Kompas.com - 30/09/2013, 18:15 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi DEYTRI ROBEKKA ARITONANGMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai bahwa tanggapan berbagai pihak mengenai unsur menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Lurah Lenteng Agung berlebihan karena tidak mencermati pernyataannya dengan saksama.

"Kalau evaluasi menyinggung SARA, itu lebay (berlebihan). Saya bilang kalau Pemda (Pemprov DKI Jakarta) bisa evaluasi kebijakannya, bukan mengevaluasi lurahnya karena bagi Pemda perlu pencapaian hasil yang baik," kata Mendagri di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Dia menyayangkan berbagai komentar miring yang muncul karena salah tafsir, terutama tanggapan ketus Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya kecewa atas kepongahan (kesombongan) Ahok, yang dengan membaca berita keliru menyuruh saya belajar UUD. Saya 10 tahun jadi Bupati (Solok), lima tahun jadi Gubernur (Sumbar), dan empat tahun jadi Mendagri. Sementara dia (Ahok) hanya lebih sedikit satu tahun jadi Bupati di Belitung," keluhnya.

Mendagri menjelaskan bahwa jabatan lurah bisa diangkat melalui dua mekanisme, yaitu dipilih atau ditunjuk, sementara untuk kepala desa hanya melalui mekanisme pemilihan.

"Tidak ada yang salah dari Gubernur atau Pemda (Pemprov DKI Jakarta) karena penunjukan (Lurah Lenteng Agung) itu kewenangan Gubernur. Kalau terus-menerus didemo, Pemda bisa mengevaluasi kebijakannya, bukan lurahnya. Itulah yang sering terjadi, pendapat sumber ditafsirkan sendiri," ungkapnya.

Namun, dari penjelasan tersebut justru muncul berita Mendagri meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine.

Selain Wagub DKI Jakarta, Wakil Ketua DPD Laode Ida juga turut berkomentar dengan menyebut pernyataan Mendagri menyinggung SARA.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu akan menimbulkan kesan bahwa Mendagri anti-pluralisme, padahal itu bagian dari realita sosial budaya yang dijamin dalam konstitusi," kata Laode.

Menurut dia, jika Mendagri mau memberi masukan kepada Pemprov DKI Jakarta, maka ia bisa menugaskan aparatnya untuk mengevaluasi kebijakan Jokowi-Ahok terlebih dahulu.

"Mendagri juga bisa memberikan masukan langsung ke Jokowi," ujar Laode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Depok Akui Banyak Pengemudi Mobil Belum Tahu Penerapan Ganjil Genap di Margonda

Kadishub Depok Akui Banyak Pengemudi Mobil Belum Tahu Penerapan Ganjil Genap di Margonda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.