Kompas.com - 22/10/2013, 12:41 WIB
ILUSTRASI - Aksi seekor kera saat dibawa mengamen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANILUSTRASI - Aksi seekor kera saat dibawa mengamen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan dan Pertanian berencana membeli seluruh monyet yang dipekerjakan sebagai atraksi topeng monyet di Jakarta. Upaya tersebut dinilai memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak bisa lagi diganggu gugat.

Kepala Dinas Kelautan danPertanian Jakarta Ipih Ruyani mengatakan, setidaknya ada empat, yakni satu undang-undang, satu peraturan menteri, dan dua peraturan daerah yang menjadi landasan hukum kebijakan pembelian monyet-monyet itu.

"Pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200 9 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 Ayat 2g bahwa hewan harus dihindari dari tindak penganiayaan dan penyalahgunaan," terang Ipih saat dihubungi pada Selasa (22/10/2013)pagi.

Kedua, yakni Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 Ayat 2. Dalam peraturan itu disebutkan, pemeliharaan hewan harus berdasarkan kebebasan hewan. Artinya, hewan tak boleh dikekang.

Ketiga, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 Ayat 1. Di dalam peraturan itu disebutkan hewan rentan rabies yang berkeliaran dapat ditangkap serta dimasukkan ke tempat penahanan.

Keempat, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 17 Ayat 2. Di dalam aturan itu disebut setiap pemilik binatang wajib menjaga hewan peliharaan agar tidak berkeliaran.

"Minggu-minggu ini, telah kita mulai membeli monyet-monyet itu. Kita bekerja sama dengan petugas dari Satpol PP DKI lapangannya," ujar Ipih.

Tiga Pertimbangan Jokowi Gubernur DKI Joko Widodo menegaskan kebijakan itu dilakukan atas tiga pertimbangan. Pertama, monyet adalah binatang yang dilindungi. Oleh sebab itu, harus dikembalikan ke habitat atau masuk kawasan konservasi.

Kedua, keberadaan topeng monyet di jalan mengganggu sehingga ditertibkan. Ketiga, monyet-monyet tersebut ditaruh dekat permukiman. Oleh sebab itu, keberadaannya rentan dengan penularan penyakit sehingga harus dijauhkan dari aktivitas manusia.

Sayangnya, Jokowi mengaku belum memikirkan nasib pawang topeng monyet akibat kebijakan itu. "Itu urusan setelah dibeli monyetnya. Toh mereka juga kebanyakan bukan penduduk DKI," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Berizin, Sebuah Gudang di Tangsel Disegel

Tak Berizin, Sebuah Gudang di Tangsel Disegel

Megapolitan
Polres Jakarta Selatan Buka 31 Gerai Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Polres Jakarta Selatan Buka 31 Gerai Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Megapolitan
Warga Tangerang Selatan Masih Kesulitan Peroleh Minyak Goreng Murah

Warga Tangerang Selatan Masih Kesulitan Peroleh Minyak Goreng Murah

Megapolitan
Belum Dapat Bantuan, Warga Tegal Alur Dirikan Dapur Umum dan Bagikan Makanan ke Warga

Belum Dapat Bantuan, Warga Tegal Alur Dirikan Dapur Umum dan Bagikan Makanan ke Warga

Megapolitan
Relawan Jokowi Mania Diperiksa Terkait Laporan Terhadap Ubedilah Badrun

Relawan Jokowi Mania Diperiksa Terkait Laporan Terhadap Ubedilah Badrun

Megapolitan
Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan 'Door to Door'

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan "Door to Door"

Megapolitan
2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

Megapolitan
Sindir Anies 'Kerja Senyap' Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Sindir Anies "Kerja Senyap" Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Megapolitan
Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Megapolitan
Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.