Kompas.com - 01/10/2013, 13:30 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyuntikkan modal pada BUMD PD Dharma Jaya. Namun, diakuinya, besaran modal hanya sebatas anggaran dan belum tentu diserap oleh BUMD itu.

"PMP (penambahan penyertaan modal) yang dianggarkan kan belum tentu dikeluarkan," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Jokowi menegaskan, penyerapan modal oleh PD Dharma Jaya tetap berada di tangannya. Jokowi pun masih berpikir kemungkinan menggabungkan modal dengan PD Pasar Jaya. Hal itu tergantung dari audit yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

"Jadi belum, kita masih memerlukan audit. (Keputusan modal diserap atau tidak) memerlukan rekomendasi dari mereka (BPKP)," ujar Jokowi.

"Kalau iya, ya nanti diteruskan (diserap). Kalau rekomendasinya tidak bagus, ya jangan. Yang penting kita sudah anggarkan," ucap Jokowi.

Sebelumnya, APBD Perubahan diputuskan melalui sidang paripurna pada Senin malam. APBD-P tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp 129,58 miliar, yakni dari Rp 49,9 triliun menjadi Rp 50,1 triliun.

Salah satu fokus penambahan APBD tersebut adalah modal bagi lima BUMD DKI, salah satunya PD Dharma Jaya, BUMD yang diwacanakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI akan ditutup. PD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian, sekaligus pemasaran daging.

BUMD yang dibentuk melalui Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1985 tanggal 15 Juni 1985 itu bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemprov DKI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya konsumen daging dan petani ternak. Berdasarkan profil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BUMD yang memiliki satu anak perusahaan itu tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah.

Oleh sebab itu, pada awal Agustus 2013 silam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melontarkan wacana untuk menutup BUMD PD Dharma Jaya. Tak hanya soal nihilnya kontribusi BUMD yang mengklaim menguasai 20 persen peredaran daging sapi di Jakarta itu, tindak korupsi juga diduga kuat terjadi di sana. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat menerima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 29 Juli 2013 lalu.

"Kita bicara sapi sama KPK. Ada permasalahan dalam suplai dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Megapolitan
Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Megapolitan
Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Megapolitan
Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Megapolitan
Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Megapolitan
KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

Megapolitan
Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Megapolitan
Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Megapolitan
Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Megapolitan
Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Megapolitan
Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Megapolitan
TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.