JAKARTA, KOMPAS.com
- Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ibu Kota mungkin pusing tujuh keliling karena setiap hari menerima serbuan 3,67 juta jiwa yang membawa 1,91 juta kendaraan pribadi. Hal itu menimbulkan 6,96 juta perjalanan dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Ternyata, yang paling bikin puyeng Ibu Kota ialah kaum pelaju (komuter). Orang-orang ini lazim disebut ulang-alik timur setiap hari dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sumbangan dari kawasan Bekasi Raya berkisar 36,2 persen-36,5 persen dengan 1,33 juta jiwa yang membawa 700.125 kendaraan pribadi. Hal itu menimbulkan 2,52 juta perjalanan.

Mengatur serbuan pelaju bukan perkara mudah. Armada angkutan umum tidak memadai untuk mengangkut semua warga Bekasi Raya yang mencari nafkah di Ibu Kota. Minibus, bus kota, angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB), kereta rel listrik, dan kereta rel diesel cuma mampu mengangkut 20-30 persen warga Bekasi Raya untuk ulang-alik ke Ibu Kota.

Karena transportasi umum cuma mampu mengangkut maksimal 30 persen komuter, jalan raya, jalan tol, dan jalan alternatif disesaki kendaraan pribadi saat pagi hari atau waktu berangkat kerja dan sore hari atau waktu pulang kerja. Saat macet gila-gilaan, menembus Jalan Raya Kalimalang yang cuma 14 kilometer bisa habis dua jam. Mau lewat Jalan Tol Jakarta-Cikampek? Sama saja! Dari Gerbang Tol Bekasi Barat sampai Jalan Tol Dalam Kota yang hanya 13 kilometer saat macet pun bisa habis dua jam.

Besarnya ulang-alik timur disebabkan harga properti di DKI Jakarta tidak sebanding dengan penghasilan. Para pekerja Ibu Kota terpaksa tinggal di kota satelit, antara lain Bekasi Raya yang harga tanah dan permukiman dianggap masih rasional dan terjangkau. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 1980.

Sejak 1997 hingga 2013, Pemerintah Kota Bekasi mencatat munculnya 298 kompleks hunian baru. Rata-rata setiap tahun muncul 19 permukiman baru di Bekasi Raya yang mencoba menyeimbangkan pertumbuhan penduduk sebesar 4 persen setiap tahun. Kondisi ini berdampak jelas karena pemukim kota satelit memerlukan kendaraan menuju lokasi kerja di Ibu Kota.

Kerja sama

Kemacetan akibat serbuan pelaju kota satelit mau tidak mau membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merangkul pemerintah daerah sekitar. Ajakan itu disambut baik Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen dengan kunjungan resmi untuk rapat koordinasi, Rabu (17/7). Obrolan antara Jokowi dan Pepen saat rapat itu terkait kerja sama tata ruang, kebersihan, kebinamargaan, kependudukan, lingkungan hidup, pendapatan, dan transportasi. Jokowi dan Pepen menganggap mutlak sinergi kedua daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jauh sebelum rapat itu, Ibu Kota dan "Kota Patriot" sepakat bekerja sama dalam penanganan sampah. Setiap hari, sebanyak 6.500 ton-7.000 ton sampah warga DKI Jakarta dibuang ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Sebagai imbalan sewa lahan, Ibu Kota menyerahkan dana miliaran rupiah kepada Kota Bekasi setiap tahun.

Kerja sama soal sampah sedang dan masih berlangsung. Namun, yang jelas perlu perhatian khusus ialah transportasi. Sejauh ini, kerja sama DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam transportasi ialah pengoperasian APTB rute Bekasi-Pulogadung, Bekasi-Tanah Abang, dan Bekasi-Bundaran Hotel Indonesia. Keberadaan APTB mungkin belum memuaskan karena okupansi rata-rata masih 50 persen dari kapasitas 80 orang sekali perjalanan. Artinya, belum banyak warga Bekasi Raya yang tergugah memakai 40 armada APTB menuju Ibu Kota. Memakai 600 bus kota dan 6.800 angkutan kota juga belum menjadi pilihan utama. Hal ini mungkin karena tarif naik mengikuti harga BBM, kurang nyaman, tidak aman, dan terjebak kemacetan.

Jika angkutan umum berbasis jalan raya kurang dipilih, alternatif lainnya ialah sarana transportasi berbasis rel. Kelebihannya, sarana ini berdaya angkut lebih besar, terjadwal, dan tarifnya amat terjangkau. Dari Stasiun Bekasi ke Stasiun Jakarta Kota maksimal Rp 5.000 atau jauh lebih murah daripada angkutan lain yang bisa dua hingga tiga kali lipat. Kereta rel listrik (KRL) dan kereta rel diesel (KRD) mengangkut 22.000 penumpang dari Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji setiap hari. Namun, saat jam sibuk, memakai KRL dan KRD kurang nyaman karena berdiri berdesakan. Kondisi kian tidak nyaman saat AC mati atau KRL mogok.

Transportasi massal

Tampaknya, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi akan meningkatkan kerja sama dalam pembangunan sarana transportasi berbasis rel. Ini juga didorong kepentingan pemerintah pusat yang melalui Kementerian BUMN mengoordinasi pembangunan monorel rute Bekasi-Jakarta-Tangerang.

Selain monorel, Pemprov juga membangun mass rapid transit (MRT) yang diresmikan di Stasiun Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10). Pembangunan MRT secara otomatis selaras dengan kebijakan yang sudah dibuat untuk "memaksa" orang memakai angkutan umum, antara lain electronic road pricing (ERP) di semua koridor. MRT juga akan dibangun di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun, pembangunan di kota satelit harus menunggu proyek serupa selesai dan beroperasi di Ibu Kota.

Menanggapi pembangunan monorel, Pepen menyatakan, secara tertulis telah meminta Jokowi dan Kementerian BUMN memberikan data pembangunan proyek. "Kami perlu data kepastian letak dan shelter agar bisa siapkan lahan," katanya.

Proyek monorel yang disebut Jakarta Link Transportation diluncurkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Proyek ini dikabarkan akan digarap konsorsium lima BUMN, yakni PT Adhi Karya, PT Inka, PT LEN, PT Jasa Marga, dan PT Telkom. Ada lima jalur yang akan dibangun, yakni Bekasi-Cawang, Cawang-Cibubur, Cawang-Kuningan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Pepen amat berharap proyek monorel bisa segera diwujudkan untuk memudahkah perjalanan ulang-alik timur ke Ibu Kota. Hal itu juga mengurangi pemakaian kendaraan pribadi warga Bekasi Raya. Artinya, akan berdampak positif terhadap penurunan kemacetan.

Monorel Bekasi-Cawang melintasi wilayah Kota Bekasi dan Kota Administratif Jakarta Timur. Jalurnya besar kemungkinan sejajar dengan proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang tertunda perwujudannya akibat krisis ekonomi 1998. Jika sejajar dengan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang melayang, jalur monorel berarti di bantaran Saluran Irigasi Tarum Barat atau Kali Malang. Yang jelas, saat ini, masyarakat Jabodetabek menunggu jurus jitu serta wujud kerja sama Jokowi dan wali kota/bupati sekitar. (AMBROSIUS HARTO)