Plus Minus Setahun Jokowi-Basuki Menata Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam menata Jakarta selama satu tahun terakhir. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Jokowi-Basuki dalam memperbaiki Ibu Kota.

Nirwono mengatakan, catatan memuaskan dari kepemimpinan Jokowi-Basuki terjadi pada dua program kerja, yakni penataan pedagang kaki lima (PKL) serta relokasi warga bantaran sungai dan waduk ke rumah susun. Dua program ini biasanya dihindari oleh pemerintah karena beragam alasan, salah satunya adalah tingkat kesulitan yang tinggi.

"Penataan PKL dan warga di permukiman kumuh sudah ada perda-nya, yaitu Nomor 8 Tahun 2007. Tapi kenapa baru sekarang? Ini terobosan yang patut diapresiasi semua," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Senin (14/10/2013).

Oleh karena itu, Nirwono memaklumi jika Jokowi baru dapat merelokasi 1.020 kepala keluarga (KK) ke rusunawa, sementara target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini memindahkan 5.000 KK. Salah satu kesulitan memindahkan warga itu, kata Nirwono, adalah jumlah rusun yang belum sebanding dengan jumlah warga yang akan direlokasi.

Kesulitan membangun rusun untuk warga itu, antara lain, ketiadaan lahan sehingga Pemprov DKI harus membebaskan lahan. Pembebasan lahan itu terbentur aturan main pemerintah pusat sehingga membutuhkan waktu lama.

Khusus soal penataan PKL, Nirwono mencatat, hanya penataan Pasar Blok G Tanah Abang yang bisa dianggap berhasil. Adapun penertiban PKL di Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, dan Pasar Gembrong belum memuaskan secara signifikan.

Merintis transportasi massal

Catatan cukup baik dari Jokowi-Basuki, kata Nirwono, adalah merintis transportasi cepat massal atau mass rapid transit (MRT). Pembangunan MRT tahap pertama ini ditandai dengan groundbreaking pada 10 Oktober 2013. Selain itu, Jokowi juga akan memulai groundbreaking pembangunan monorel pada Rabu (16/10/2013). Meski MRT baru akan dinikmati pada 2018 dan monorel pada 2016, paling tidak Pemprov DKI telah mulai merintis transportasi massal.

Meski demikian, Nirwono menyayangkan rencana mendatangkan 4.000 bus, yang terdiri atas 3.000 bus ukuran sedang dan 1.000 bus transjakarta, pada akhir 2014. Rencana ini meleset setengah tahun dari perkiraan awal.

Menurut Nirwono, sambil menunggu pengadaan bus itu, Jokowi-Basuki bisa saja mengerjakan hal kecil untuk mengurangi kemacetan sehari-hari di Jakarta. "Contoh kecilnya, buat jalur sepeda saja. Saya yakin itu akan berdampak besar bagi masyarakat sambil menunggu program yang besar," ujarnya.