Kompas.com - 24/10/2013, 13:21 WIB
Atraksi topeng monyet. BARRY KUSUMAAtraksi topeng monyet.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Nurul Qomar mengritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan uang pengganti sebesar Rp 1 juta untuk para pawang monyet ketika razia topeng monyet dilakukan. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta Jokowi tidak melarang adanya topeng monyet di Jakarta.

"Jangan dibeli monyetnya, dampaknya nanti banyak orang ternak monyet terus jual monyetnya ke Jokowi. Nanti Jokowi jadi tukang tampung monyet," kata Qomar, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Menurutnya, topeng monyet merupakan salah satu seni budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Qomar mengatakan, sebaiknya Jokowi memberikan tempat khusus untuk menampung para pawang monyet menampilkan kesenian topeng monyet. Selain untuk melestarikan budaya, langkah ini dianggapnya dapat membantu masyarakat yang ingin menyaksikan topeng monyet.

"Jangan gitu, itu kan kekayaan kita, sebaiknya mereka (topeng monyet) dilokalisir atau ditempatkan di beberapa tempat wisata.," ujarnya.

Razia topeng monyet

Untuk diketahui, Jokowi memastikan larangan keberadaan topeng monyet di Jakarta mulai 2014. Jokowi menginginkan agar monyet-monyet itu dibeli dan dipelihara di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Menurut Jokowi, permainan topeng monyet telah menyakiti fisik hewan primata itu. Selain itu, pelarangan topeng monyet juga dimaksudkan untuk menekan bahaya penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk meniadakan topeng monyet tersebut, Jokowi menyatakan, Pemprov DKI akan membeli monyet-monyet tersebut dan akan memindahkannya ke Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Di TMR akan disediakan lahan seluas satu hektar khusus untuk menampung bintang liar.

Adapun, tukang topeng monyetnya akan diberi pembinaan. Kebijakan itu memiliki empat landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 Ayat 2g, Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 Ayat 2, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 ayat 1 dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 17 Ayat 2.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Megapolitan
RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
'Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?'

"Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?"

Megapolitan
Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Megapolitan
RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Megapolitan
Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.