Kompas.com - 24/10/2013, 13:21 WIB
Atraksi topeng monyet. BARRY KUSUMAAtraksi topeng monyet.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Nurul Qomar mengritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan uang pengganti sebesar Rp 1 juta untuk para pawang monyet ketika razia topeng monyet dilakukan. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta Jokowi tidak melarang adanya topeng monyet di Jakarta.

"Jangan dibeli monyetnya, dampaknya nanti banyak orang ternak monyet terus jual monyetnya ke Jokowi. Nanti Jokowi jadi tukang tampung monyet," kata Qomar, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Menurutnya, topeng monyet merupakan salah satu seni budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Qomar mengatakan, sebaiknya Jokowi memberikan tempat khusus untuk menampung para pawang monyet menampilkan kesenian topeng monyet. Selain untuk melestarikan budaya, langkah ini dianggapnya dapat membantu masyarakat yang ingin menyaksikan topeng monyet.

"Jangan gitu, itu kan kekayaan kita, sebaiknya mereka (topeng monyet) dilokalisir atau ditempatkan di beberapa tempat wisata.," ujarnya.

Razia topeng monyet

Untuk diketahui, Jokowi memastikan larangan keberadaan topeng monyet di Jakarta mulai 2014. Jokowi menginginkan agar monyet-monyet itu dibeli dan dipelihara di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Menurut Jokowi, permainan topeng monyet telah menyakiti fisik hewan primata itu. Selain itu, pelarangan topeng monyet juga dimaksudkan untuk menekan bahaya penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk meniadakan topeng monyet tersebut, Jokowi menyatakan, Pemprov DKI akan membeli monyet-monyet tersebut dan akan memindahkannya ke Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Di TMR akan disediakan lahan seluas satu hektar khusus untuk menampung bintang liar.

Adapun, tukang topeng monyetnya akan diberi pembinaan. Kebijakan itu memiliki empat landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 Ayat 2g, Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 Ayat 2, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 ayat 1 dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 17 Ayat 2.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Megapolitan
Alasan 22 Juni Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Jakarta

Alasan 22 Juni Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Jakarta

Megapolitan
Temuan Covid-19 Varian Delta, Satgas: Memang Warga Depok, Kerja di Karawang Belum Pulang 2 Bulan

Temuan Covid-19 Varian Delta, Satgas: Memang Warga Depok, Kerja di Karawang Belum Pulang 2 Bulan

Megapolitan
Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Rian D'MASIV Lapor ke Polda Metro

Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Rian D'MASIV Lapor ke Polda Metro

Megapolitan
UPDATE 21 Juni: 531 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 21 Juni: 531 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak Bikin PSBB Diperketat Lagi di Depok, Ini Daftar Aturannya

Kasus Covid-19 Melonjak Bikin PSBB Diperketat Lagi di Depok, Ini Daftar Aturannya

Megapolitan
Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

Megapolitan
HUT DKI, Jakarta Kemungkinan Hujan Nanti Malam

HUT DKI, Jakarta Kemungkinan Hujan Nanti Malam

Megapolitan
UPDATE 21 Juni: Bertambah 78 Kasus Positif, Satu Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 21 Juni: Bertambah 78 Kasus Positif, Satu Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Megapolitan
UPDATE: 587 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Pasien Terus Bertambah dengan Cepat

UPDATE: 587 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Pasien Terus Bertambah dengan Cepat

Megapolitan
Operasional Transportasi Umum di Jakarta Mulai Dibatasi, Ini Jadwal Terbarunya

Operasional Transportasi Umum di Jakarta Mulai Dibatasi, Ini Jadwal Terbarunya

Megapolitan
Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini Hampir 2.000 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini Hampir 2.000 Orang

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Melonjak Pesat di Depok, Pasien Terbanyak di Tugu dan Baktijaya

Kasus Aktif Covid-19 Melonjak Pesat di Depok, Pasien Terbanyak di Tugu dan Baktijaya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Serba Serbi Informasi PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD | Pendaftaran PPDB Bersama Jalur Afirmasi untuk SMA Swasta

[POPULER JABODETABEK] Serba Serbi Informasi PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD | Pendaftaran PPDB Bersama Jalur Afirmasi untuk SMA Swasta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X