Kompas.com - 14/10/2013, 15:38 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan tetap memberlakukan pembatasan operasional kendaraan pribadi berdasarkan nomor kendaraan ganjil-genap. Jokowi ingin agar kebijakan itu diberlakukan lebih dulu sebelum penerapan electronic road pricing (ERP).

Jokowi mengatakan, penerapan ERP memerlukan persiapan yang matang, terutama seputar penyediaan alat-alat pendukung ERP. "(Ganjil-genap) tetap jalan. Tergantung ERP-nya, kalau ERP siap, langsung ERP. Kalau ERP belum siap, ganjil-genap dulu," kata Jokowi saat ditemui di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2013).

Pencanangan ganjil-genap dan ERP mulai muncul pada Desember 2012. ERP dan ganjil-genap akan diterapkan di sejumlah jalan protokol, menggantikan program 3-in-1 yang selama ini tidak efektif. Penerapannya dimulai pukul 06.00 hingga 20.00 WIB dan berlaku setiap Senin-Jumat, kecuali hari libur nasional, Sabtu, dan Minggu.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ganjil-genap dan ERP akan diterapkan setelah bus-bus baru tiba. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang berupaya menggabungkan operator-operator bus sedang ke dalam satu wadah.

Untuk menopang sistem ganjil-genap, Dinas Perhubungan DKI telah menambah jumlah bus transjakarta gandeng di Koridor I menjadi 66 unit, Koridor IX menjadi 54 unit, dan Koridor VI sekitar 30 unit. Ditambah dengan bus kopaja yang bisa masuk ke jalur busway, transportasi umum dianggap telah mampu menopang kemungkinan bertambahnya jumlah penumpang setelah ganjil-genap resmi diterapkan.

Ganjil-genap ditandai dengan angka terakhir di pelat nomor. Angka 1, 3, 5, 7, dan 9 masuk dalam ganjil (stiker hijau) dan 0, 2, 4, 6, 8 masuk dalam genap (stiker merah). Untuk memudahkan masyarakat, penentuan ganjil-genap akan dilakukan mengikuti tanggal pada setiap harinya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan kawasan jalan berbayar atau ERP. Menurutnya, penerapan ERP tidak perlu menunggu bus baru datang.

Tigor menyebutkan, saat Singapura pertama kali menerapkan ERP pada tahun 1975, mereka melakukannya sebelum pemerintah melebur operator-operator bus menjadi satu wadah. Saat itu, operator bus masih berdiri sendiri-sendiri.

"Waktu itu seperti di sini (Jakarta saat ini), metromini-nya, kopaja-nya masih berdiri sendiri-sendiri. Singapore Bus Service belum ada," kata Tigor saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2013).

Setahun berselang atau 1976, kata Tigor, Pemerintah Singapura melebur operator-operator bus menjadi satu. Langkah tersebut diikuti dengan mendatangkan bus-bus baru. Adapun uang untuk membeli bus baru didapat dari uang penerapan ERP.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Megapolitan
Polisi Buru Orangtua yang Diduga Telantarkan Bayi hingga Tewas di Kontrakan Kawasan Ciracas

Polisi Buru Orangtua yang Diduga Telantarkan Bayi hingga Tewas di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
Diduga Ditelantarkan Orangtuanya, Bayi Ditemukan Tewas di Kontrakan Kawasan Ciracas

Diduga Ditelantarkan Orangtuanya, Bayi Ditemukan Tewas di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Megapolitan
Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Megapolitan
Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Megapolitan
Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Megapolitan
Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Megapolitan
Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Megapolitan
Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Megapolitan
Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.