Kompas.com - 30/10/2013, 17:22 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan  Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir.

Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta.

Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah.

Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000.

"Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril.

Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP.

Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Aksi Joget Anggota Paskibra Cabangbungin Berujung pada Pembinaan...

Saat Aksi Joget Anggota Paskibra Cabangbungin Berujung pada Pembinaan...

Megapolitan
Sinyal Perpisahan Anies sebagai Gubernur DKI Menguat: Berfoto di Monas hingga Kebut Tunaikan Janji

Sinyal Perpisahan Anies sebagai Gubernur DKI Menguat: Berfoto di Monas hingga Kebut Tunaikan Janji

Megapolitan
Saat Anies Klaim Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu...

Saat Anies Klaim Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu...

Megapolitan
Teralis Besi Kerap Hambat Upaya Penyelamatan Saat Kebakaran di Tambora, Pemkot Jakbar Lakukan Penertiban

Teralis Besi Kerap Hambat Upaya Penyelamatan Saat Kebakaran di Tambora, Pemkot Jakbar Lakukan Penertiban

Megapolitan
6 Penghuni Tewas saat Kebakaran Indekos di Tambora, Teralis Besi Jendela Jadi Sorotan

6 Penghuni Tewas saat Kebakaran Indekos di Tambora, Teralis Besi Jendela Jadi Sorotan

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui Buat Kesenangan

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui Buat Kesenangan

Megapolitan
Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Megapolitan
Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Megapolitan
Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.