Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harus Terlibat agar Aksi Asusila Siswa Tak Menular

Kompas.com - 29/10/2013, 14:11 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta agar Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi manajemen sekolah agar kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap pelajar atau anak tidak terulang. Peran sekolah dalam pengawasan internal di lingkungannya dinilai lemah.

"Gubernur DKI Jakarta juga harus terlibat di situ supaya ini tidak dicontoh anak-anak atau SMP lain," kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait dalam jumpa pers di kantor Komnas PA, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (29/10/2013).

Aris menilai, yang utama dari perbaikan manajemen yakni mengenai fungsi pengawasan. Misalnya, guru baru dapat pulang sekolah setelah murid pelajar di suatu sekolah sudah pulang. Kedua, membentuk sekolah sebagai zona antikekerasan psikis, bully, dan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun lainnya. "Sehingga harus betul melahirkan peraturan dan tata tertib," ujar Arist.

Selain itu, lembaga pendidikan juga dimintanya jangan hanya mengejar nama sekolah. Hal itu akan membuat kecenderungan sekolah mengejar target dengan mengutamakan sisi intelektualitas, tetapi lemah dalam hal moral.

"Sekolah terjebak akan kecerdasan intelektualitas, sementara moralitasnya enggak. Jadi mengesampingkan energi positif dari siswa sehingga kecerdasan intelektual hanya didorong untuk mencapai target ujian nasional dan try out itu," tutur Arist.

Menanggapi adanya usul pemasangan CCTV di sekolah, Arist menilai hal itu tidak berpengaruh untuk mencegah perilaku tak baik di kalangan siswa. Menurutnya, yang utama adalah pembinaan sikap daripada siswa itu sendiri.

"Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau orang berperilaku tidak baik, di mana pun tidak selesaikan masalah," ujar Arist.

Evaluasi mananjemen di sekolah, lanjutnya, dapat dilakukan baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dia berharap peran Dinas Pendidikan dan semua pihak dapat mencegah agar kejadian dan kasus kekerasan yang menimpa pelajar tidak terulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com