Kompas.com - 25/10/2013, 09:28 WIB
Parlemen Eropa sahkan undang-undang anti-rokok pertama dalam satu dekade terakhir. AFPParlemen Eropa sahkan undang-undang anti-rokok pertama dalam satu dekade terakhir.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok yang baru disahkan DPRD DKI Kamis (24/10/2013) kemarin membawa angin segar bagi dunia kesehatan. Di dalam Perda tersebut disebutkan 70 persen dari nilai pajak rokok akan didedikasikan untuk pendanaan sejumlah program kesehatan terkait dampak negatif dari rokok.

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan, amanat itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Pasal 2. Adapun Undang-Undang itu adalah payung dari Perda Pajak Rokok itu sendiri.

"Dalam Undang-Undang itu diatur, pungutan pajak rokok, 70 persennya dialokasikan untuk pendanaan program pelayanan kesehatan serta pengendalian dampak buruk rokok," ujar Merry seusai paripurna, Kamis (24/10/2013) kemarin.

Soal bentuk program pelayanan kesehatan dan pengendalian dampak buruk rokok akan diserahkan ke Dinas Kesehatan DKI. Yang jelas, program tersebut mesti dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi menjelaskan, target perolehan cukai oleh pemerintah pusat mencapai Rp 116 triliun. Jumlah perokok di Jakarta 4 persen dari total seluruh perokok di Indonesia. Dengan demikian, pajak rokok yang masuk ke Jakarta yakni Rp 400 miliar per tahun.

"Skemanya, pajak rokok itu akan dikenakan ke importir rokok pada saat pembelian cukai. Besar pajak rokok 10 persen dari harga cukai," ujarnya.

Adapun pajak dari importir rokok akan masuk ke kas pemerintah pusat terlebih dahulu, melalui Kementerian Keuangan. Lalu, setiap tiga bulan pajak itu disalurkan ke tiap pemprov berdasarkan populasi jumlah penduduk di kota.

Gubernur DKI Joko Widodo pun mengapresiasi positif implementasi Perda tersebut. Mengingat jumlah warga Jakarta yang sakit akibat merokok terbilang banyak. "Pajak dari rokok semestinya memang dikembalikan untuk biaya kesehatan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Megapolitan
Beragam Pengetatan Aturan Keluar Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Beragam Pengetatan Aturan Keluar Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Megapolitan
Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan 'Disalahkan' dan Harus Ditutup

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan "Disalahkan" dan Harus Ditutup

Megapolitan
Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Lokasi Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan

Megapolitan
[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

[POPULER JABODETABEK] Saat Mako Brimob Diserbu Tahanan Teroris: 5 Polisi dan 1 Napi Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Kabupaten Bekasi Catat 35 Kasus Baru Covid-19, Kamis Kemarin

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Sebuah Mobil Tabrak Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman karena Gagal Menyalip

Megapolitan
KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

KRI Nanggala Hilang Kontak, Keluarga di Depok Berharap Kolonel Harry Selamat

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Naik Lagi Jadi 1.707 Pasien

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

8 Aturan Warga Jakarta yang Hendak Keluar Kota di Masa Pengetatan dan Larangan Mudik

Megapolitan
'Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner...'

"Radhar Panca Dahana Itu 'Orang Gila', Pikirannya Gila, Visioner..."

Megapolitan
Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Buntut Konten Tiktok Persalinan, Majelis Etik IDI Siapkan Fatwa Etika Bermedia Sosial untuk Dokter

Megapolitan
Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Teladan dari Radhar Panca Dahana, Tetap Gigih Menafkahi Keluarga meski Badan Sudah Ringkih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X