Kompas.com - 24/10/2013, 17:15 WIB
Warga memanfaatkan hari libur dengan berwisata ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (25/12/2012). Monas masih menjadi alternatif wisata, selain tiket masuknya murah, warga juga bisa mengajak keluarga berwisata edukasi. WARTA KOTA/ANGGA BN Warga memanfaatkan hari libur dengan berwisata ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (25/12/2012). Monas masih menjadi alternatif wisata, selain tiket masuknya murah, warga juga bisa mengajak keluarga berwisata edukasi.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membongkar adanya dugaan korupsi pada proyek pengadaan CCTV di Monas oleh Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Pusat.

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi membeberkan bagaimana dugaan korupsi tersebut terjadi. Menurutnya, penyalahgunaan anggaran itu terjadi pada anggaran 2010.

Saat itu, Sudin Kominfomas Jakarta Pusat telah melaksanakan kegiatan proyek pembangunan sistem pemantauan situasi di Monas dengan alokasi biaya sebesar Rp 1,717 miliar yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DKI 2010.   

"Setelah PT Harapan Mulya Karya dengan direkturnya, DS, ditetapkan sebagai pemenang lelang, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa dugaan penyimpangan," kata Setia, Kamis (24/10/2013).

Penyimpangan anggaran itu terindikasi mark up saat penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Kemudian, pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak. Pekerjaan itu, kata Setia, seolah-olah telah selesai 100 persen dilaksanakan sehingga seluruh biaya proyek senilai Rp 1,717 miliar telah dibayarkan kepada rekanan. Padahal, proyek tersebut belum tuntas.

Selanjutnya, penerbitan surat-surat seperti Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (PPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), bukti pendukung, dan kuitansi pembayaran proyek yang belum 100 persen selesai dilaksanakan juga belum diserahterimakan dari rekanan. 

Adapun tiga orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu YI (Kasudin Kominfomas Jakpus selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kini menjabat sebagai Kasudin Kominfomas Jaksel), DS (Direktur PT Harapan Mulaya Karya, selaku Rekanan), dan MRB (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Unit Sudin Kominfomas Jakpus 2010, kini menjabat sebagai Kasudin Kominfomas Jakpus).

Setia menjelaskan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi. Antara lain, panitia pengadaan barang dan jasa, panitia pemeriksaan barang/pekerjaan, perusahaan peserta lelang, dan penyedia barang pabrikan.

"Penyidik juga telah melakukan penyitaan surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara," kata Setia.  

Untuk memproses lebih lanjut penyidikan ini, tim penyidik telah meminta bantuan ahli dari pihak universitas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengetahui kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temuan Kulit Kabel di Gorong-gorong dari Zaman Ahok hingga Anies, Diduga Pencuri Kembali Beraksi

Temuan Kulit Kabel di Gorong-gorong dari Zaman Ahok hingga Anies, Diduga Pencuri Kembali Beraksi

Megapolitan
Kronologi Suami Bunuh Istri di Duren Sawit: Korban Datang dari Kendal, Izin Nikah Lagi lalu Dibekap

Kronologi Suami Bunuh Istri di Duren Sawit: Korban Datang dari Kendal, Izin Nikah Lagi lalu Dibekap

Megapolitan
Ketua DPRD Harap Jakarta Bisa seperti New York Saat Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Ketua DPRD Harap Jakarta Bisa seperti New York Saat Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Megapolitan
Kebayoran Baru Masuk 5 Wilayah Mendominasi Omicron, Camat Bilang Data Pusekesmas Hanya Kasus Covid-19

Kebayoran Baru Masuk 5 Wilayah Mendominasi Omicron, Camat Bilang Data Pusekesmas Hanya Kasus Covid-19

Megapolitan
Oli Tumpah di Underpass Senen, 6 Pengendara Motor Terjatuh

Oli Tumpah di Underpass Senen, 6 Pengendara Motor Terjatuh

Megapolitan
Kasus Omicron Tersebar di 34 Kecamatan di DKI Jakarta, Ini Daftarnya

Kasus Omicron Tersebar di 34 Kecamatan di DKI Jakarta, Ini Daftarnya

Megapolitan
3 Anggota Keluarga di Pegadungan Jakbar Terpapar Covid-19 Varian Omicron

3 Anggota Keluarga di Pegadungan Jakbar Terpapar Covid-19 Varian Omicron

Megapolitan
Pelarian Pengeroyok Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara Berakhir, Semua Tersangka Ditangkap

Pelarian Pengeroyok Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara Berakhir, Semua Tersangka Ditangkap

Megapolitan
Daftar Panjang Kasus Covid-19 di Sekolah dan Bukti Nyata Klaster PTM

Daftar Panjang Kasus Covid-19 di Sekolah dan Bukti Nyata Klaster PTM

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Kecamatan Mampang, 4 Warga Terpapar

Kasus Omicron Terdeteksi di Kecamatan Mampang, 4 Warga Terpapar

Megapolitan
Ada Kecelakaan Truk di Cilincing, Wilayah Yos Sudarso Tanjung Priok Macet Parah

Ada Kecelakaan Truk di Cilincing, Wilayah Yos Sudarso Tanjung Priok Macet Parah

Megapolitan
Oknum PNS Diduga Ada di Balik Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Kasudin Bina Marga Dipanggil

Oknum PNS Diduga Ada di Balik Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Kasudin Bina Marga Dipanggil

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Ganjil Genap Tetap Berlaku di Tengah Desakan Penghapusan Aturan

Pemprov DKI Tegaskan Ganjil Genap Tetap Berlaku di Tengah Desakan Penghapusan Aturan

Megapolitan
Kembali Telan Korban, Awas Jangan Terobos Palang Pelintasan Kereta Api

Kembali Telan Korban, Awas Jangan Terobos Palang Pelintasan Kereta Api

Megapolitan
Jakarta Darurat Omicron, Masyarakat yang Langgar Aturan Pengetatan Mobilitas Akan Disanksi

Jakarta Darurat Omicron, Masyarakat yang Langgar Aturan Pengetatan Mobilitas Akan Disanksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.