JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sulit menangani persoalan banjir. Pasalnya, hingga saat ini Pemprov DKI belum memiliki peta saluran air. Padahal, peta aliran ini diperlukan sebagai pijakan untuk membenahi saluran.

"Tahun 2009 saya mengajukan usulan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar dilakukan audit teknis. Audit itu menyangkut aspek hidrolis maupun kapasitas di semua drainase di DKI, tetapi waktu itu tidak mendapat tanggapan," kata pengajar Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Rabu (23/10), di Jakarta.

Menurut Firdaus, audit saluran air diperlukan sebagai tahapan untuk membenahi pola aliran air saat hujan. Dengan demikian, drainase mana yang tidak berfungsi dan penyebab kerusakannya dapat diketahui.

Kerusakan drainase bisa terjadi karena penurunan muka tanah di sejumlah tempat sebagai dampak penyedotan air tanah yang tidak terkontrol.

Firdaus berpendapat, walaupun Pemprov DKI Jakarta berusaha menyambungkan seluruh saluran, hal itu belum tentu dapat mengalirkan air karena adanya perbedaan elevasi dasar saluran. "Bisa saja aliran air dari saluran mikro ke saluran penghubung tidak jalan, justru bisa berbalik yang akhirnya menyebabkan genangan," katanya.

Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Joko Susetyo mengakui, pendataan peta aliran air secara menyeluruh belum dilakukan. Namun, di setiap wilayah terdapat peta saluran dalam bentuk hard copy. "Kami perlu bantuan ahli digital untuk menyatukan seluruh peta aliran itu dalam bentuk soft copy," kata Joko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menyempit

Selain belum terhubung, kondisi seluruh saluran juga sering menyempit karena dipakai untuk permukiman warga. Itu sebabnya, menjelang musim hujan, Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat berusaha memperbaiki saluran air. Namun, langkah mereka untuk memaksimalkan fungsi saluran air ini sering terkendala bangunan yang tumbuh di atas saluran.

"Bangunan ini membuat saluran tertutup. Kami tidak bisa mengecek kondisi saluran, termasuk apakah saluran ini mampat atau tidak," kata Herning Wahyuningsih, Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat.

Saluran yang tertutup bangunan itu di antaranya dapat dijumpai di kompleks Lagura Indah, Kecamatan Cempaka Putih, dan di kawasan Mangga Dua, Rajawali Selatan, serta di kawasan Cempaka Baru.

Menurut Herning, pembangunan apartemen di kawasan Palmerah, Tanah Abang, juga membuat saluran air tersumbat. Akibatnya, genangan selalu ada di depan apartemen yang masih dalam tahap pengerjaan itu. Persoalan saluran air ini baru bisa diselesaikan apabila bangunan di atasnya dibongkar. "Kami juga sudah bersurat dan mengadakan rapat dengan pihak apartemen, tetapi belum ada solusi, sementara untuk eksekusi bangunan bukan menjadi kewenangan kami," ujar Herning.

Walau begitu, Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat berupaya menggalang kerja sama untuk menertibkan bangunan di atas saluran air seperti yang dilakukan di bantaran Sungai Citarum, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir. Kawasan yang ditertibkan sepanjang sekitar 900 meter dan pernah berdiri 200 bangunan di atas saluran air.

Pantauan Kompas, Rabu (23/10) siang menunjukkan, hanya segelintir bangunan yang masih berdiri di atas saluran air Sungai Citarum. Puluhan warga dan petugas Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat tampak sedang membongkar bangunan serta membersihkan puing bangunan dengan bantuan eskavator dan sejumlah truk. "Kalau enggak dibongkar sendiri, katanya nanti dibongkar pakai alat berat," kata Soliha (34), salah satu warga yang bangunannya dibongkar.(ART/K02/NDY)