Setahun Jokowi-Basuki, PAD Pajak "Online" Capai Rp 17 Triliun

Kompas.com - 16/10/2013, 08:45 WIB
Ilustrasi layanan perpajakan KONTAN/ Achmad FauziIlustrasi layanan perpajakan
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu upaya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan transparansi anggaran adalah dengan menerapkan pajak online.

Masih terbayang di benak saat Jokowi secara resmi meluncurkan penerapan sistem pajak online untuk wajib pajak di Jakarta. Jokowi percaya, sistem pajak online dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Saat peluncuran pajak online, di Senayan City, pada Jumat (18/1/2013) lalu, Jokowi mengatakan, melalui penerapan sistem tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dapat memberikan kontribusi besar untuk pendapatan Jakarta.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan, di satu tahun kepemimpinan Jokowi-Basuki, atau tepat pada posisi triwulan III, PAD dari pajak online telah meningkat. Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun.

"Angka ini meningkat hampir 21 persen pada periode yang sama tahun lalu," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.

Angka itu didapatkan dari sebanyak 3.400 wajib pajak yang terdiri dari para pelaku hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Para wajib pajak itu sudah terhubung langsung dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyelenggara sistem online.

Kendati demikian, hingga akhir tahun ini, Iwan menargetkan 10.000 wajib pajak dapat terkoneksi dengan sistem online. Sebanyak 10.000 wajib pajak itu terdiri dari sekitar 8.000 restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kosan dan hotel bintang 3 ke bawah, dan 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online.

Ada beberapa kendala pelaksanaan pajak online ini. Beberapa wajib pajak justru masih menginginkan menggunakan pembayaran pajak secara manual. Mengapa demikian?

Iwan menjelaskan, mesin kasir yang tersedia di wajib pajak ada tiga jenis. Jenis pertama adalah mesin kasir yang sudah terhubung ke komputer dan internet. Sementara jenis kedua ialah mesin kasir yang tidak terhubung komputer dan internet dan jenis ketiga ialah kasir manual yang hanya menggunakan bon tulis tangan dan kalkulator.

Jenis pertama menjadi sasaran utama DPP DKI. Sebab, mereka sudah terhubung dengan komputer dan hanya perangkat lunaknya saja yang berbeda. Langkah selanjutnya adalah dengan menyamakan sistem dengan sistem CMS BRI. Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokan data.

"Kendala lainnya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang hanya sekitar 900 orang se-DKI. Sedangkan, kalau melihat kebutuhan, jumlah restoran, hotel, meningkat terus, idealnya kita harus punya 1.500 orang karena ketika BRI mengoneksikan jaringannya, harus ada petugas kita," ujar Iwan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penataan 4 Stasiun Dihentikan Sementara karena Wabah Corona

Penataan 4 Stasiun Dihentikan Sementara karena Wabah Corona

Megapolitan
Fokus Nurmansjah dan Riza jika Jadi Wagub, Bantu Anies Tangani Corona

Fokus Nurmansjah dan Riza jika Jadi Wagub, Bantu Anies Tangani Corona

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pendataan Pegawai Kena PHK Imbas Corona di DKI | Kronologi Perampok Tewas karena Corona

[POPULER JABODETABEK] Pendataan Pegawai Kena PHK Imbas Corona di DKI | Kronologi Perampok Tewas karena Corona

Megapolitan
Cerita Pegawai PO Bus Kehilangan Pekerjaan karena Pandemi Covid-19...

Cerita Pegawai PO Bus Kehilangan Pekerjaan karena Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Mereka yang Berjuang dalam Pekerjaannya di Tengah Wabah Corona...

Mereka yang Berjuang dalam Pekerjaannya di Tengah Wabah Corona...

Megapolitan
Walkot Jakbar Klaim Ada Kelurahan di Wilayahnya yang Nol Kasus Covid-19, Ini Datanya

Walkot Jakbar Klaim Ada Kelurahan di Wilayahnya yang Nol Kasus Covid-19, Ini Datanya

Megapolitan
Warga Kemayoran Sediakan Sarapan Gratis untuk Ojol dan Sopir Bajaj

Warga Kemayoran Sediakan Sarapan Gratis untuk Ojol dan Sopir Bajaj

Megapolitan
Akibat Covid-19, Rerata Penumpang KRL Turun hingga 220.000 Penumpang Per Hari

Akibat Covid-19, Rerata Penumpang KRL Turun hingga 220.000 Penumpang Per Hari

Megapolitan
Jika Terpilih Sebagai Wagub DKI,  Riza Patria Utamakan Komunikasi Pemprov dan Pempus

Jika Terpilih Sebagai Wagub DKI, Riza Patria Utamakan Komunikasi Pemprov dan Pempus

Megapolitan
145 Orang di Jakbar Terinfeksi Corona, Wali Kota Minta Warga Tetap di Rumah

145 Orang di Jakbar Terinfeksi Corona, Wali Kota Minta Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
PMI Kota Bekasi Steril dari Virus Corona, Donor Darah Tak Perlu Cemas

PMI Kota Bekasi Steril dari Virus Corona, Donor Darah Tak Perlu Cemas

Megapolitan
Kronologi Tewasnya Perampok Toko Emas di Tamansari karena Virus Corona

Kronologi Tewasnya Perampok Toko Emas di Tamansari karena Virus Corona

Megapolitan
Jumlah Penumpang Menurun, KRL Kembali Ubah Jam Operasi

Jumlah Penumpang Menurun, KRL Kembali Ubah Jam Operasi

Megapolitan
Paparkan Program Sebagai Cawagub DKI, Nurmansjah Bicara Transparansi Anggaran hingga Efisiensi Birokrasi

Paparkan Program Sebagai Cawagub DKI, Nurmansjah Bicara Transparansi Anggaran hingga Efisiensi Birokrasi

Megapolitan
Cegah Penyebaran Corona, Ruang Tahanan di Polres Jakbar Rutin Disemprot Disinfektan

Cegah Penyebaran Corona, Ruang Tahanan di Polres Jakbar Rutin Disemprot Disinfektan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X