Budayawan Betawi Protes Larangan Jokowi soal Topeng Monyet

Kompas.com - 28/10/2013, 17:55 WIB
Budayawan Ridwan Saidi KOMPAS.com/Indra AkuntonoBudayawan Ridwan Saidi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang melarang hiburan topeng monyet di Jakarta. Menurut Ridwan, kebijakan tersebut tak memiliki dasar hukum dan sosial yang jelas. Ridwan menilai bahwa larangan itu tak akan berjalan efektif dan akan gagal pada waktunya.

"Yang mereka gunakan itu interpretatif, dasar hukumnya lemah, lebih pada kebijaksanaan emosional saja karena tidak diperhitungkan dengan masak," kata Ridwan saat ditemui di Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2013).

Ridwan menyebutkan, kebijakan serupa pernah dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan tidak bertahan lama. Menurut Ridwan, apa yang dilakukan Jokowi tidak efektif karena jumlah monyet yang ditangkap hanya belasan. Ia memperkirakan ada sekitar 350 monyet yang saat ini dipekerjakan untuk aktraksi topeng monyet.

"Orang cari makan halal ngapain sih diganggu? Saya heran, ikan lumba-lumba sering nyundul bola enggak ditertibkan, enggak adil," ujarnya.

Larangan keberadaan topeng monyet di Jakarta akan diberlakukan mulai 2014. Menurut Jokowi, permainan topeng monyet telah menyakiti fisik hewan primata itu. Selain itu, larangan topeng monyet juga dimaksudkan untuk menekan bahaya penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia.

Untuk meniadakan topeng monyet tersebut, Jokowi menyatakan bahwa Pemprov DKI akan membeli monyet-monyet tersebut dan akan memindahkannya ke Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Di TMR akan disediakan lahan seluas satu hektar khusus untuk menampung binatang liar. Adapun tukang topeng monyetnya akan diberi pembinaan.

Kebijakan itu didasarkan pada empat landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 Ayat 2 huruf g, Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 Ayat 2, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 Ayat 1 dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 17 Ayat 2.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

Megapolitan
Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Megapolitan
PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

Megapolitan
RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

Megapolitan
Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Megapolitan
PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

Megapolitan
DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

Megapolitan
Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Megapolitan
Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Megapolitan
WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

Megapolitan
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Megapolitan
Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Megapolitan
Mengenal GrabWheels, Satu Wujud dari Tranportasi Pintar di Indonesia

Mengenal GrabWheels, Satu Wujud dari Tranportasi Pintar di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X