Kompas.com - 30/10/2013, 17:22 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan  Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir.

Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta.

Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah.

Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000.

"Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril.

Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP.

Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Kebut Pengerukan 3 Waduk di Jaktim

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Kebut Pengerukan 3 Waduk di Jaktim

Megapolitan
Selain di Duren Tiga, Rumah Ferdy Sambo di Kemang Juga Dijaga Brimob Bersenjata Lengkap

Selain di Duren Tiga, Rumah Ferdy Sambo di Kemang Juga Dijaga Brimob Bersenjata Lengkap

Megapolitan
BBPOM DKI Temukan Kosmetik Ilegal Senilai Rp 900 Juta pada Juli 2022

BBPOM DKI Temukan Kosmetik Ilegal Senilai Rp 900 Juta pada Juli 2022

Megapolitan
Santri Aniaya Teman hingga Tewas, Pihak Pondok Pesantren: Kami Tidak Mau Ada Kejadian seperti Itu

Santri Aniaya Teman hingga Tewas, Pihak Pondok Pesantren: Kami Tidak Mau Ada Kejadian seperti Itu

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Megapolitan
Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Megapolitan
Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Megapolitan
Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Megapolitan
Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Megapolitan
Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Megapolitan
Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Megapolitan
Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Megapolitan
Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Megapolitan
Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.