan
Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Pick Up Terobos Lampu Merah

Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Pick Up Terobos Lampu Merah

Megapolitan
JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X