Jokowi: Rp 15 Miliar untuk Dharma Jaya Belum Tentu Dikeluarkan

"PMP (penambahan penyertaan modal) yang dianggarkan kan belum tentu dikeluarkan," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Jokowi menegaskan, penyerapan modal oleh PD Dharma Jaya tetap berada di tangannya. Jokowi pun masih berpikir kemungkinan menggabungkan modal dengan PD Pasar Jaya. Hal itu tergantung dari audit yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

"Jadi belum, kita masih memerlukan audit. (Keputusan modal diserap atau tidak) memerlukan rekomendasi dari mereka (BPKP)," ujar Jokowi.

"Kalau iya, ya nanti diteruskan (diserap). Kalau rekomendasinya tidak bagus, ya jangan. Yang penting kita sudah anggarkan," ucap Jokowi.

Sebelumnya, APBD Perubahan diputuskan melalui sidang paripurna pada Senin malam. APBD-P tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp 129,58 miliar, yakni dari Rp 49,9 triliun menjadi Rp 50,1 triliun.

Salah satu fokus penambahan APBD tersebut adalah modal bagi lima BUMD DKI, salah satunya PD Dharma Jaya, BUMD yang diwacanakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI akan ditutup. PD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian, sekaligus pemasaran daging.

BUMD yang dibentuk melalui Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1985 tanggal 15 Juni 1985 itu bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemprov DKI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya konsumen daging dan petani ternak. Berdasarkan profil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BUMD yang memiliki satu anak perusahaan itu tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah.

Oleh sebab itu, pada awal Agustus 2013 silam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melontarkan wacana untuk menutup BUMD PD Dharma Jaya. Tak hanya soal nihilnya kontribusi BUMD yang mengklaim menguasai 20 persen peredaran daging sapi di Jakarta itu, tindak korupsi juga diduga kuat terjadi di sana. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat menerima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 29 Juli 2013 lalu.

"Kita bicara sapi sama KPK. Ada permasalahan dalam suplai dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," kata Basuki.