Kompas.com - 24/10/2013, 13:21 WIB
Atraksi topeng monyet. BARRY KUSUMAAtraksi topeng monyet.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Nurul Qomar mengritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan uang pengganti sebesar Rp 1 juta untuk para pawang monyet ketika razia topeng monyet dilakukan. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta Jokowi tidak melarang adanya topeng monyet di Jakarta.

"Jangan dibeli monyetnya, dampaknya nanti banyak orang ternak monyet terus jual monyetnya ke Jokowi. Nanti Jokowi jadi tukang tampung monyet," kata Qomar, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Menurutnya, topeng monyet merupakan salah satu seni budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Qomar mengatakan, sebaiknya Jokowi memberikan tempat khusus untuk menampung para pawang monyet menampilkan kesenian topeng monyet. Selain untuk melestarikan budaya, langkah ini dianggapnya dapat membantu masyarakat yang ingin menyaksikan topeng monyet.

"Jangan gitu, itu kan kekayaan kita, sebaiknya mereka (topeng monyet) dilokalisir atau ditempatkan di beberapa tempat wisata.," ujarnya.

Razia topeng monyet

Untuk diketahui, Jokowi memastikan larangan keberadaan topeng monyet di Jakarta mulai 2014. Jokowi menginginkan agar monyet-monyet itu dibeli dan dipelihara di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Menurut Jokowi, permainan topeng monyet telah menyakiti fisik hewan primata itu. Selain itu, pelarangan topeng monyet juga dimaksudkan untuk menekan bahaya penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia.

Untuk meniadakan topeng monyet tersebut, Jokowi menyatakan, Pemprov DKI akan membeli monyet-monyet tersebut dan akan memindahkannya ke Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Di TMR akan disediakan lahan seluas satu hektar khusus untuk menampung bintang liar.

Adapun, tukang topeng monyetnya akan diberi pembinaan. Kebijakan itu memiliki empat landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 Ayat 2g, Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 Ayat 2, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 ayat 1 dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 17 Ayat 2.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Disabilitas Dicabuli Tetangga di Mangga Besar

Anak Disabilitas Dicabuli Tetangga di Mangga Besar

Megapolitan
Banjir di Jalan Pramuka Depok akibat Luapan Kali Licin Berangsur Surut

Banjir di Jalan Pramuka Depok akibat Luapan Kali Licin Berangsur Surut

Megapolitan
KRL Alami Gangguan di Jalur Stasiun Bojonggede–Citayam

KRL Alami Gangguan di Jalur Stasiun Bojonggede–Citayam

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Sebelum Ini Saja Sudah Banyak yang Tak Pakai

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Sebelum Ini Saja Sudah Banyak yang Tak Pakai

Megapolitan
Soal Aturan Teknis Lepas Masker di Area Terbuka, Pemkot Tangsel Tunggu Instruksi Mendagri

Soal Aturan Teknis Lepas Masker di Area Terbuka, Pemkot Tangsel Tunggu Instruksi Mendagri

Megapolitan
Hanyut Saat Berenang di Kali Perumahan Bekasi, Bocah Laki-laki Ditemukan Meninggal

Hanyut Saat Berenang di Kali Perumahan Bekasi, Bocah Laki-laki Ditemukan Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Beli Pompa Kuras Khusus untuk Pemeliharaan Sumur Resapan

Pemprov DKI Akan Beli Pompa Kuras Khusus untuk Pemeliharaan Sumur Resapan

Megapolitan
Daftar Alamat dan Kontak Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2022

Daftar Alamat dan Kontak Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2022

Megapolitan
Kesaksian Kakak hingga Adik Nirina Zubir, Ungkap Tokoh Figuran dalam Penggelapan Aset Sang Ibu

Kesaksian Kakak hingga Adik Nirina Zubir, Ungkap Tokoh Figuran dalam Penggelapan Aset Sang Ibu

Megapolitan
Bapak dan Anak Jadi Begal karena Kesulitan Ekonomi, Korbannya Ibu Muda di Tangerang

Bapak dan Anak Jadi Begal karena Kesulitan Ekonomi, Korbannya Ibu Muda di Tangerang

Megapolitan
Permintaan Dea 'Onlyfans' agar Tak Ditahan Kejaksaan karena Sedang Hamil

Permintaan Dea "Onlyfans" agar Tak Ditahan Kejaksaan karena Sedang Hamil

Megapolitan
Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Megapolitan
Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Megapolitan
Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Megapolitan
Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.