Kompas.com - 14/10/2013, 14:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyalami lurah dan camat di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2013). Lurah dan camat itu baru saja dilantik melalui proses lelang jabatan. Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyalami lurah dan camat di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2013). Lurah dan camat itu baru saja dilantik melalui proses lelang jabatan.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya pembenahan birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih bersih serta profesional merupakan salah satu janji yang diucapkan Jokowi-Basuki saat kampanye terdahulu. Bagaimana perwujudan janji itu di setahun masa jabatan keduanya yang jatuh 15 Oktober 2012 besok?

Terobosan Jokowi-Basuki untuk pembenahan birokrasi melalui seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat atau yang populer atas istilah lelang jabatan disambut baik. Sebanyak 1.156 PNS mendaftarkan diri, meski hanya 415 PNS yang lolos. Dari antara mereka, menempati 44 jabatan camat dan 267 jabatan lurah. Sisanya, akan ditempatkan di posisi strategis di Wali Kota dan Pemprov DKI. "Darah segar" di birokrasi Pemprov DKI memiliki dampak positif bagi transparansi dana dan perbaikan pelayanan.

Kepala BKD atau Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga mengungkapkan, secara umum, ia puas dengan hasil lelang jabatan lurah camat. Terutama soal transparansi anggarannya. Di sisi pelayanan, Jokowi meminta agar akses kantor kecamatan dan kelurahan dibuka selebar-lebarnya bagi masyarakat.

Jokowi pun memberikan referensi bagiamana selayaknya pelayanan sebuah bank. Melayani dengan ramah dan cepat. Sebagai indikator keberhasilan, dia mengacu pada IGS (Index Government Service) yang dilaksanakan rutin setiap enam bulan sekali. Namun sayang, berdasarkan beberapa sidaknya ke beberapa kantor kecamatan serta kelurahan, pelayanan yang baik belum merata.

Misalnya, ia menemukan warga pemohon KTP menunggu tiga hari, padahal standar yang diinginkan hanya satu atau dua jam. Begitupun saat mengurus KK yang biasanya memakan waktu hingga seminggu diharapkan bisa dipersingkat hanya dua atau tiga hari. Artinya sumber daya manusia mesti digenjot agar punya standar pelayanan yang sama di seluruh kantor pelayanan masyarakat di Jakarta.

Jika Jokowi memilih menunggu hasil IGS yang terbit Januari 2014 mendatang, wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama tampaknya "geregetan" dengan kinerja lurah dan camat. Ia mengaku tidak puas dengan kinerja para abdi warga DKI tersebut.

Namun, bukan sumber daya manusia yang jadi soal, melainkan pemahaman atas kata "melayani". Saat ini, tak jarang ia menemui pejabat yang lebih banyak ingin dilayani daripada melayani. Padahal, menurutnya, pejabat itu bersifat melayani bukan dilayani. Hal itulah yang harus terus ditanamkan kepada para PNS DKI muda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi belum mampu delegasi kekuasaan

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwana Yoga, menilai reformasi birokrasi melalui lelang jabatan belum cukup berhasil. Manajemen yang baik, adalah bagaimana pimpinan mampu mendelegasikan otoritas ke bawahan. Dalam hal inilah Jokowi-Basuki belum berhasil. Semangat mewujudkan Jakarta Baru dinilai hanya dipahami di tataran pimpinan, belum menyebar ke lurah, camat, bahkan kepala dinas serta wali kota.

"Oke, mungkin pelayanan sudah cukup baik di tiap kantor kelurahan dan kecamatan. Tapi belum ada hal yang maksimal. Penyerapan anggaran sampai bulan ini, terendah dalam 30 tahun terakhir, yakni hanya 12 persen. Ke mana saja para SKPD, wali kota, lurah, dan camat itu," ujar Nirwana.

Sejauh ini, lanjut Nirwana, lurah dan camat hanya berhasil menyelesaikan kulit persoalan birokrasi saja. Misalnya, pelayanan mengurus KTP, KK, dan sebagainya, serta menempel anggaran di tiap kantornya. Seharusnya, lurah dan camat ikut terjun ke lingkungan, blusukan ke permukiman warga, memahami masalah dan membantu untuk menyelesaikannya.

"Kan enggak lucu kalau lurah dan camat itu hanya nonton gubernurnya blusukan. Harusnya mereka itu ikut bantu juga dong. Semoga, kondisi ini juga diperhatikan gubernur dan wagub untuk menentukan langkah pembenahan selanjutnya," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Megapolitan
Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Megapolitan
Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Megapolitan
Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Megapolitan
Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Megapolitan
Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Megapolitan
Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.