BPK RI Perwakilan DKI Cium "Bau Busuk" di PD Dharma Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI menemukan pengeluaran dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan di tubuh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI, PD Dharma Jaya. Hasil audit laporan keuangan itu pun telah disampaikan pada Pemprov DKI.

"Kita menemukan ada masalah serius di tubuh PD Dharma Jaya. Ada transaksi dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mereka," ujar Blucer W Rajagukguk, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2013).

Meski demikian, Blucer mengaku tidak hafal berapa jumlah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan BUMD yang mengurus peredaran daging sapi di DKI Jakarta tersebut. Laporan itu sendiri telah dikirim secara resmi ke Pemprov DKI Jakarta awal tahun 2013 yang lalu.

"Laporan secara resmi sudah kita sampaikan. Kalau tindak lanjutnya, kita serahkan ke Pemprov DKI. Yang penting sudah kita laporkan," ujarnya.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya menutup-nutupi temuan tersebut. Ia mengaku belum menerima hasil audit keuangan dari BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terkait laporan keuangan BUMD yang mendapat suntikan modal Rp 15 miliar dari Pemprov DKI tersebut.

"Ya itu yang nanti kita tunggu (audit keuangan). Nanti dicek lagi," ujar Jokowi.

PD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian sekaligus pemasaran daging. BUMD yang dibentuk melalui Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tanggal 15 Juni 1985 itu bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemda DKI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya konsumen daging dan petani ternak.

Berdasarkan profil dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, BUMD yang memiliki satu anak perusahaan itu tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, pada awal Agustus 2013 silam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melontarkan wacana untuk menutup BUMD PD Dharma Jaya.

Tak hanya soal nihilnya kontribusi BUMD yang mengklaim menguasai 20 persen peredaran daging sapi di Jakarta itu, tindak korupsi juga diduga kuat terjadi di sana.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat menerima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 29 Juli 2013 lalu. "Kita bicara sapi sama KPK. Ada permasalahan dalam suplai dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," kata Basuki.