Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2013, 20:55 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan 14 temuan dengan 32 rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan negara PD Dharma Jaya. Dari 14 temuan tersebut, ditemukan adanya indikasi kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar. Pemeriksaan kami lakukan dalam tahun buku 2010/2011.

"Saat kami periksa, ternyata ditemukan banyak masalah di tahun anggaran itu. Mudah-mudahan temuan tersebut tidak diulangi lagi dalam tahun anggaran 2012/2013," kata Kepala BPK DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk di Gedung BPK DKI, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Selain menemukan indikasi kerugian negara, BPK DKI juga menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar, dan ada kekurangan penerimaan saat laporan sebesar Rp 1,7 miliar. Hingga saat ini, Pemprov DKI sudah menerima pembayaran atas temuan kekurangan penerimaan sebesar Rp 670 juta. Oleh karena itu, masih ada sebanyak Rp 1,1 miliar yang harus segera dibayar oleh PD Dharma Jaya.

Melihat semua potensi dan kekurangan itu, kata Blucer, bisa saja BPK melakukan pemeriksaan kembali terhadap pengelolaan keuangan PD Dharma Jaya untuk tahun anggaran 2012/2013. Rencananya, ia akan mengajukan permohonan pemeriksaan kembali PD Dharma Jaya pada awal tahun 2014.

Adapun beberapa temuan yang dicatat BPK dari hasil audit, antara lain, adanya penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 2011 sebesar Rp 1,1 miliar. Ternyata PMP diserahkan kepada PT ASI. Hal itu tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda) tentang PMP terhadap PD Dharma Jaya.

Temuan indikasi kerugian lainnya adalah adanya utang PT GIP (swasta) kepada PD Dharma Jaya sebesar Rp 800 juta. Meski sudah dibuat surat tagihannya, hingga kini PT GIP belum membayarkan utangnya kepada BUMD DKI yang bergerak di bidang logistik daging tersebut.

"Herannya, perusahaan ini kesulitan cash flow-nya, kok bisa-bisanya memberikan pinjaman," kata Blucer.

Selain itu, BPK DKI juga menemukan adanya perjanjian kerja sama antara PD Dharma Jaya dan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan perda sehingga berdasarkan hasil analisis dari pemeriksa BPK, ditemukan indikasi kerugian senilai Rp 2,2 miliar.

Selanjutnya, ditemukan pula adanya pengeluaran kas biro direksi sebesar Rp 3,1 miliar tetapi tidak dilengkapi bukti pertanggungjawabannya. Ada pula pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp 1,1 miliar, tetapi ketika dicek, kegiatan itu nihil atau tidak sama sekali.

"Jadi, masalah keuangan dalam PD Dharma Jaya banyak sekali. Kami minta semuanya dapat diselesaikan," ujar Blucer.

PD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian sekaligus pemasaran daging. BUMD yang dibentuk melalui Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tanggal 15 Juni 1985 itu bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemda DKI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyaraka,t khususnya konsumen daging dan petani ternak.

Berdasarkan profil dari BPK RI, BUMD yang memiliki satu anak perusahaan itu tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, pada awal Agustus 2013 silam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melontarkan wacana untuk menutup BUMD PD Dharma Jaya. Tak hanya soal nihilnya kontribusi BUMD yang mengklaim menguasai 20 persen peredaran daging sapi di Jakarta itu, tindak korupsi juga diduga kuat terjadi di sana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tipu Selebgram dan Ratusan Orang untuk Pergi Umrah, Wanita di Bogor Diamankan Polisi

Tipu Selebgram dan Ratusan Orang untuk Pergi Umrah, Wanita di Bogor Diamankan Polisi

Megapolitan
Mengenal FPPR, Dana yang Digelontorkan untuk Bantu Pembeli Rumah DP Rp 0

Mengenal FPPR, Dana yang Digelontorkan untuk Bantu Pembeli Rumah DP Rp 0

Megapolitan
Saat Hasya Tergeletak 45 Menit Tanpa Mendapat Bantuan Usai Dilindas Mobil Pensiunan Polisi…

Saat Hasya Tergeletak 45 Menit Tanpa Mendapat Bantuan Usai Dilindas Mobil Pensiunan Polisi…

Megapolitan
Honda Civic Hilang Kendali lalu Tabrak Gerobak Dagangan Makanan, 5 Orang Jadi Korban

Honda Civic Hilang Kendali lalu Tabrak Gerobak Dagangan Makanan, 5 Orang Jadi Korban

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Peminat Rumah DP Rp 0 Masih Tinggi, tetapi Banyak yang Terhambat

Pemprov DKI Klaim Peminat Rumah DP Rp 0 Masih Tinggi, tetapi Banyak yang Terhambat

Megapolitan
BERITA FOTO: Teddy Minahasa Didakwa Jual Beli Narkoba dengan Anak Buah

BERITA FOTO: Teddy Minahasa Didakwa Jual Beli Narkoba dengan Anak Buah

Megapolitan
Kantor Percetakan di Ciracas Ludes Terbakar, Diduga akibat Korsleting pada Mesin

Kantor Percetakan di Ciracas Ludes Terbakar, Diduga akibat Korsleting pada Mesin

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas di Cimanggis Depok, Awalnya Dikejar Empat Orang Usai Cekcok di Kafe

Pengendara Motor Tewas di Cimanggis Depok, Awalnya Dikejar Empat Orang Usai Cekcok di Kafe

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Pindahkan 120 Km Kabel yang Membentang di Langit Jakarta ke Dalam Tanah

Pemprov DKI Bakal Pindahkan 120 Km Kabel yang Membentang di Langit Jakarta ke Dalam Tanah

Megapolitan
Harta Kekayaan Kompol D Mencapai Rp 1,5 Miliar, Ada Tanah dan Bangunan hingga Mobil Mercy

Harta Kekayaan Kompol D Mencapai Rp 1,5 Miliar, Ada Tanah dan Bangunan hingga Mobil Mercy

Megapolitan
BMKG Minta Warga Pesisir Utara Jakarta Waspadai Rob 2-6 Februari 2023

BMKG Minta Warga Pesisir Utara Jakarta Waspadai Rob 2-6 Februari 2023

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Februari 2023

Megapolitan
Mas Kawin dan Uang Rp 1 Juta Milik Bos Cilor Dicuri, Pelakunya Karyawan Sendiri

Mas Kawin dan Uang Rp 1 Juta Milik Bos Cilor Dicuri, Pelakunya Karyawan Sendiri

Megapolitan
Korban KSP Indosurya Unjuk Rasa, Minta Henry Surya Ditahan Lagi dan Kembalikan Aset

Korban KSP Indosurya Unjuk Rasa, Minta Henry Surya Ditahan Lagi dan Kembalikan Aset

Megapolitan
Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Pemerasan Anggota Provost oleh Oknum Penyidik

Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Pemerasan Anggota Provost oleh Oknum Penyidik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.