"Lawan" Inpres Pengupahan, Buruh Ancam Demo dan Mogok Kerja

Kompas.com - 02/10/2013, 14:47 WIB
Said Iqbal Presiden KSPI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam pertemuan DPR dan Menteri Perindustrian yang membahas upah murah di Jakarta, Jumat (20/09/2013). ummi hadyah salehSaid Iqbal Presiden KSPI Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam pertemuan DPR dan Menteri Perindustrian yang membahas upah murah di Jakarta, Jumat (20/09/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Inpres Pengupahan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Penolakan itu akan dilakukan dengan demo besar-besaran sepanjang Oktober 2013 di beberapa wilayah di Indonesia, dan mogok nasional.

Said Iqbal, Presiden KSPI, mengatakan, Inpres tersebut bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. KSPI juga akan menarik seluruh Dewan Pengupahan dari wakil buruh sebagai perlawanan.

Ia menilai dengan terbitnya inpres tersebut dapat dijadikan alat bagi pengusaha hitam untuk mempertahankan rezim upah murah. Inpres tersebut dianggap merusak mekanisme penetapan upah minimum sesuai UU Ketenagakerjaan. Dan dengan hal tersebut memicu akan diadakannya Mogok Nasional Jilid 2.

"Dalam kondisi perekonomian global yang buruk, seharusnya SBY hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan untuk menjaga situasi kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan krisis ekonomi," kata Said dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (2/10/2013).

KSPI bersama aliansi lainya berencana melakukan aksi besar-besaran menolak Inpres tersebut. Aksi tersebut akan dimulai dari Jawa Tengah pada 3 Oktober, dilanjutkan aksi di Jawa Timur pada 5 Oktober, di Sulawesi Utara pada 10 Oktober dan aksi menduduki Kemenakertrans pada 23-25 Oktober 2013 untuk menuntut revisi Permenakertrans No 19 Tahun 2012.

Selain itu, akan diadakan Long March Anyer-Panarukan dengan motor. KSPI juga menyiapkan mogok nasional 3 hari berturut-turut dari 28-30 Oktober 2013. Jika pemerintah tetap melaksanakan Inpres, maka akan dilakukan penarikan anggota pengupahan untuk walk out dari rapat-rapat dewan pengupahan.

Gubernur DKI juga diminta membatalkan penangguhan upah yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan mendesak pengusaha membayar rapel atas upah yang ditangguhkan sejak Januari hingga Oktober.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Ramadhan 2021, Anies Ingatkan Warga Jakarta Selalu Taat Protokol Kesehatan

Jelang Ramadhan 2021, Anies Ingatkan Warga Jakarta Selalu Taat Protokol Kesehatan

Megapolitan
UPDATE 11 April: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 235 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 11 April: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 235 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Megapolitan
UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Megapolitan
Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Megapolitan
Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Megapolitan
Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Megapolitan
Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Megapolitan
Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Megapolitan
Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X