Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Masih Jauh dari Target

Kompas.com - 03/11/2013, 18:23 WIB
Kawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat yang dipenuhi oleh pohon, Senin (8/4/2013). Pemerintah DKI Jakarta menargetkan luas ruang terbuka hijau di Jakarta pada 2017 mencapai 11 persen dari luas Jakarta.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat yang dipenuhi oleh pohon, Senin (8/4/2013). Pemerintah DKI Jakarta menargetkan luas ruang terbuka hijau di Jakarta pada 2017 mencapai 11 persen dari luas Jakarta.
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta masih jauh dari target. Kepala Bidang Taman Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Suzi Marsitawati mengatakan, dari target 30 persen, DKI Jakarta baru memiliki 10 persen RTH.

"Selama kurun waktu 2001 hingga 2012, luas RTH masih 10 persen atau hanya 2.718,33 hektar," kata Suzi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (3/11/2013). Padahal, total luas Ibu Kota mencapai 66.233 hektar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2010-2030, DKI menargetkan RTH seluas 30 persen.

Suzi mengungkapkan banyaknya hambatan yang menyebabkan RTH di Jakarta sulit bertambah. Selain sengketa lahan, tanah yang sudah masuk ke dalam Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ternyata milik pengembang.

Hambatan lainnya adalah harga lahan di atas Nilai Jual Obyek Pajak dan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Melalui peraturan itu, pemerintah daerah tidak dapat lagi membebaskan lahan. Pihak yang dapat membebaskan lahan adalah Badan Pertanahan Nasional.

Aturan itu, kata dia, sangat memengaruhi pembebasan lahan. Sebab, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI menganggarkan Rp 1,724 triliun untuk membeli lahan. Hal itu pula yang menyebabkan anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI tidak terserap dan menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

"Jadi, banyak anggaran yang kami kembalikan lagi ke Pemprov DKI," kata Suzi.

Awalnya, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI akan menambah RTH seluas 80 hektar. Namun, impian itu tampaknya tak akan terwujud dalam waktu dekat. Selain karena berbagai hambatan yang telah disebutkan, luas lahan di Jakarta sudah banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman dan perkantoran. Lahan yang telah menjadi perkantoran mencapai 58.390 hektar.

Maka dari itu, anggaran pembebasan lahan pun direvisi menjadi Rp 907,86 miliar. Dengan rincian Rp 664,26 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 243,60 miliar untuk non-lahan.

"Kami akan mewajibkan koefisien dasar bangunan hanya 40 persen. Sedangkan sisanya 60 persen untuk ruang terbuka hijau," ujar Suzi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjang PSBB, Keluar Masuk Tangsel Sekarang Wajib Punya SIKM

Perpanjang PSBB, Keluar Masuk Tangsel Sekarang Wajib Punya SIKM

Megapolitan
Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Megapolitan
2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

Megapolitan
Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Megapolitan
Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Megapolitan
Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Megapolitan
[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

Megapolitan
Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Megapolitan
Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Megapolitan
Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Megapolitan
Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Megapolitan
Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Megapolitan
Datang Tanpa SIKM, 20 Tukang Bangunan Dikarantina, Wajib Tes Swab Bayar Pribadi

Datang Tanpa SIKM, 20 Tukang Bangunan Dikarantina, Wajib Tes Swab Bayar Pribadi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X