Kompas.com - 22/10/2013, 12:41 WIB
ILUSTRASI - Aksi seekor kera saat dibawa mengamen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANILUSTRASI - Aksi seekor kera saat dibawa mengamen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan dan Pertanian berencana membeli seluruh monyet yang dipekerjakan sebagai atraksi topeng monyet di Jakarta. Upaya tersebut dinilai memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak bisa lagi diganggu gugat.

Kepala Dinas Kelautan danPertanian Jakarta Ipih Ruyani mengatakan, setidaknya ada empat, yakni satu undang-undang, satu peraturan menteri, dan dua peraturan daerah yang menjadi landasan hukum kebijakan pembelian monyet-monyet itu.

"Pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200 9 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 Ayat 2g bahwa hewan harus dihindari dari tindak penganiayaan dan penyalahgunaan," terang Ipih saat dihubungi pada Selasa (22/10/2013)pagi.

Kedua, yakni Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 Ayat 2. Dalam peraturan itu disebutkan, pemeliharaan hewan harus berdasarkan kebebasan hewan. Artinya, hewan tak boleh dikekang.

Ketiga, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 Ayat 1. Di dalam peraturan itu disebutkan hewan rentan rabies yang berkeliaran dapat ditangkap serta dimasukkan ke tempat penahanan.

Keempat, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 17 Ayat 2. Di dalam aturan itu disebut setiap pemilik binatang wajib menjaga hewan peliharaan agar tidak berkeliaran.

"Minggu-minggu ini, telah kita mulai membeli monyet-monyet itu. Kita bekerja sama dengan petugas dari Satpol PP DKI lapangannya," ujar Ipih.

Tiga Pertimbangan Jokowi Gubernur DKI Joko Widodo menegaskan kebijakan itu dilakukan atas tiga pertimbangan. Pertama, monyet adalah binatang yang dilindungi. Oleh sebab itu, harus dikembalikan ke habitat atau masuk kawasan konservasi.

Kedua, keberadaan topeng monyet di jalan mengganggu sehingga ditertibkan. Ketiga, monyet-monyet tersebut ditaruh dekat permukiman. Oleh sebab itu, keberadaannya rentan dengan penularan penyakit sehingga harus dijauhkan dari aktivitas manusia.

Sayangnya, Jokowi mengaku belum memikirkan nasib pawang topeng monyet akibat kebijakan itu. "Itu urusan setelah dibeli monyetnya. Toh mereka juga kebanyakan bukan penduduk DKI," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

Megapolitan
JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

Megapolitan
Kasus Haris Azhar dan Fatia Dianggap Pemidanaan yang Dipaksakan

Kasus Haris Azhar dan Fatia Dianggap Pemidanaan yang Dipaksakan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.