Kompas.com - 02/10/2013, 13:32 WIB
Calon Wali Kota Tangerang Abdul Syukur bersama istri, Fajrah Hayati dan seorang anaknya, saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Sabtu (31/8/2013) Alsadad RudiCalon Wali Kota Tangerang Abdul Syukur bersama istri, Fajrah Hayati dan seorang anaknya, saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Sabtu (31/8/2013)
EditorLaksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com- Pemilihan Wali Kota Tangerang terancam iulang secara menyeluruh. Hal tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstiusi (MK) memutuskan adanya verifikasi dan tes ulang terhadap calon peserta pemilihan umum Kota Tangerang kemarin.

Dalam putusan sela, Selasa (1/10/2013), MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melakukan verifikasi ulang terhadap pasangan nomor urut satu Harry Mulya Zein-Iskandar dan tes kesehatan terhadap pasangan nomor urut empat Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin mengatakan, putusan sela tersebut mirip dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Morawali Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

"Ada sejumlah calon, kemudian pemenang keduanya menggugat KPU dengan alasan salah satu calon tidak memenuhi syarat kesehatan karena dianggap stres. Atas putusan MK, keluar putusan sela memerintahkan KPU Morowali melakukan PSU (pemilihan suara ulang) tanpa menyertakan pasangan tersebut," ujar Sahid kepada Warta Kota, Rabu (2/10/2013).

Terkait putusan sela pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang tersebut, pasangan pemenang Arief-Sachrudin kemungkinan bisa tetap lolos jika dalam verifikasi pendukung partai dan tes kesehatan tidak ada masalah. Namun, kata Sahid, bila ditemukan dua pasangan calon tersebut memang bermasalah, maka pilkada harus diulang. "Proses pemilukada tidak demokratis karena menyertakan orang tidak memenuhi syarat," ujar Sahid.

MK memerintahkan KPU Banten melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap pasangan calon nomor urut satu, Harry Mulya Zein-Iskandar, serta memeriksa kesehatan pasangan calon nomor urut empat, Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto. MK menyatakan KPU Banten telah mengabaikan syarat dukungan partai politik terhadap pasangan calon Ahmad-Gatot karena ternyata pasangan calon nomor urut empat itu ditetapkan diusulkan oleh Partai Hanura. Sebelumnya, Partai Hanura telah menetapkan pengusulan pasangan calon nomor urut satu, Harry Mulya-Iskandar.

Berdasarkan rapat pleno penghitungan suara tingkat KPU, pasangan Arief-Sachrudin memperoleh suara terbanyak 340.810 suara. Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar meraih 45.627 suara, Abdul Syukur-Hilmi Fuad meraih 187.003 suara, Deddy Gumelar-Suratno Abu Bakar 121.375 suara, dan pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto memperoleh 15.060 suara. MK memutuskan untuk menunda penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan Arief-Sachrudin tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Megapolitan
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Megapolitan
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Megapolitan
Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.