JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta mengkaji masa depan empat badan usaha milik daerah yang kinerjanya buruk selama beberapa tahun terakhir. Jika kinerja keempatnya tidak bisa diperbaiki, Pemprov DKI akan melepas saham atau membubarkan perusahaan itu.

"Kajiannya masih diproses. Belum ada keputusan terkait masa depan BUMD itu," kata Kepala Bidang Modal dan BUMD Biro Perekonomian DKI Jakarta Pujiono, Selasa (8/10), di Jakarta.

Keempat BUMD yang dikaji adalah PD Dharma Jaya (penyewaan rumah potong ternak), PT Pakuan (perhotelan), PT Grahasari Surya Jaya (perhotelan), dan PT Ratax Armada (taksi).

Selain PD Dharma Jaya, tiga dari empat BUMD yang sedang dikaji itu tak pernah menyetor keuntungan ke Pemprov DKI dari tahun 2009. Sementara PD Dharma Jaya terakhir menyetor laba pada 2010.

Kajian kinerja PD Dharma Jaya sedang digarap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Apalagi, belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pengeluaran dana tahun 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di perusahaan itu.

Sementara itu, kajian terhadap tiga BUMD lainnya dilakukan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta.

Jika kinerja keempat BUMD itu dianggap tak bisa diperbaiki, ada dua pilihan yang bisa diambil. Untuk BUMD yang sebagian sahamnya dimiliki Pemprov DKI, akan dilakukan divestasi (pelepasan saham). Untuk BUMD yang semua sahamnya dimiliki Pemprov DKI, misalnya PD Dharma Jaya, bisa dibubarkan atau digabung dengan perusahaan lain.

Kepala BPMP DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, meskipun keempat BUMD itu tak menyumbang keuntungan, Pemprov DKI tak bisa begitu saja melakukan divestasi atau likuidasi. Sebab, bisa saja ada solusi untuk memperbaiki kinerja BUMD itu. Catur mencontohkan, belum lama ini ada investor yang tertarik menanamkan modal di PT Ratax Armada. Jika investasi itu jadi dilakukan, kinerja perusahaan operator taksi itu bisa diperbaiki sehingga Pemprov DKI bisa saja tak melepas sahamnya. Padahal, sejak beberapa bulan lalu, Pemprov DKI sudah mewacanakan bakal melepas 28 persen sahamnya di PT Ratax Armada.

Sementara itu, BUMD lainnya memperoleh dukungan cukup baik dari Pemprov DKI, salah satunya PT Jakarta Propertindo.

Dirut PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi mengungkapkan, perusahaan yang dipimpinnya memperoleh penyertaan modal pemerintah dari Pemprov DKI Rp 750 miliar. Penyertaan modal itu sebanyak Rp 650 miliar akan digunakan untuk membeli PT Palyja dan Rp 100 miliar untuk membiayai pengelolaan air yang akan dilaksanakan pada waduk di Jakarta yang sedang direvitalisasi, seperti Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio. (K02/MDN)