Kompas.com - 30/10/2013, 08:40 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —Minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga akhir Oktober ini mendapat kritikan keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C (keuangan) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husin Alaydrus, mempertanyakan penyerapan yang bahkan belum juga mencapai 50 persen.

"Masa sudah mau November begini masih kurang dari setengah penyerapan? Apa saja yang sudah dikerjakan? Jangan-jangan baru buat bayar gaji, tunjangan sama TALI (Telepon Air Listrik dan Internet)," ujar politisi Demokrat ini, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Menurut Alaydrus, penyerapan rendah ini sangat tidak wajar. Ia meminta ada evaluasi yang jelas dari Gubernur DKI kepada anak buahnya. Alaydrus menilai tidak mungkin penyerapan pada Desember mendatang mencapai 90 persen atau lebih.

"Gubernur Jokowi bilang maunya 97 persen, tapi kalau melihat seperti sekarang ya tidak mungkin, memangnya Bandung Bondowoso. Saya bisa pastikan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pasti besar," ujarnya mengutip cerita legenda Bandung Bondowoso yang mampu membuat Candi Prambanan dalan satu malam saja.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengumpulkan seluruh perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013. Hingga kemarin, penyerapan anggaran hanya mencapai angka 42,42 persen dari total APBD 2013 senilai RP 50 triliun lebih.

"Penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, yakni 59,18 persen. Artinya tertinggal sekitar 13,76 persen," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, SKPD besar seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Permukiman dan Gedung Pemda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta dinas Olahraga dan Pemuda adalah dinas dengan penyerapan yang rendah.

Ia meminta seluruh SKPD bersinergi menggunakan sisa waktu dua bulan ini agar percepatan penyerapan anggaran dapat dilakukan. Untuk kegiatan yang baru dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2013, Jokowi minta agar seluruh SKPD segera melakukan proses pelelangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan, Dinas Kebersihan adalah SKPD yang penyerapannya bagus. "Dinas Kebersihan sudah di atas 60 persen," ujarnya.

Endang juga mempertanyakan Kemendagri karena cukup lama mengoreksi APBD Perubahan 2013. Selain itu, dalam proses lelang juga ada sanggahan-sanggahan dari peserta lelang yang tidak menang.

Akhirnya pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Meski sekarang belum sampai 50 persen, Endang mengaku cukup optimistis penyerapan di akhir tahun mencapai 90 persen lebih. "Semua pemenang lelang masih bekerja, mereka baru menagih ketika pekerjaan selesai, jadi setelah dibayar, baru anggaran tercatat sebagai penyerapan," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Warta Kota
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Pemprov DKI Berencana Bentuk BUMD untuk Kelola Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Berencana Bentuk BUMD untuk Kelola Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Lakukan Kunker ke Luar Negeri

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Lakukan Kunker ke Luar Negeri

Megapolitan
Penyelidikan Dugaan Penipuan Jual-Beli Emas di Kebayoran Lama Dihentikan, Pelapor Minta Klarifikasi

Penyelidikan Dugaan Penipuan Jual-Beli Emas di Kebayoran Lama Dihentikan, Pelapor Minta Klarifikasi

Megapolitan
Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya 'Push Up'...

Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya "Push Up"...

Megapolitan
Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Megapolitan
Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Megapolitan
Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM

Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
Cabut Laporan, Sopir Truk Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok yang Menyuruhnya 'Push Up'

Cabut Laporan, Sopir Truk Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok yang Menyuruhnya "Push Up"

Megapolitan
Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Megapolitan
Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Megapolitan
Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Megapolitan
Sopir Truk yang Disuruh 'Push Up' dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Sopir Truk yang Disuruh "Push Up" dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.